
SUMBERSARI, Radar Jember - Rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kahyangan Jember memperoleh kucuran modal dari APBD tahun ini tampaknya harus kandas. Padahal, rencana itu telah tertuang menjadi kesepakatan dalam Perda Penyertaan Modal untuk Perumda Kahyangan, dan telah disahkan bupati beserta DPRD, beberapa bulan lalu.
"Kami sesalkan hilangnya anggaran penyertaan modal pada PDP Kahyangan sebanyak Rp 15 miliar di tahun 2023 ini," kata Hamim, Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, saat rapat paripurna pengesahan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi perda, di Gedung DPRD Jember, belum lama ini (23/10). Fraksi Partai Nasdem menilai, Perda PDRD menjadi perda tercepat ketiga yang dibahas di Pansus DPRD Jember. Setelah sebelumnya pansus melaksanakan finalisasi.
Pihaknya juga masih ragu apakah Pemkab Jember bisa mengaplikasikan perda yang sudah didok menjadi Perda. “Contoh nyata, seperti perda penyertaan modal ini yang batal. Itu kami soroti bahwa bupati tidak serius dalam rangka memulihkan kembali kesehatan PDP Kahyangan," kata Hamim.
Lebih lanjut, gagalnya penyertaan modal itu juga dinilai cerminan buruknya konsep perencanaan pemerintah. Fraksi Nasdem juga mengingatkan bahwa masa jabatan bupati di tahun 2024 hanya selisih 3 (tiga) bulan saja dengan DPRD. Untuk diketahui, Perda Penyertaan Modal untuk Perumda Kahyangan Jember nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp 83 miliar, menggunakan APBD Jember. Dalam skemanya, pencairan modal dana itu dilakukan bertahap setiap tahun, dan tahun 2023 ini dikucurkan Rp 15 miliar. Namun, hal itu telah dibatalkan. (mau/c2/dwi)



