Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Mark up Suara di Jember, Tindakan KPU Dilaporkan ke Bawaslu

R
Penulis: Radar Digital❯
"Setelah kami register, kami sekarang masih mengkajinya, dan dugaannya itu pelanggaran etik." DEVI AULIA RAHIM Komisioner Bawaslu Jember
"Setelah kami register, kami sekarang masih mengkajinya, dan dugaannya itu pelanggaran etik." DEVI AULIA RAHIM Komisioner Bawaslu Jember

Tindakan KPU Dilaporkan ke Bawaslu


Advertisement

KALIWATES, Radar Jember - Dugaan penggelembungan suara atau mark up suara yang terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Sumberbaru, tampaknya bakal terus bergulir.

Setelah dibongkar KPU Jember kemudian viral, sehari berikutnya ada laporan lanjutan yang dilayangkan oleh Lukmanul Hakim, advokat yang mengaku mengatasnamakan warga Jember, Selasa (27/2).

Kedatangan Lukman justru melaporkan tindakan pihak KPU Jember yang dituding melampaui batas kewenangannya. Hal itu terjadi saat KPU membuka kotak suara yang telah disegel, di Kecamatan Sumberbaru, karena buntut adanya dugaan penggelembungan suara, belum lama ini.

Advertisement

"Saya melaporkan tindakan yang dilakukan komisioner KPU Jember terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan tanpa ada rekomendasi Bawaslu. Tanpa dihadiri saksi-saksi parpol," katanya.

Menurut dia, tindakan demikian mengandung unsur dugaan tindak pidana pemilu. Pembukaan kotak suara itu disebutnya harus menghadirkan semua peserta pemilu, termasuk saksi, dan melalui rekomendasi Bawaslu.

"Kalau tidak ada rekomendasi Bawaslu, bagi kami, itu merupakan dugaan adanya tindak pidana. Kami dapat informasi, KPU datang hanya karena laporan masyarakat, sehingga wewenang Bawaslu diambil alih oleh komisioner KPU Divisi data ini," imbuhnya.

Advertisement

Namun demikian, Lukman hanya menyentil tindakan KPU. Meski dalam waktu dan tempat yang sama, ada temuan dugaan penggelembungan suara yang terjadi di banyak TPS, secara terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) di Kecamatan Sumberbaru, sebagaimana keterangan KPU, beberapa waktu lalu.

"Kami akan tindaklanjuti. Kami akan kawal laporan kami sampai menemukan hasil yang jelas," katanya lagi.

Laporan Lukman itu diterima dan ditemui langsung oleh Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana. Kepada wartawan, Sanda mengakui perihal pembukaan kotak suara oleh KPU itu memang sempat disayangkan.

Sebab, temuan kasusnya tanpa sepengetahuan Bawaslu dan pembukaan kotak suara itu tanpa melibatkan saksi parpol.

"Pembukaan kotak itu tidak disaksikan oleh saksi yang mendapat mandat dari parpol. Bagi kami, ini disayangkan, karena yang berkontestasi dan berkepentingan hari ini adalah peserta pemilu," kata Sanda.

Menurutnya, kalaupun ada dugaan penggelembungan, bisa dilaporkan ke Bawaslu, agar ditangani sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.

Meski begitu, Sanda mengaku tak ingin berprasangka lebih jauh.

"Kami masih akan berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi terkait pembukaan kontainer boks C plano di Kecamatan Sumberbaru ini," imbuh dia. (mau/c2/nur)

Advertisement

Artikel Terkait

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Ambisi Pemerintah Kebut Pembangunan JLS, Akademisi Unej: Jangan Sampai Potensi Lokal Mati - Bagian 2

Menurut dia, pembangunan jalur fisik tanpa membina potensi lokal yang melekat di dalamnya akan kehilangan esensi pemerataan pembangunan.

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Menakar Efek Berantai Rp3 Triliun di Balik Proyek JLS Jember - Bagian 1

Progres JLS atau Pansela di Jawa Timur oleh Kementerian PU menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai kabupaten hingga akhir tahun 2026. Terkhusus JLS yang melintasi Jember, pembangunan diproyeksikan akan

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer