Eksploitasi Semakin Masif, Perlindungan Gumuk Masuk Draf Raperda Kabupaten Jember

SUMBERSARI, Radar Jember - Eksploitasi terhadap gumuk-gumuk di Jember semakin hari semakin masif. Bahkan sulit dibendung. Tak sedikit gumuk yang ada berakhir menjadi kubangan bekas tambang.
Suara perlindungan terhadap gumuk ini tak hanya sering disampaikan aktivis mahasiswa melalui parlemen jalanan dengan aksi demo. Namun, belakangan juga diinisiasi oleh para wakil rakyat di Gedung DPRD Jember, dengan membahas raperda inisiatif tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Jember.
Ketua Pansus 2 DPRD Jember Mohammad Hafidi mengatakan, Raperda tentang Perlindungan Lingkungan ini sebenarnya sudah lama dilakukan pembahasan, sebelum masuk di forum pansus. "Sudah kami lakukan beberapa kali pertemuan. Kami panggil semua stakeholder, kami ajak kumpul OPD yang bersangkutan, UPT terkait. Jadi, proses itu semua dilalui, sehingga kami ajak duduk kembali untuk menelaah dan meneliti ulang, kira-kira pada bagian apa yang perlu dilengkapi," kata Hafidi ketika dikonfirmasi seusai Rapat Pansus di Ruang Banmus DPRD Jember, Senin (4/12).
Hafidi menilai, persoalan atau isu-isu lingkungan hidup di Jember sering kali mencuat. Hal itu juga diperparah dengan belum adanya payung hukum yang menjadi dasar pijakan pemerintah daerah untuk bersikap. "Selama ini memang belum ada, agar apa yang menjadi kebutuhan, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, itu memiliki pijakan hukum," jelasnya.
Dalam forum finalisasi pembahasan Raperda Perlindungan Lingkungan itu ada sejumlah poin penting mengenai isu-isu lingkungan yang akan dikaver oleh perda tersebut. Salah satunya soal upaya pengelolaan sampah dan perlindungan gumuk-gumuk di Jember.
Pansus juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember selaku pengampu raperda tersebut. Serta beberapa stakeholder terkait. Mereka diharapkan memiliki kesepahaman bersama dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "Semua terkait perlindungan lingkungan. Mulai dari persoalan pengelolaan sampah sampai ke soal gumuk, ada di dalam raperda ini," jelas Hafidi.
Politisi PKB itu menambahkan, setelah pansus melakukan finalisasi terhadap raperda tersebut, berikutnya dibuatkan berita acara dan finalisasinya untuk kemudian dikirim ke Biro Hukum Pemprov Jatim dan Gubernur Jatim. "Selanjutnya kami akan sinkronkan ke provinsi untuk kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yakni dibahas dalam rapat paripurna," imbuhnya.
Namun demikian, Hafidi tidak bisa memastikan apakah raperda itu nantinya akan berakhir disahkan pada bulan Desember ini. Mengingat, eksekutif hari ini terus dikejar deadline pengerjaan berbagai program. Ditambah legislatif yang juga disibukkan dengan berbagai agenda politiknya. "Kami mencari celah di mana waktu itu bisa digunakan. Prinsip kami bahwa kami ingin segera mengesahkan di paripurna nanti," pungkasnya. (mau/c2/nur)

