Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terdakwa Tak Ajukan Banding

S
Penulis: Safitri❯
DIVONIS: Susana sidang agenda putusan di PN Tipikor Surabaya, kemarin (18/11). Dalam perkara ini, Kades Kepanjen diputus 4 tahun 5 bulan penjara.
DIVONIS: Susana sidang agenda putusan di PN Tipikor Surabaya, kemarin (18/11). Dalam perkara ini, Kades Kepanjen diputus 4 tahun 5 bulan penjara.
SURABAYA, Radar Jember - Kasus pungli pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, yang menyeret Syaiful Mahmud sebagai kepala desa telah divonis 4 tahun 5 bulan penjara pada sidang agenda putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, kemarin (18/11). Atas putusan tersebut, penasihat hukum terdakwa tak mengajukan upaya hukum lanjutan, yakni banding.

BACA JUGA : Wakil Rakyat Plin-plan, Paripurna Tidak Serius?

Terdakwa terbukti melakukan pungli terhadap pemohon PTSL pada tahun 2020 dan tahun 2021 di Desa Kepanjen dengan sistem suka rela. Saat ini, dia telah resmi divonis selama 4 tahun 5 bulan penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan penjara. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU, yakni 6,5 tahun penjara.

Kasi Intel Kejari Jember Soemarno mengatakan, atas putusan tersebut JPU dan terdakwa masih pikir-pikir selama satu pekan untuk banding. "JPU yang ikut sidang tadi (kemarin, Red) mengatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut selama satu pekan," katanya.

Namun demikian, putusan tersebut rupanya menguntungkan bagi penasihat hukum Syaiful Mahmud, yakni Dewatoro. Dia menambahkan, atas putusan 4 tahun 5 bulan penjara itu pihaknya merasa puas. Sebab, pada fakta persidangan, diketahui biaya PTSL tersebut diberikan secara suka rela. "Kami merasa puas dengan putusan tersebut, karena terdakwa memang tidak memaksa biaya PTSL tersebut," timpalnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Sebagaimana diketahui, perkara ini bermula saat Syaiful Mahmud selaku Kades Kepanjen melakukan aksi pungli terhadap pemohon PTSL di tahun 2020 dan tahun 2021. Dia menggunakan modus biaya surat balik nama (swalikan). Padahal biaya tersebut tidak diwajibkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember. Pada tahun 2020, terdapat 700 bidang tanah yang ikut program tersebut. Kemudian, pada tahun 2021, terdapat 1.802 bidang tanah yang juga ikut program PTSL tersebut.

Syaiful Mahmud membuat ketentuan jumlah pembayaran dan luas tanah yang akan mendapat surat balik nama untuk persyaratan mengikuti PTSL. Di dalamnya disebut tarif pengurusan tanah mulai dari Rp 800 ribu hingga Rp 2 juta. Atas perlakuan tersebut, Syaiful Mahmud akhirnya diseret oleh warga ke meja hijau. (mun/c2/bud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Dugaan Pungli Lahan Hutan Seputih Mayang, Petani Wadul ke Komisi B DPRD Jember

Dugaan Pungli Lahan Hutan Seputih Mayang, Petani Wadul ke Komisi B DPRD Jember

Sejumlah petani Desa Seputih mengadu ke DPRD Jember terkait dugaan pungli hingga Rp 28 juta dan ketimpangan pembagian lahan program Perhutanan Sosial.

Dilema Etika Kepala Sekolah: Berdiri di Antara Mutu Pendidikan dan Bayang-Bayang Pungli

Dilema Etika Kepala Sekolah: Berdiri di Antara Mutu Pendidikan dan Bayang-Bayang Pungli

Menjadi guru yang diberikan tugas tambahan menjadi kepala sekolah pada era disrupsi yang ditandai dengan gempuran media sosial bebas sensor dan filter seperti sekarang ibarat berjalan di atas punggung naga Gunung Piramid

Bongkar Dugaan 'Uang Kopi' Rp 250 Juta biar Lolos Dapur MBG, Progib Jember Desak Tata Kelola Segera Dievaluasi

Bongkar Dugaan 'Uang Kopi' Rp 250 Juta biar Lolos Dapur MBG, Progib Jember Desak Tata Kelola Segera Dievaluasi

Ormas Progib Jember mengungkap dugaan pungutan "uang kopi" senilai Rp250 juta dalam proses pengajuan izin dapur program Makan Bergizi Gratis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer