
Ogah Urus Sampah APK
Imbauan penertiban alat peraga kampanye (APK) secara mandiri oleh masing-masing peserta pemilu sebelum memasuki masa tenang pemilu di Kabupaten Jember tak diindahkan.
Partai politik, calon anggota legislatif, DPD, tim sukses (timses) hingga relawan seperti ogah mengurus APK-nya.
Jadilah, timbulan sampah baru dari APK.
Sampai-sampai Bawaslu sendiri yang turun tangan.
Muhammad Sidkin Ali, Jember
Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 resmi berakhir pada Sabtu (10/2/2024).
Selama 75 hari, para peserta pemilu, seperti partai politik, calon presiden-wakil presiden, calon anggota legislatif, hingga calon dewan perwakilan daerah telah berlomba-lomba menunjukkan dirinya melalui alat peraga kampanye (APK).
Tak heran, APK berupa baliho, spanduk, banner, bendera, hingga stiker terpampang di sepanjang jalan desa hingga perkotaan.
Tak sedikit, APK itu juga terpasang di fasilitas umum seperti taman, trotoar, tiang listrik hingga persimpangan jalan.
Bahkan, APK juga dipaku di pohon-pohon. Padahal, regulasi pemasangan APK sudah ditentukan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, himbauan itu tak dipedulikan.
Di Kabupaten Jember saja, selama masa kampanye itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jember bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah dua kali melakukan penertiban.
Pada penertiban pertama awal Januari 2024, Bawaslu telah menertibkan 10.118 APK dari capres-cawapres, caleg hingga calon DPD. Sementara pada penertiban kedua, Bawaslu Jember tidak menyebut jumlahnya secara rinci.
Data yang dihimpun dari Bawaslu provinsi Jatim, Jember menjadi kabupaten/kota tertinggi jumlah pelanggaran APK dan bahan kampanye (BK). Per 5 Februari lalu, Bawaslu Jatim menyebut ada 19.552 pelanggaran APK dan BK.
Jumlah yang menyentuh puluhan ribu itu hanya yang tercatat pelanggaran saja.
Sementara jika ditambah penempatan APK lainnya, diperkirakan ada ratusan ribu APK yang tersebar di Jember. Hal itu menambah permasalahan baru. Yakni sampah APK.
Pemerintah Pusat telah memperketat regulasi penanganan sampah APK.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, yang berisi kepala daerah harus mencegah sisa APK bercampur dengan sampah lain di TPA.
APK, termasuk dalam Pemilu 2024, dikategorikan sebagai limbah spesifik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Spesifik.
Barang-barang berisi foto dan jargon itu juga dikategorikan sebagai limbah yang muncul secara tidak teratur sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan limbah.
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul berikutnya, apakah para kontestan pemilu sadar akan potensi sampah tersebut? Apa yang dilakukan terhadap APK itu? Bagaimana potensi timbulan sampah APK pemilu tahun ini?. (bud)
Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Jember
Jenis APK Jumlah
Capres-Cawapres 577
Calon Legislatif 9.169
Calon DPD 372
Total 10.118
Sumber: Data Bawaslu Jember per 4 Januari 2024.
Jumlah APK di Sepanjang Jalan Wilayah Kota ke Barat
Perbatasan Jember-Lumajang hingga Jembatan Tanggul : 226
Jembatan Tanggul – Simpang 4 Mangli : 823
Simpang 4 Mangli – Simpang 4 Argopuro : 329
Catatan: Perhitungan Jawa Pos Radar Jember, Minggu (5/2/2024) pukul 06.15-07.05 WIB.
Daerah Pelanggar APK Tertinggi Jatim
Kabupaten Jumlah
Jember 19.552
Malang 11.963
Tulungagung 8.056
Sumber: Bawaslu Jatim per Senin, 5 Februari 2024.



