Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

WADUH, KOK BISA? Data Pekerja Tak Jelas, Disnaker Jember Akan Susun Data Perusahaan

R
Penulis: Radar Digital❯
“Jember lima, Malang tiga, dan Surabaya dua,”   Kepala Disnaker Jember Suprihandoko 
“Jember lima, Malang tiga, dan Surabaya dua,”  Kepala Disnaker Jember Suprihandoko 

PEMKAB Jember sepertinya perlu turun tangan untuk melakukan monitoring terhadap kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Bagaimana tidak, saat Jawa Pos Radar Jember menanyakan tentang jumlah perusahaan dan jumlah pekerja di Jember, ternyata Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak punya datanya.


Advertisement

Saat ini, Disnaker Jember tengah mengumpulkan data perusahaan-perusahaan di Jember. Itu karena selama ini masih belum ada database yang jelas terkait jumlah karyawan, gaji, jaminan sosial, dan banyak hal lain. "Kami sedang menyusun database yang selama ini belum ada di Disnaker Jember. Sehingga kami berharap bisa terdeteksi semua. Karyawannya berapa, upah minimal dan maksimal yang diberikan berapa," ucapnya.

Atas tidak adanya database tentang perusahaan dan pekerja, bisa jadi banyak pekerja perusahaan yang diupah di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Sayangnya, ini nyaris tak ada temuan dan bisa saja pekerjanya takut untuk mengadu atau melapor.

Berdasarkan keputusan, penetapan besaran upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2024 untuk kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk UMK Jember, yakni sebesar Rp 2.665.392. Atas adanya perubahan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember Suprihandoko menyebut wajib menyosialisasikan kepada para pengusaha agar mematuhi keputusan yang berlaku.

Advertisement

Akan tetapi, Disnaker Jember tidak memaksakan kehendak perusahaan, bahwa setiap perusahaan wajib membayar pekerjanya sesuai UMK. Menurut Suprihandoko, di dalam aturan tentang pekerjaan, yang menjadi poin utama yakni hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja. "Jika ada kesepakatan antara keduanya, maka kita tidak bisa memaksa," jelasnya saat ditemui di Disnaker Jember, Kamis (28/12).

Disnaker Jember hanya bisa melakukan pengarahan dari aturan yang sudah ada. Pengaturan dari aturan tersebut sudah dilaksanakan dan disepakati karena memiliki dasar tertentu. Seperti kondisi perusahaan, keuangan perusahaan, dan sebagainya.

Terkait pengawasan perusahaan di Jember, Disnaker Jember tidak memiliki kewenangan. Kewenangannya telah dicabut dan langsung dari pemerintah provinsi. Kewenangan Disnaker Jember saat ini adalah pada bagian pembinaan.

Advertisement

Pembinaan yang dilakukan seperti mengetahui izin perusahaan, jumlah karyawan, gaji karyawan, jaminan sosial, jaminan kesehatan yang diterima karyawan. Melalui berbagai indikator tersebut, nantinya Disnaker Jember dapat melakukan pembinaan terhadap perusahaan tersebut. Sayangnya, Disnaker Jember juga tidak memiliki data jumlah perusahaan dan jumlah pekerja.

Sementara itu, apabila ada perusahaan yang membayar di bawah UMK, maka perlu dilihat dulu bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Apakah tengah berkembang atau masih awal merintis. "Kalau ternyata perusahaan ini baru merintis, kemudian kami kenakan sanksi, bagaimana perusahaan ini bisa berkembang," pungkasnya. (cad/c2/nur)

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer