Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di Jember, APS Rasa APK Sulit Ditertibkan

R
Penulis: Radar Digital❯
SANDA ADITYA PRADANA  Ketua Bawaslu Jember
SANDA ADITYA PRADANA Ketua Bawaslu Jember

 


Advertisement

SUMBERSARI, Radar Jember - Menjelang masa kampanye Pemilu 2024 pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 nanti, sudah banyak bertebaran baliho maupun banner pemilu. Baik yang dipasang oleh parpol-parpol peserta pemilu maupun calon legislatif.

Bahkan tak sedikit banner atau baliho itu berisi seruan kampanye. Mengajak masyarakat untuk memilih partai atau calon tertentu. Banyak spekulasi yang beredar bahwa banner-banner atau baliho itu bukanlah alat peraga kampanye (APK). Namun, disebut-sebut hanya alat peraga sosialisasi (APS).

"APS rasa APK ini proses penertibannya memang tidak diatur bahwa Bawaslu bersama Satpol PP. Tapi, karena kita yang merekomendasikan ke satpol PP, jadi ini sekarang kita sedang duduk bareng satpol PP agar menyertai kegiatannya satpol PP," kata Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana ketika dikonfirmasi, belum lama ini.

Advertisement

Menurut dia, banyaknya APS rasa APK itu, sebagaimana ketentuan dalam PKPU, pemasangannya harus memperhatikan estetika, titik lokasi pemasangan, dan berbagai ketentuan-ketentuan lainnya. "Nah, ketika ketentuan itu tidak dilakukan, memang harus dilakukan penertiban. Tapi, prosesnya kan kita harus berkoordinasi dengan parpol. Karena itu, ke depannya proses-proses penertiban itu harus dijalankan," katanya.

Upaya penertiban itu sebenarnya sudah dilakukan Bawaslu, belum lama ini. Meski begitu, Sanda menilai prosesnya memang tidak mudah. "Kemarin kami sudah membentuk tim pokja terkait pengawasan kampanye dan APK ini sendiri. Kami juga sudah berikan surat imbauan setiap parpol tingkat daerah sampai kecamatan dan desa, agar menertibkan sendiri APS rasa APK itu," akunya.

Jika surat imbauan dan saran perbaikan itu tak diindahkan, lanjut Sanda, Bawaslu sebenarnya masih memiliki langkah lanjutan berupa kajian yang pada akhirnya melahirkan rekomendasi. Berikutnya ditujukan ke parpol-parpol yang bersangkutan, sekaligus satpol-PP. "Sanksi terkait APS ini memang belum muncul (belum ada, Red), nanti di kegiatan kampanye pasti ada sanksi. Karena itu sekarang kami sedang koordinasi dengan satpol PP," imbuh dia. (mau/c2/nur)

Advertisement

 

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Warga Bangsalsari Jember Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Warga Bangsalsari Jember Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Jember–Surabaya, tepatnya di Desa/Kecamatan Bangsalsari, Kamis (19/11) sekitar pukul 11.00. Seorang pengendara sepeda kayuh mengalami luka dan harus dilarikan ke Puskesmas

Terancam Longsor, Warga di Sumbebaru Jember Ini Terpaksa Mengungsi

Terancam Longsor, Warga di Sumbebaru Jember Ini Terpaksa Mengungsi

Ancaman tanah longsor membuat Maryam, 41, warga Dusun Pasirian, Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, terpaksa meninggalkan rumahnya. Dia memilih menumpang di rumah keluarga karena longsoran tanah di halaman semakin me

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer