
Caleg hingga Parpol Ramai-Ramai Memprotes
PUBLIKASI Sirekap yang dinilai salbut ini juga membuat sejumlah caleg hingga parpol-parpol terus bersuara.
Sebagai peserta Pemilu 2024, mereka seolah melayangkan mosi tidak percaya pada sistem informasi elektronik yang disajikan KPU tersebut.
"Kalau Sirekap saya tidak percaya. Ngapain percaya sama Sirekap? Wong masa tiap jam bisa berkurang. Kan gak masuk akal," ketus Ketua DPC PKB Jember M. Ayub Junaidi.
Ayub menegaskan, karut-marutnya Sirekap itu juga membuat partai yang dipimpinnya tak lagi menggunakan Sirekap sebagai rujukan penghitungan.
Namun, menggunakan penghitungan berjenjang dan data internal partai yang diperolehnya dari saksi-saksi.
Menurutnya, keanehan data Sirekap sangat tidak wajar. Salah satunya soal penurunan suara yang setiap hari di-update.
"Harusnya kalau Sirekap itu benar, itu datanya tetap atau bertambah. Ga ada ceritanya berkurang. Masa tiap jam berkurang. Jadi, PKB tidak menjadikan Sirekap sebagai data. Tapi. Kami menjadikan data internal dan penghitungan berjenjang itu, di kecamatan dan kabupaten, karena itu yang diakui undang-undang. Bukan Sirekap," tegasnya.
Ayub menuding KPU seperti menggunakan logika terbalik, yakni penghitungan yang mengharuskan plano mengikuti Sirekap, bukan Sirekap yang harus mengikuti plano C hasil.
"Makanya, keliru kalau KPU di beberapa daerah katanya ada edaran KPU untuk menunda sinkronisasi data di Sirekap. Nah, itu logika terbalik. Harusnya Sirekap yang mengikuti hasil rekapitulasi berjenjang. Bukan yang berjenjang mengikuti Sirekap. Itu kan logika terbalik. Wong Sirekap itu juga tidak ada di aturan dan Undang-Undang Pemilu," ungkapnya.
Pihaknya bakal berkomitmen mengawal penuh proses penghitungan berjenjang yang hari ini sedang berproses di kecamatan tersebut. "Semua partai saya yakin berlomba-lomba menguatkan data, untuk rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Kita bertarung data," imbuh dia.
Tak hanya PKB, sebelumnya Nasdem dan Golkar Jember juga sempat bereaksi atas kegaduhan disebabkan informasi yang tersaji di Sirekap tersebut. "Kami tak habis pikir soal Sirekap ini, padahal itu sebagai alat bantu. Kok malah bikin rancu dan bikin gaduh saja," kata Dima Akhyar, Ketua Badan Saksi DPD Partai Golkar Jember.
Dima juga mendesak KPU harus bisa menjelaskan perihal kekacauan yang ditimbulkan Sirekap itu kepada publik.
“Kalau tidak bisa menjelaskan, mending stop saja Sirekap ini. Kalau mereka mau beralasan Sirekap sudah menjadi sistem dari KPU pusat, lantas untuk apa KPU daerah dibentuk?" imbuh mantan ketua Bawaslu Jember itu.
Golkar, PKB, dan Partai Nasdem Jember lebih menahan diri perihal kegaduhan yang belakangan terjadi.
Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Jember David Handoko Seto menguraikan, seluruh tim partai hari ini sedang bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan menguatkan data.
Dia juga tak menampik peluang Nasdem nantinya bakal melayangkan laporan ke Bawaslu.
"Nanti, kami masih memperkuat data-data kami, dan kami juga harus berkoordinasi lebih lanjut bersama pengurus lainnya," jelas David.
Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim sebelumnya telah menegaskan Sirekap KPU tak bisa dijadikan rujukan final.
Sebab, penghitungan suara masih berproses. Dia mengharap masyarakat maupun peserta pemilu tidak terkecoh.
Begitu pula dengan KPU. Komisioner KPU Jember Achmad Susanto memang tak menguraikan gamblang perihal informasi yang tersaji di Sirekap.
Dia hanya memastikan bahwa yang menjadi acuan penghitungan sebenarnya adalah C plano hasil, yang harus diikuti Sirekap. Bukan sebaliknya. "Sirekap harus mengikuti plano, bukan plano yang harus mengikuti Sirekap," pungkas dia. (mau/c2/nur)


