Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seusai menjadi narasumber seminar nasional bertema pendidikan ramah difabel di Universitas PGRI Argopuro, kemarin (29/12), Asrorul Mais, salah seorang narasumber, mengungkapkan, kondisi seperti ini cukup memprihatinkan. Padahal disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama seperti yang lain.
Menurutnya, sekolah umum tersebut tidak bisa menerima disabilitas karena tidak ada guru pendamping khusus, serta tidak terdapat sarana dan prasarana yang memadai. “Memang di setiap sekolah minimal memiliki satu guru pendamping, namun di Kabupaten Jember masih kurang,” kata dosen yang juga seorang difabel tersebut.
Selain itu, menurut aktivis pembela hak-hak disabilitas ini, para difabel di Jember juga belum tersentuh beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Meski sebenarnya, pemerintah telah menganggarkan dana untuk beasiswa, namun sangat terbatas.
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menuturkan, seharusnya pemerintah daerah menutup kekurangan jumlah guru pendamping untuk disabilitas. Sehingga tidak ada lagi sekolah umum yang menolak karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara.
Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Jember segera mendata berapa kebutuhan jumlah guru pendamping. Kemudian disodorkan ke pemerintah pusat. “Setiap sekolah juga harus diberi akses bagi difabel untuk memudahkan mobilitas mereka,” ucap legislator yang membidangi pendidikan tersebut.
Reporter : Winardyasto/Radar Jember
Fotografer :
Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


