
PATRANG, Radar Jember – Tarif parkir menjadi retribusi yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Walau parkir tidak memakai badan jalan, namun tetap ada pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Selain itu masyarakat juga perlu memahami jenis tarif parkir, ada yang flat hingga progresif.
Tarif flat artinya biaya yang dikeluarkan mulai dari masuk hingga keluar itu sama. Sedangkan, progresif ada besaran biaya tarif parkir akan berubah tergantung berapa lama waktu parkir yang dihabiskan kendaraan. Jember memang kebanyakan memakai sistem tarif flat, tapi juga ada tarif progresif seperti yang diterapkan RSD dr. Soebandi.
Tidak mengerti tentang ketentuan tarif progresif tersebut juga sempat dikeluhkan oleh pengunjung RSD dr. Soebandi. Muhlisin mengaku kaget ketika ditarik uang parkir Rp 4 ribu. "Saya pikir 2 ribu karena normalnya biasanya 2 ribu," ucapnya.
Menurut, Staff Humas RSD dr Soebandi, Dinar Kusuma menyebut pengelolaan parkir yang ada di RSD dr. Soebandi di serahkan ke vendor. "Dan itu sudah ada aturannya," jelasnya saat dikonfirmasi kemarin (7/12).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya menyebut parkir yang dikelola oleh RSD dr Soebandi menjadi kewenangan pihak rumah sakit. Termasuk penentuan tarif parkir. Namun, semua parkir termasuk yang di RSD Soebandi terdapat pajak parkir yang harus disetor. "Yang tidak di badan jalan itu menjadi hak rumah sakit," ucapnya.
Parkir di RSD dr Soebandi tersebut menjadi tanggung jawab rumah sakit. Maka, rumah sakit wajib menyetor kepada pemerintah besaran pajak parkir. Besaran pajak parkir yang harus diberikan sekitar 20-30 persen.
Sedangkan, terkait harga tarif parkir yang ditetapkan oleh rumah sakit menjadi kewenangan rumah sakit. Menurut Agus tidak masalah jika mematok harga tinggi. Peran pemerintah menurutnya, yakni hanya mengizinkan dalam pengelolaan. "Jadi kami hanya mengizinkan dan mereka wajib setor pajak parkir," pungkasnya. (cad/dwi)



