Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Jember: Sanksi Berat Penyelenggara Tak Netral

R
Penulis: Radar Digital❯
“Jadi, kalau ada indikasi penyelenggara pemilu di tingkat apa pun, maka ada mekanisme pelaporan, dan akan kita klarifikasi.”  MUHAMMAD SYAI’IN  Ketua KPU Jember
“Jadi, kalau ada indikasi penyelenggara pemilu di tingkat apa pun, maka ada mekanisme pelaporan, dan akan kita klarifikasi.” MUHAMMAD SYAI’IN Ketua KPU Jember

Sanksi Berat Penyelenggara Tak Netral


Advertisement

PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 yang menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember dipastikan berjalan netral dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jember Muhammad Syai'in, Rabu (7/2). Menurutnya, pemilu harus berintegritas.

Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, sebelumnya KPU Jember melakukan bimtek dan pelatihan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Advertisement

Hal itu sudah dilakukan beberapa kali agar penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan hingga di bawahnya paham berbagai tugasnya.

“Selain itu, mereka diberi tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan sebagai PPS,” terangnya di Kantor KPU Jember.

Sehingga tidak ada alasan lagi untuk PPS melakukan pelanggaran atau kecurangan saat proses pemungutan suara.

Advertisement

Untuk itu, KPU Jember menekankan agar seluruh PPS melakukan tugasnya sesuai prosedur yang telah diberikan.

Sementara itu, lanjut Syai’in, jika menemukan PPS yang melakukan kecurangan atau mengarahkan pada calon tertentu, KPU akan menindak tegas sesuai prosedur yang berlaku. Tentunya lebih awal pihaknya melakukan proses klarifikasi untuk mencari kebenaran. “Jadi, kalau ada indikasi penyelenggara pemilu di tingkat apa pun, maka ada mekanisme pelaporan, dan akan kita klarifikasi,” jelasnya.

Nantinya jika memang ditemukan pelanggaran pada PPS akan dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya.

Bahkan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan secara langsung.

Sebab, jika tidak, dikhawatirkan bisa memengaruhi kenetralan penyelenggara pemilu saat pemungutan suara berlangsung.

Untuk itu, KPU Jember berkomitmen akan terus memastikan jajarannya di semua tingkatan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. 

Secara kelembagaan maupun personal KPU sudah menerapkan mekanisme pengawasan internal. “Itu sampai sekarang sudah berjalan,” pungkasnya. (qal/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer