Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Maksimalkan Realisasi PAD, Pemkab Jember Pastikan Tak Ganggu Program

R
Penulis: Radar Digital❯

“Pengendalian inflasi tak lepas dari hasil kerja keras pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan.”  HENDY SISWANTO  Bupati Jember
“Pengendalian inflasi tak lepas dari hasil kerja keras pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan.” HENDY SISWANTO Bupati Jember

 


Advertisement

Menurutnya, Pemkab Jember telah memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp 928 miliar. “Tak cukup di situ, pendapatan transfer juga sudah diproyeksikan sebesar Rp 3,1 triliun,” jelasnya.

Selain itu, pada tahun 2024 pemkab juga akan mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan potensi di Jember. Tentunya dengan melaksanakan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, kapasitas ruang fiskal bisa dipertahankan.

Dengan demikian, ketentuan gaji PNS naik delapan persen bisa dikatakan tidak terlalu mengurangi banyak anggaran Pemkab Jember. Sehingga program-program pembangunan dan pemberdayaan di Jember pada tahun 2024 akan tetap dilakukan seperti pada tahun sebelumnya. “Pembangunan dan pemberdayaan tetap akan dilakukan. Kenaikan gaji PNS tidak akan mengurangi proporsi program-program Pemkab Jember,” ujarnya.

Advertisement

Diketahui, sebelumnya Pemkab Jember sudah merencanakan sebesar Rp 4,26 triliun. Nilai itu mengalami kenaikan Rp 41,5 miliar atau 0,98 persen jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 awal, yakni Rp 4,22 triliun.

Total belanja tersebut meliputi belanja operasional sebesar Rp 3,34 triliun, belanja modal sebesar Rp 365 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 25 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 531 miliar. Kemudian, pembiayaan neto yang berasal dari penerimaan pembiayaan, dalam hal ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) direncanakan sebesar Rp 250 miliar. “Adanya kabar gaji PNS naik, tentu belanja operasional akan dinaikkan. Namun, pemkab masih menunggu  PP disahkan terlebih dahulu,” pungkasnya. (qal/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer