
Sanksi Berat Penyelenggara Tak Netral
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 yang menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember dipastikan berjalan netral dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jember Muhammad Syai'in, Rabu (7/2). Menurutnya, pemilu harus berintegritas.
Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, sebelumnya KPU Jember melakukan bimtek dan pelatihan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Hal itu sudah dilakukan beberapa kali agar penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan hingga di bawahnya paham berbagai tugasnya.
“Selain itu, mereka diberi tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan sebagai PPS,” terangnya di Kantor KPU Jember.
Sehingga tidak ada alasan lagi untuk PPS melakukan pelanggaran atau kecurangan saat proses pemungutan suara.
Untuk itu, KPU Jember menekankan agar seluruh PPS melakukan tugasnya sesuai prosedur yang telah diberikan.
Sementara itu, lanjut Syai’in, jika menemukan PPS yang melakukan kecurangan atau mengarahkan pada calon tertentu, KPU akan menindak tegas sesuai prosedur yang berlaku. Tentunya lebih awal pihaknya melakukan proses klarifikasi untuk mencari kebenaran. “Jadi, kalau ada indikasi penyelenggara pemilu di tingkat apa pun, maka ada mekanisme pelaporan, dan akan kita klarifikasi,” jelasnya.
Nantinya jika memang ditemukan pelanggaran pada PPS akan dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya.
Bahkan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan secara langsung.
Sebab, jika tidak, dikhawatirkan bisa memengaruhi kenetralan penyelenggara pemilu saat pemungutan suara berlangsung.
Untuk itu, KPU Jember berkomitmen akan terus memastikan jajarannya di semua tingkatan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan.
Secara kelembagaan maupun personal KPU sudah menerapkan mekanisme pengawasan internal. “Itu sampai sekarang sudah berjalan,” pungkasnya. (qal/c2/nur)



