Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pajak Parkir Wajib Disetor ke Pemkab Jember

R
Penulis: Radar Digital❯

 

MEMARKIR: Suasana parkiran motor yang berada di RSD dr. Soebandi.
MEMARKIR: Suasana parkiran motor yang berada di RSD dr. Soebandi.

PATRANG, Radar Jember – Tarif parkir menjadi retribusi yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Walau parkir tidak memakai badan jalan, namun tetap ada pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Selain itu masyarakat juga perlu memahami jenis tarif parkir, ada yang flat hingga progresif.


Advertisement

Tarif flat artinya biaya yang dikeluarkan mulai dari masuk hingga keluar itu sama. Sedangkan, progresif ada besaran biaya tarif parkir akan berubah tergantung berapa lama waktu parkir yang dihabiskan kendaraan. Jember memang kebanyakan memakai sistem tarif flat, tapi juga ada tarif progresif seperti yang diterapkan RSD dr. Soebandi.

Tidak mengerti tentang ketentuan tarif progresif tersebut juga sempat dikeluhkan oleh pengunjung RSD dr. Soebandi. Muhlisin mengaku kaget ketika ditarik uang parkir Rp 4 ribu. "Saya pikir 2 ribu karena normalnya biasanya 2 ribu," ucapnya.

Menurut, Staff Humas RSD dr Soebandi, Dinar Kusuma menyebut pengelolaan parkir yang ada di RSD dr. Soebandi di serahkan ke vendor. "Dan itu sudah ada aturannya," jelasnya saat dikonfirmasi kemarin (7/12).

Advertisement

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya menyebut parkir yang dikelola oleh RSD dr Soebandi menjadi kewenangan pihak rumah sakit. Termasuk penentuan tarif parkir. Namun, semua parkir termasuk yang di RSD Soebandi terdapat pajak parkir yang harus disetor. "Yang tidak di badan jalan itu menjadi hak rumah sakit," ucapnya.

Parkir di RSD dr Soebandi tersebut menjadi tanggung jawab rumah sakit. Maka, rumah sakit wajib menyetor kepada pemerintah besaran pajak parkir. Besaran pajak parkir yang harus diberikan sekitar 20-30 persen.

Sedangkan, terkait harga tarif parkir yang ditetapkan oleh rumah sakit menjadi kewenangan rumah sakit. Menurut Agus tidak masalah jika mematok harga tinggi. Peran pemerintah menurutnya, yakni hanya mengizinkan dalam pengelolaan. "Jadi kami hanya mengizinkan dan mereka wajib setor pajak parkir," pungkasnya. (cad/dwi)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Coming Soon! Livoli Bakal Hadir di Jember 14–22 Desember, GOR PKPSO Disiapkan Jadi Arena

Coming Soon! Livoli Bakal Hadir di Jember 14–22 Desember, GOR PKPSO Disiapkan Jadi Arena

Liga Voli Indonesia (Livoli) dijadwalkan hadir di Jember pada 14–22 Desember 2026. GOR PKPSO Kaliwates disiapkan menjadi arena kompetisi voli nasional tersebut. Ini informasinya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer