
KABAR salah satu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember yang diduga mengerahkan dukungan untuk caleg tertentu menuai respons keras.
Dugaan soal netralitas itu rupanya juga memantik sorotan dari pimpinan Komisi D DPRD Jember, selaku mitra kerja DP3AKB Jember.
Ketua Komisi D Mohammad Hafidi mengaku prihatin dengan kabar tak sedap tersebut.
Lebih-lebih dugaan itu dilakukan oleh ASN selevel kepala OPD, yang harusnya bersikap netral dalam Pemilu 2024 ini.
"Jika benar kabar kepala OPD yang tidak netral itu, kami merasa sangat prihatin," kata Hafidi ketika dikonfirmasi, kemarin (11/2).
Dia beranggapan, jika kabar tersebut benar adanya, maka Pemkab Jember, dalam hal ini Bupati Jember Hendy Siswanto, harus segera mengambil langkah tegas sebelum upaya serupa dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember.
"Lebih baik bupati yang sedang getol menjaga netralitas Pemilu 2024, segera mengambil langkah dulu. Ada inspektorat untuk segera memproses mengambil langkah bila hal ini benar," urainya.
Hafidi juga menilai, persoalan netralitas para abdi negara yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilu ini sudah keterlaluan dan berpotensi pelanggaran berat.
Jika pelanggaran itu benar-benar dilakukan oleh pejabat sekelas kepala OPD, Hafidi berpendapat sudah selayaknya bupati melakukan pencopotan.
"Bila benar hal itu terjadi, maka langkah yang tepat untuk dilakukan bupati adalah pencopotan kepada oknum kepala OPD yang bersangkutan itu," ungkapnya.
Hafidi meyakini, upaya pencopotan itu sebagai bentuk tegak lurusnya kepala daerah dalam menjalankan aturan perihal netralitas ASN, saat masa Pemilu 2024 ini.
"Saya kira itu (pencopotan, Red) akan menjadi obat yang bagus, di tengah berjalannya masyarakat menghadapi Pemilu 2024 saat ini," imbuh politikus PKB itu.
Sebelumnya, beredar pesan berantai voice note WhatsApp berdurasi 1 menit 52 detik dari perempuan penyuluh keluarga berencana (KB) berinisial M.
Dia mengaku mendapat instruksi itu dari Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Poerwahjoedi untuk menggalang dukungan suara bagi istrinya berinisial DTW, caleg DPRD Jember Dapil 4 Jember, pada 7 Februari lalu.
Namun, kabar ini dibantah oleh Poerwahjoedi.
"Saya tidak paham itu siapa. Yang pasti saya tidak pernah memerintahkan, karena saya tahu harus netral," katanya. (mau/c2/nur)



