Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanpa Sertifikat Halal, Denda Bisa Miliaran Rupiah, Ini Komentar Diskopum Jember

R
Penulis: Radar Digital❯
WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL: Pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kaliwates melayani pelanggan, beberapa waktu lalu. Saat ini, pemerintah mengatur agar produk memiliki sertifikat halal.AZQAL AZKIYA / RADAR
WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL: Pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Kaliwates melayani pelanggan, beberapa waktu lalu. Saat ini, pemerintah mengatur agar produk memiliki sertifikat halal.AZQAL AZKIYA / RADAR

SUMBERSARI, Radar Jember - Pemerintah mewajibkan semua produk UMKM memiliki sertifikat halal.


Advertisement

Hal tersebut tentu harus dilakukan oleh seluruh pengusaha yang ada di Indonesia, termasuk di Jember.

Batas waktu mengurusnya hingga Oktober mendatang.

Jika melebihi, maka sanksi sudah menunggu. Mulai dari teguran, penarikan barang dari peredaran, hingga denda paling banyak Rp 2 miliar.

Advertisement

Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dalam regulasi itu disebutkan, sebelum diberikan denda sebanyak Rp 2 miliar, pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Kemudian, denda administratif berupa penarikan barang yang sudah diedarkan.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Jember Sartini mengatakan, jika hingga Oktober mendatang pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal, maka akan langsung diberikan teguran tertulis terlebih dahulu.

Selama ini, dia mengaku sudah melakukan upaya agar pelaku usaha mengurus hal tersebut.

Pemkab Jember memasang target UMKM yang memiliki sertifikat halal pada tahun ini cukup tinggi, yakni 10 ribu usaha. Untuk mencapainya, tentu diperlukan upaya yang serius.

Apalagi sudah ada pendampingan dari lembaga khusus.

“Kami masih terus sosialisasi secara masif. Kemudian, melakukan pendampingan bersama Halal Center,” katanya.

Selaku pelaku UMKM, para pedagang kaki lima (PKL) juga diminta untuk memiliki sertifikat tersebut.

Sartini mengatakan, beberapa waktu lalu memberikan sosialisasi agar para pedagang juga mengurus sertifikasi tersebut.

“Secara bertahap, kami juga memberikan pendampingan untuk mendapatkan perizinan, termasuk sertifikasi halal,” terangnya.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa kriteria usaha mikro adalah aset atau kekayaan pemilik usaha tidak lebih dari Rp 50 juta, selain aset tanah dan bangunan.

Kemudian, penjualan paling banyak per tahun Rp 300 juta. Oleh sebab itu, PKL juga bisa disebut pelaku usaha mikro. (ham/c2/nur)

Advertisement

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer