
Menurutnya, Pemkab Jember telah memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp 928 miliar. “Tak cukup di situ, pendapatan transfer juga sudah diproyeksikan sebesar Rp 3,1 triliun,” jelasnya.
Selain itu, pada tahun 2024 pemkab juga akan mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan potensi di Jember. Tentunya dengan melaksanakan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, kapasitas ruang fiskal bisa dipertahankan.
Dengan demikian, ketentuan gaji PNS naik delapan persen bisa dikatakan tidak terlalu mengurangi banyak anggaran Pemkab Jember. Sehingga program-program pembangunan dan pemberdayaan di Jember pada tahun 2024 akan tetap dilakukan seperti pada tahun sebelumnya. “Pembangunan dan pemberdayaan tetap akan dilakukan. Kenaikan gaji PNS tidak akan mengurangi proporsi program-program Pemkab Jember,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Pemkab Jember sudah merencanakan sebesar Rp 4,26 triliun. Nilai itu mengalami kenaikan Rp 41,5 miliar atau 0,98 persen jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 awal, yakni Rp 4,22 triliun.
Total belanja tersebut meliputi belanja operasional sebesar Rp 3,34 triliun, belanja modal sebesar Rp 365 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 25 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 531 miliar. Kemudian, pembiayaan neto yang berasal dari penerimaan pembiayaan, dalam hal ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) direncanakan sebesar Rp 250 miliar. “Adanya kabar gaji PNS naik, tentu belanja operasional akan dinaikkan. Namun, pemkab masih menunggu PP disahkan terlebih dahulu,” pungkasnya. (qal/c2/nur)



