Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perlu Penertiban Mana Produk Pers dan Bukan

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi
ilustrasi
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Pemerintahan menjadi sentral eksekutor yang menjalankan sistem kenegaraan. Termasuk mengatur pers melalui sistem yang ada. Akhir-akhir ini pemerintah seperti lemah dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Akibatnya, media tak berbadan hukum sempat bernapas lega dengan mengatasnamakan media massa. Padahal abal-abal.

BACA JUGA : Berniat Ambil Bola di Sungai, Bocah di Jember Terpeleset dan Hanyut

Dalam dunia pers, mencuri sepenggal tulisan maupun seluruhnya, mencuri gambar sebagian maupun seluruhnya, mencuri video sedetik atau seluruhnya, merupakan pelanggaran yang berat. Tiada ampun baik dari segi Undang-Undang Pers, dari sisi kekayaan intelektual, maupun dari segi informasi dan elektronik. Namun di lapangan, sudah banyak yang dengan mudah melakukannya. Hanya saja, tidak ada yang keberatan atau melapor kepada polisi.

Di dunia pers juga dikenal adanya media massa yang berbadan hukum. Ada pula yang berbadan hukum dan terverifikasi Dewan Pers. Namun, tidak sedikit yang mengatasnamakan media massa, namun sejatinya abal-abal. Medianya tidak berizin, tidak terverifikasi, dan banyak orang yang dibuat bingung. Belum lagi, perorangan yang mengutak-atik dan mengawinkan potongan-potongan gambar sana-sini untuk dijadikan sebuah konten.

Dengan banyaknya media daring saat ini, pemerintah pun dituntut untuk mampu membedakan mana media yang kredibel dan mana yang abal-abal. Bukan saja pemerintah, masyarakat juga dituntut untuk bijak memahami perkembangan zaman. Apalagi, sudah banyak kasus hoax yang ternyata pembuatnya adem ayem lantaran tidak terlacak atau tidak ditangkap dan diadili.

Guna menjawab agar pemerintah dan warga tidak bingung, media massa memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi lebih. Tak sekadar memproduksi berita, karena produknya bisa saja dicuri oleh media-media yang tidak terverifikasi Dewan Pers bahkan tidak berbadan hukum. Media massa juga perlu mendesak agar pemerintah semakin transparan dan memberi posisi yang jelas terhadap media massa yang berbadan hukum dan terverifikasi Dewan Pers.

Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember Sugeng Prayitno, peran pers dalam mendukung pembangunan. Banyak wartawan yang selalu mengkritisi proses atau program pembangunan yang dilakukan Pemkab Jember. “Lewat pengkritisan kawan-kawan media itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan Pemkab Jember,” terangnya.

Kendati demikian, mengingat banyaknya media baru yang bermunculan, pemerintah harus bertindak tegas. Saat ini banyak media bermunculan yang statusnya perlu dipertanyakan. Jika dilihat dari aturan Dewan Pers, perusahaan pers harus mendapat verifikasi dari Dewan Pers. Untuk itu, pemerintah harus jeli dalam melihat perusahaan media. Hal ini bisa menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menanyakan kredibilitas perusahaan pers maupun wartawan yang menjalankan tugas.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember Ira Rachmawati juga menyampaikan, di era media sosial publik masih sangat membutuhkan peran seorang jurnalis. Sebab, jurnalis bekerja secara profesional dengan memegang teguh kode etik jurnalistik. Selain kode etik, kedisiplinan untuk melakukan verifikasi adalah kunci yang harus dipegang oleh jurnalis di era digital.

Dalam hal ini pemerintah wajib menjaga media koran tetap eksis dan bertahan dalam dunia pers. Bagaimanapun, masyarakat masih membutuhkan media koran sebagai sumber informasi mereka. Jangan sampai koran menjadi punah karena tidak ada tindakan untuk menyelamatkan. Pers dalam bentuk cetak, daring, maupun elektronik harus tetap ada. “Masyarakat sangat mencintai pers dan membutuhkan perannya di era modern saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tapal Kuda Tomy Iskandar, pers memiliki peran utama dalam pembangunan dan kemajuan daerah, termasuk di Jember. Namun, dalam memahami pers, khususnya bagi unsur pemerintah maupun para stakeholder di daerah, perlu lebih utuh. “Artinya, tidak sekadar berlabel pers telah dianggap sebagai wartawan atau jurnalis,” terangnya.

Sebab, tidak sedikit oknum yang kerap menyelinap dalam label pers untuk kepentingan tertentu. Tak hanya itu, para oknum itu juga kerap tidak sesuai kode etik jurnalis. Di sinilah perlunya pemerintah maupun stakeholder memahami antara pers yang benar dengan pers abal-abal. Kalau perlu, tangkap saja mereka yang mengaku pers, namun tidak bekerja dalam media yang berbadan hukum! (c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer