Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Upaya Satpol PP Jember Tindak Rokok Illegal Masih Ala Kadarnya

R
Penulis: Radar Digital❯
"Infrastruktur memang harus dilengkapi dulu, baru SSA dipatenkan." BUDI WICAKSONO Ketua Komisi C DPRD Jember
"Infrastruktur memang harus dilengkapi dulu, baru SSA dipatenkan." BUDI WICAKSONO Ketua Komisi C DPRD Jember

SEMATAN Kota Tembakau yang melekat untuk Kabupaten Jember sepertinya belum benar-benar merepresentasikan kondisi yang riil di masyarakat. Faktanya, Kabupaten Jember yang dikenal sebagai sentra produksi tembakau, di sisi lain, industri dan penyebaran rokok tak bercukai alias ilegal juga subur terjadi.


Advertisement

Bahkan mudah ditemui karena dijual bebas di beberapa warung atau toko kelontong. Fakta demikian kian mengindikasikan bahwa potensi yang menjanjikan dari tembakau ini kurang begitu terakomodasi.

Anggota DPRD Jember Budi Wicaksono mengaku menyayangkan fenomena menjamurnya peredaran rokok ilegal di Jember ini. Menurut Budi, pajak dari industri tembakau dan rokok itu telah menyokong kekuatan APBN maupun APBD cukup besar.

Setiap tahun, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dibagikan kepada setiap pemerintah kabupaten/kota jumlahnya tak sedikit. Mencapai ratusan miliar dan terus melonjak naik. "Sebenarnya pemerintah daerah bisa memfasilitasi perizinan dan untuk pengembangannya, karena dari cukai rokok itu sudah muncul dana bagi hasil cukai tembakau, dan itu bisa difungsikan lebih maksimal lagi," kata Budi ketika dikonfirmasi, Minggu (29/10).

Advertisement

Budi menilai, upaya penindakan rokok ilegal yang biasanya dilakukan satpol PP selama ini kurang begitu efektif. Sebab, hanya dilakukan musiman dan tak kontinu. Terlebih lagi banner-banner sosialisasi melawan rokok ilegal, lebih banyak tersebar di wilayah perkotaan. Sementara di desa-desa yang masif peredaran rokok ilegal, justru banner-banner sosialisasi itu jarang ditemukan.

Lebih lanjut, politikus Nasdem itu meyakini, Kabupaten Jember yang dikenal sebagai sentra industri tembakau memiliki potensi yang menjanjikan untuk mengakomodasi kepentingan para petani tembakau, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) pemda.

"Sebenarnya sangat memungkinkan jika pemerintah daerah memfasilitasi agar produksi tembakau kita itu terakomodasi hingga menjadi rokok yang legal. Punya merek dagang sendiri, terlebih perizinan sangat mudah sekarang, anggaran juga ada. Artinya, tinggal kemauan pemerintah saja," kata pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember itu.

Advertisement

Budi menambahkan, pemerintah sebaiknya banyak-banyak duduk bareng dan berdiskusi dengan para petani tembakau dan pengusaha tembakau di Jember. Sebab, menurut dia, dengan begitu ada banyak hal yang bisa dibahas dan dirembuk bersama. Termasuk perihal peredaran rokok ilegal tersebut. (mau/c2/nur)

Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Tak Dilarang, Penggunaan Sound Horeg di Jember Bakal Diatur, Ini Poin yang Dibahas bersama DPRD

Tak Dilarang, Penggunaan Sound Horeg di Jember Bakal Diatur, Ini Poin yang Dibahas bersama DPRD

Pegiat sound system Jember tetap bisa beraktivitas. DPRD, komunitas sound system JSSC, MUI, Polres dan Pemkab akan membahas aturan jam operasional, jumlah subwoofer, hingga perizinan.

Fenomena Fatherless Tembus 25 Persen, DPRD Jember Godok Regulasi Ketahanan Keluarga

Fenomena Fatherless Tembus 25 Persen, DPRD Jember Godok Regulasi Ketahanan Keluarga

Ia menegaskan bahwa mindset orang tua dalam hal mendidik juga perlu diluruskan. Menurut dia, pengasuhan anak bukan lagi monopoli ibu, tetapi konsep co-parenting yakni tugas bersama antara ayah dan ibu.

Masuki Musim Hujan, DPRD Sorot Kesiapan Teknologi Peringatan Dini BPBD Jember

Masuki Musim Hujan, DPRD Sorot Kesiapan Teknologi Peringatan Dini BPBD Jember

Urgensi optimalisasi sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) juga disorot. Teknologi mitigasi yang telah ada dinilai harus dikontrol kembali keandalan dan fungsinya agar tidak sekadar menjadi pajangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer