
JEMBER KIDUL, Radar Jember - Layanan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Jember sudah semestinya mendapatkan pengawasan masyarakat. Tidak semua warga memiliki tingkat kepuasan yang sama, tidak sedikit juga yang mengeluh. Sayangnya, laporan keluhan dari warga terkait pelayanan publik tersebut rendah.
Dari total 2,5 juta lebih penduduk Jember, hanya ada tujuh orang yang menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Jatim pada 2022. Pada 2023, dari 418 orang se-Jatim yang mengadu, hanya ada empat dari masyarakat Jember. Hal itu berdasarkan catatan laporan tahunan yang dimiliki Ombudsman RI (ORI).
Ketua ORI Mokhammad Najih menyebutkan, berdasarkan hasil survei kepatuhan pelayanan publik pada 2022, Jember berada pada zona kepatuhan hijau kualitas tinggi dengan nilai 81,08. Akan tetapi, jumlah yang mengadu kepada Ombudsman sangat sedikit. Tidak merepresentasikan kepuasan seluruh warga Jember terhadap layanan publik yang ada. “Sudah diberi fasilitas mengadu, tetapi minim yang melaporkan jika ada keluhan,” tuturnya saat menyampaikan sosialisasi dan diskusi peningkatan akses pengaduan pelayanan publik di salah satu hotel di Jember, Jumat (13/10).
Menurutnya, akses pengetahuan masyarakat Jember terhadap Ombudsman masih sedikit. Padahal, pengaduan tersebut merupakan acuan untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik lagi. “Ombudsman itu pengawas eksternal yang mengawasi pemerintahan. Lembaga independen yang tugasnya mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik,” jelas Najih.
Layanan publik menjadi hak masyarakat. Oleh karena itu, kepuasannya juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Setiap jenis pelayanan publik, tambahnya, harus memiliki standar lamanya waktu menyelesaikan. Jika melebihi itu, maka masyarakat berhak mengadu kepada dinas terkait atau inspektorat. Apabila dalam 14 hari tidak mendapatkan respons, bisa mengadukan ke Ombudsman melalui bentuk apa pun. Baik secara daring maupun luring.
Najih menyampaikan, aspek kompetensi menjadi modal utama dalam kualitas pelayanan. Posisi pelayanan publik harus diisi oleh SDM yang berkompeten. Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah pemindahan tugas tanpa mempertimbangkan aspek ketuntasan dan ketepatan posisi berdasarkan kompetensinya. “Ketika yang mengganti tidak punya kompetensi yang sama, maka akan mengganggu kualitas pelayanan. Itu yang sering terjadi,” ulasnya.
Terlepas dari itu, semua pengaduan yang disampaikan masyarakat memang hanya berupa rekomendasi dari Ombudsman kepada instansi yang dikeluhkan. Dia mengakui, secara hukum, pihaknya memiliki keterbatasan wewenang. Dalam hal ini, Ombudsman tidak memiliki hak memberikan sanksi apa pun. Dengan demikian, aduan tersebut sering kali diabaikan. “Budaya hukum kita kalau ada sanksi yang seperti ada pidana, pemecatan, atau perdata, baru dianggap kuat,” ucap Najih. (sil/c2/dwi)


