
KREONGAN, Radar Jember - Ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember telah memasuki masa purnatugas pada tahun 2023 lalu.
Dari total 900 ASN, 102 di antaranya merupakan kepala sekolah.
Ratusan kepala sekolah di Jember yang habis masa baktinya itu terhitung sejak Februari hingga Oktober 2023 lalu.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, jelas Kepala Dispendik Jember Hadi Mulyono Dispendik, tidak bisa tiba-tiba memasukkan orang untuk dijadikan kepala sekolah.
Sebab, untuk saat ini guru yang diutamakan untuk diangkat menjadi kepala sekolah adalah yang sudah berstatus sebagai guru penggerak.
“Pengangkatan kepala sekolah harus mengacu pada Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021, jadi tetap guru penggerak yang diutamakan,” ujarnya.
Kepala sekolah yang memasuki masa pensiun tersebut terdiri atas tingkatan kepala sekolah SD dan SMP negeri. Karenanya, untuk mengisi kekosongan itu, Dispendik Jember masih harus melakukan pencarian guru ASN yang memiliki pangkat golongan tertentu.
Sekaligus wajib berstatus sebagai guru penggerak.
Sembari menunggu hasil penyeleksian untuk calon kepala sekolah, sementara ini jabatan kepala sekolah yang mengalami kekosongan masih diisi dengan ASN dengan status pelaksana tugas (Plt).
Meski begitu, Hadi mengungkapkan, pihaknya bakal secepat mungkin mencari calon kepala sekolah untuk diajukan.
“Sekarang harus dari guru penggerak, sementara guru penggerak di Jember belum mencukupi untuk jadi kepala sekolah," tandasnya.
Dengan demikian, Hadi menyebutkan, seusai pemilu nanti, sesegera mungkin sudah ditentukan siapa yang bakal diangkat sebagai kepala sekolah dan sesegera mungkin dilakukan pelantikan. Agar sekolah yang mengalami kekosongan pejabat kepala sekolah bisa berjalan normal.
Sebab, kepala sekolah yang masih dijabat Plt berpotensi menghambat administrasi di sekolah. Kondisi sekolah yang seperti itu tentu administrasi sehari-harinya terganggu.
Dampaknya, kegiatan belajar mengajar tak bisa berjalan normal. Bahkan bisa-bisa stagnan. (qal/c2/nur)



