WADUH, KOK BISA? Data Pekerja Tak Jelas, Disnaker Jember Akan Susun Data Perusahaan

PEMKAB Jember sepertinya perlu turun tangan untuk melakukan monitoring terhadap kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Bagaimana tidak, saat Jawa Pos Radar Jember menanyakan tentang jumlah perusahaan dan jumlah pekerja di Jember, ternyata Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak punya datanya.
Saat ini, Disnaker Jember tengah mengumpulkan data perusahaan-perusahaan di Jember. Itu karena selama ini masih belum ada database yang jelas terkait jumlah karyawan, gaji, jaminan sosial, dan banyak hal lain. "Kami sedang menyusun database yang selama ini belum ada di Disnaker Jember. Sehingga kami berharap bisa terdeteksi semua. Karyawannya berapa, upah minimal dan maksimal yang diberikan berapa," ucapnya.
Atas tidak adanya database tentang perusahaan dan pekerja, bisa jadi banyak pekerja perusahaan yang diupah di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Sayangnya, ini nyaris tak ada temuan dan bisa saja pekerjanya takut untuk mengadu atau melapor.
Berdasarkan keputusan, penetapan besaran upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2024 untuk kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk UMK Jember, yakni sebesar Rp 2.665.392. Atas adanya perubahan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jember Suprihandoko menyebut wajib menyosialisasikan kepada para pengusaha agar mematuhi keputusan yang berlaku.
Akan tetapi, Disnaker Jember tidak memaksakan kehendak perusahaan, bahwa setiap perusahaan wajib membayar pekerjanya sesuai UMK. Menurut Suprihandoko, di dalam aturan tentang pekerjaan, yang menjadi poin utama yakni hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja. "Jika ada kesepakatan antara keduanya, maka kita tidak bisa memaksa," jelasnya saat ditemui di Disnaker Jember, Kamis (28/12).
Disnaker Jember hanya bisa melakukan pengarahan dari aturan yang sudah ada. Pengaturan dari aturan tersebut sudah dilaksanakan dan disepakati karena memiliki dasar tertentu. Seperti kondisi perusahaan, keuangan perusahaan, dan sebagainya.
Terkait pengawasan perusahaan di Jember, Disnaker Jember tidak memiliki kewenangan. Kewenangannya telah dicabut dan langsung dari pemerintah provinsi. Kewenangan Disnaker Jember saat ini adalah pada bagian pembinaan.
Pembinaan yang dilakukan seperti mengetahui izin perusahaan, jumlah karyawan, gaji karyawan, jaminan sosial, jaminan kesehatan yang diterima karyawan. Melalui berbagai indikator tersebut, nantinya Disnaker Jember dapat melakukan pembinaan terhadap perusahaan tersebut. Sayangnya, Disnaker Jember juga tidak memiliki data jumlah perusahaan dan jumlah pekerja.
Sementara itu, apabila ada perusahaan yang membayar di bawah UMK, maka perlu dilihat dulu bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Apakah tengah berkembang atau masih awal merintis. "Kalau ternyata perusahaan ini baru merintis, kemudian kami kenakan sanksi, bagaimana perusahaan ini bisa berkembang," pungkasnya. (cad/c2/nur)



