
SUMBERSARI, Radar Jember - Penerapan upah minimum kabupaten (UMK) untuk para pekerja atau buruh di perkebunan dinilai perlu ada perlakuan khusus. Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jember yang sekaligus Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jember Taufik Rahman menyebut demikian.
Menurut dia, pemberian gaji untuk pekerja atau buruh di perkebunan, mayoritas tidak memenuhi ketentuan UMK. Lebih-lebih di Jember yang memiliki banyak perusahaan perkebunan dengan ribuan pekerja atau buruhnya. “Selama ini hampir 100 persen pekerja/buruh di perkebunan itu tidak merasakan UMK, karena mereka punya kekhasan dan ada hal-hal yang tidak bisa disamakan dengan pekerja pabrik atau perusahaan lainnya," ungkap Taufik ketika dikonfirmasi, belum lama ini.
Dia juga menguraikan, belum lama dalam kesempatan rapat Depekab UMK 2024 kemarin, bersama Dinas Ketenagakerjaan Jember, sempat mewacanakan adanya UMK khusus untuk perkebunan. "Makanya kami akan tutup mata dan tutup telinga untuk melakukan kajian empiris tanpa ada kepentingan ap apun, mengangkat ke kearifan lokalnya. Agar mengetahui kondisi sebenarnya di karyawan perkebunan itu, dan (kajiannya, Red) dapat dipertanggungjawabkan," ulasnya.
Seperti diketahui, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember untuk tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.665.392. Taufik Rahman mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi UMK di Jember tak sepenuhnya berjalan maksimal. Bahkan ia menyebut hanya sekitar 30 persen. "Kondisi ini belum kita ketahui, apakah karena perusahaan tidak tahu, tidak mampu, atau pura-pura tidak tahu dan macak tidak mampu. Atau justru Depekab yang menetapkan terlalu tinggi. Ini semua masih tanda tanya besar," urai dia ketika dikonfirmasi, kemarin.
Sementara itu, Ketua Sarbumusi Jember Umar Faruk mengaku ingin penetapan UMK itu dijalankan. Artinya, harus ada yang mengawasi. "Nilai yang sudah ditetapkan itu, ya, harus ada pengawalan pemerintah daerah. Ada pengawasan di lapangan beserta sanksinya," urainya. (c2/mau)

