Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mustahil, DPRD dan Pemkab Jember Selesaikan Raperda Dua Pekan Terakhir 2023

R
Penulis: Radar Digital❯
Tidak bisa dimungkiri, kegiatan politik akan menyita waktu.  ITOK WICAKSONO  Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Unmuh Jember
Tidak bisa dimungkiri, kegiatan politik akan menyita waktu. ITOK WICAKSONO Pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan Unmuh Jember

SUMBERSARI, Radar Jember – Eksekutif dan legislatif cukup gelagapan untuk menyelesaikan target program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2023. Bagaimana tidak, dari total 26 raperda, banyak yang belum mampu disahkan. Produktivitas kerja para wakil rakyat dengan sejumlah OPD terkait pun patut dipertanyakan.


Advertisement

Pakar ilmu politik dan pemerintahan, Itok Wicaksono menyebut, banyaknya raperda yang tidak mampu diselesaikan oleh eksekutif dan legislatif pasti dipengaruhi oleh beberapa hal. “Adanya penumpukan raperda di tahun sebelumnya membuat banyak PR di 2023, sehingga yang menjadi PR yaitu melakukan kajian bersama, bagaimana mempercepat menyelesaikan PR-nya,” katanya.

Dikatakan, akan mustahil disisa waktu dua pekan ini DPRD dan Pemkab Jember akan menyelesaikan sejumlah raperda yang belum selesai. “Penumpukan raperda ini harus menjadi catatan untuk menargetkan lebih lanjut. Beberapa raperda yang betul-betul penting diprioritaskan, sehingga di 2024 bisa tuntas,” jelas Itok yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unmuh Jember.

Menurutnya, pengaruh lain yang tidak dapat dimungkiri yaitu masuk tahun politik, sehingga produktivitas terganggu. Ke depan, Pemkab Jember, berikut anggota dewan layak untuk berhitung dalam melakukan perencanaan. Ini karena seluruh anggota dewan akan terlibat pada giat politik. “Kegiatan partai juga berkaitan dengan mereka yang menjadi anggota dewan, sehingga perlu prioritas penyelesaian. Tidak bisa dimungkiri, kegiatan politik akan menyita waktu. Kalau tahun ini masih di akhir tahun. Tetapi di tahun 2023 sejak awal tahun sudah masuk tahun politik, selain pileg, ada pilpres dan pilbup juga,” jelasnya.

Advertisement

Itok menyarankan, guna melakukan percepatan program yang membutuhkan kajian, Pemkab Jember dan DPRD selayaknya menggandeng kampus-kampus, sehingga pekerjaan seperti penyusunan draf raperda akan bisa lebih cepat. “Seperti raperda terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), Unmuh juga digandeng untuk melakukan kajian. Nah, ini kampus-kampus akan semangat karena untuk kebaikan semua dan saya pastikan akan bisa cepat,” jelasnya. Itok juga menyebut, penyusunan draf raperda bisa saja ditangani oleh sejumlah kampus, sehingga pemerintah dan legislatif lebih fokus pada isi dan penyelesaian kebijakan-kebijakan.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Mufid merinci, dari total 26 raperda tahun ini, ada beberapa raperda yang sudah memasuki tahap satu atau sudah disahkan. Beberapa diantaranya merupakan raperda wajib seperti LPP APBD, LKPJ, Perubahan APBD, APBD, atau raperda inisiatif yang baru saja disahkan, Perda tentang Penyertaan Modal Perumda Kahyangan Jember.

Kemudian, ada beberapa raperda yang selesai di tingkat dua, namun dalam proses dibawa ke tingkat satu untuk diparipurnakan. Diantaranya ada Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Serta beberapa raperda yang baru saja dibawa ke tingkat dua, seperti Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). "Sementara (raperda) yang lain masih menunggu karena sedang berproses di tingkat Pansus (Panitia khusus)," urainya, dikonfirmasi belum lama ini.

Advertisement

Mufid menilai, pembahasan Raperda-raperda itu memiliki progres yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan ada berbagai materi raperda yang cukup memakan waktu saat masuk ke Biro Hukum Pemprov Jatim untuk proses fasilitasi, ataupun masuk ke Kemenkumham Kanwil Jatim untuk proses harmonisasi. "Pembahasannya memang tidak bisa diukur dengan waktu, karena itu kami harus hati-hati dan teliti, jangan sampai nanti produk hukum itu justru merugikan masyarakat," jelasnya.

Mufid menambahkan, kelanjutan raperda yang belum rampung itu nantinya akan kembali diusulkan dalam Propemperda 2024. Ini pun akan numpuk lagi. "Kemarin sebelum rapat paripurna penetapan APBD 2024, kami Bapemperda sudah menyepakati ada beberapa raperda yang notabenenya belum selesai di tingkat satu dan belum selesai di tingkat dua, tetap kami masukkan (dalam Propemperda 2024)," pungkas politisi PKB itu.

Dalam catatan Jawa Pos Radar Jember, eksekutif dan legislatif diketahui telah menetapkan sebanyak 26 raperda yang dibahas dalam Propemperda 2023 ini. Dari jumlah itu, 7 diantaranya merupakan usulan anggota Dewan, 3 raperda rutin/wajib, dan 16 diantaranya merupakan raperda usulan eksekutif. Dari total 26 raperda itu pula, ada beberapa raperda yang sebenarnya usulan tahun 2021 yang belum selesai dan kembali dimasukkan ke Propemperda di tahun berikutnya. (mau/nur)

 

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Raperda JUT Rampung, Kabel Semrawut di Segitiga Emas Jember Bakal Dipindah ke Bawah Tanah

Raperda JUT Rampung, Kabel Semrawut di Segitiga Emas Jember Bakal Dipindah ke Bawah Tanah

DPRD Jember menuntaskan Raperda Jaringan Utilitas Terpadu untuk menata kabel semrawut di kawasan Segitiga Emas agar dipindah ke saluran bawah tanah.

Atur Penggunaan Sound Horeg, DPRD Jember Targetkan Raperda Trantibum Rampung Tahun Ini

Atur Penggunaan Sound Horeg, DPRD Jember Targetkan Raperda Trantibum Rampung Tahun Ini

DPRD Jember menargetkan Raperda Trantibum tuntas tahun ini guna mengatur penggunaan sound horeg, pembatasan desibel, serta kelancaran akses jalan masyarakat pada 2027.

Raperda Aset Daerah Jember Masuk Finalisasi, DPRD Dorong Percepatan Sertifikasi

Raperda Aset Daerah Jember Masuk Finalisasi, DPRD Dorong Percepatan Sertifikasi

Komisi C DPRD dan Pemkab Jember memfinalisasi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah guna memperkuat payung hukum serta mendorong percepatan sertifikasi aset.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer