
SUMBERSARI, Radar Jember – Dalam UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diterangkan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran terhadap perekonomian masyarakat.
Mulai dari mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota hingga memperkokoh perekonomian rakyat serta mengembangkan perekonomian nasional.
Sayangnya, banyak koperasi di Jember tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT), padahal RAT itu wajib dilakukan.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember jumlah seluruh koperasi di Jember berdasarkan Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI kurang lebih ada 575 lembaga.
Sedangkan berdasarkan yang melakukan RAT tidak sampai setengah dari jumlah itu, yakni hanya 218 koperasi saja.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Jember Sartini mengatakan, cukup banyak koperasi yang belum melakukan perubahan anggaran dasar yang ditetapkan melalui RAT. Termasuk menentukan jenis koperasi yang akan dijalankan.
Sesuai dengan Permenkop Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penjenisan Koperasi, disebutkan ada lima jenis koperasi. Di antaranya produsen, pemasaran, konsumen, jasa, dan simpan pinjam.
RAT merupakan agenda tahunan yang wajib dilakukan oleh pelaku koperasi.
Selain menentukan jenis koperasi yang akan dijalankan serta perencanaan untuk tahun selanjutnya, dalam RAT itu akan dibahas pula laporan agenda tahun sebelumnya.
Sehingga diharapkan kegiatan dari koperasi dapat berjalan dengan baik.
“RAT itu wajib, karena nanti yang menentukan jenis koperasi bukan pengawas atau penasihat, melainkan anggota,” jelasnya.
Agar tetap eksis di tengah masyarakat, Sartini menilai, koperasi tidak boleh merasa aman di zona nyaman.
Maksudnya, jika sebelumnya koperasi simpan pinjam cukup menjanjikan, maka saat ini sektor pembiayaan itu sudah mulai beralih.
Oleh sebab itu, disarankan untuk beralih ke sektor reel. Seperti koperasi konsumen dan sebagainya.
“Banyak yang bisa digarap dari hulu hingga hilir,” tuturnya.
Sebelumnya Kemenkop juga sempat melakukan moratorium terhadap izin pendirian usaha simpan pinjam. Namun, saat ini sudah dicabut kembali.
Oleh sebab itu, para pelaku koperasi dalam bidang pembiayaan diharapkan dapat memperbarui izinnya, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Masih banyak di PTSP perizinan simpan pinjam belum berlaku efektif,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)



