Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disnaker Jember Susun Draft Perda Terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

R
Penulis: Radar Digital❯
SERIUS: Kepala Disnaker Jember ketika menemui sejumlah pekerja di Jember.
SERIUS: Kepala Disnaker Jember ketika menemui sejumlah pekerja di Jember.

KEPATIHAN, Radar Jember - Pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jember yang bermasalah di luar negeri masih sering dijumpai dalam beberapa waktu terakhir. Sayangnya, pemkab belum memiliki aturan khusus bagi mereka. Sehingga tak jarang yang bekerja tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan.


Advertisement

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, saat ini Pemkab Jember melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tengah menyusun draf peraturan daerah (perda) berkaitan dengan perlindungan PMI dan keluarganya. Hal itu dilakukan bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Jember.

Kepala Disnaker Jember Suprihandoko mengatakan, dalam waktu dekat akan mengajak pihak terkait, baik tokoh formal maupun nonformal, untuk bersama-sama mengawasi adanya PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Sehingga tidak lagi ditemukan orang yang berangkat tanpa melewati prosedur yang berlaku. “Mereka diharapkan ikhlas untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri,” tuturnya.

Selain itu, pada 2024 mendatang akan mengajukan perda perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Para keluarga yang ditinggalkan juga dianggap butuh perlindungan. Saat ini rancangan perda dan naskah akademiknya sudah hampir selesai. Dalam waktu dekat akan dilakukan public hearing. Sebelum diusulkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Untuk selanjutnya nunggu 2024. Akan kami usulkan dan masuk Prolegda,” imbuhnya.

Advertisement

Ketua Komisi D DPRD Jember Muhammad Hafidzi Kholis menyambut baik adanya rencana tersebut. Menurutnya, perda tersebut cukup dibutuhkan dengan banyaknya PMI asal Jember yang bermasalah di luar negeri. Termasuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi lainnya. “Bisa menjadi perlindungan bagi warga yang mencari nafkah di luar negeri,” tegasnya.

Para PMI dinilai membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Jember. Alasan ini yang membuat pemerintah harus segera membuat perda tersebut. Supaya dapat melindungi hak–hak yang harus didapatkan selama bekerja.

Dikonfirmasi terkait masih banyaknya PMI ilegal asal Jember, dia mengenaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera mencari akar masalahnya, sehingga dapat ditemukan solusinya. Tidak sekadar menjemput orang yang bermasalah dari luar negeri. Salah satu yang bisa dilakukan adalah diskusi bersama dengan para pihak terkait. “Munculnya perda itu merupakan terobosan untuk menyelesaikan nasib PMI,” pungkasnya. (ham/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Perkuat Mobilitas Jarak Jauh, KA Pandalungan Kian Diminati

Kereta Api (KA) Pandalungan relasi Jember–Gambir (PP) terus menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan jarak tempuh mencapai 919 kilometer dan waktu perjalanan sekitar 13 jam, layanan ini berperan pen

Warga Bangsalsari Jember Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Warga Bangsalsari Jember Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Jember–Surabaya, tepatnya di Desa/Kecamatan Bangsalsari, Kamis (19/11) sekitar pukul 11.00. Seorang pengendara sepeda kayuh mengalami luka dan harus dilarikan ke Puskesmas

Terancam Longsor, Warga di Sumbebaru Jember Ini Terpaksa Mengungsi

Terancam Longsor, Warga di Sumbebaru Jember Ini Terpaksa Mengungsi

Ancaman tanah longsor membuat Maryam, 41, warga Dusun Pasirian, Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, terpaksa meninggalkan rumahnya. Dia memilih menumpang di rumah keluarga karena longsoran tanah di halaman semakin me

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer