alexametrics
25.2C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Menghapus Pekerja Anak Bisa Dimulai dari Desa

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

SUKOWONO.RADARJEMBER.ID – Jember belum terbebas dari pekerja anak yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian hak-hak mereka menjadi terampas. Untuk itu, perlu kerjasama multipihak dalam mengembalikan hak-hak anak. Mulai dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil.

Isu pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan ini, menjadi pembahasan dalam kegiatan temu anak kabupaten di Balai Desa Dawuhan Mangli, Sukowono, Jember, Kamis (26/11). Acara itu mendorong forum anak sebagai pelopor upaya perlindungan anak di Kabupaten Jember.

Selain digelar secara langsung di Balai Desa Dawuhan Mangli, acara yang diprakarsai Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur ini, juga diikuti oleh perwakilan anak dari puluhan kecamatan, desa, dan kelurahan di Jember melalui sambungan telekonfensi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Fasilitator Daerah LPKP Jawa Timur di Kabupaten Jember Rizki Nurhaini menuturkan, pihaknya terus mendorong agar pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan tembakau bisa jauh berkurang. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi terbentuknya desa layak anak.

“Temu anak kabupaten ini bertujuan untuk mempertemukan forum anak desa yang ada di Jember dengan Gugus Tugas Desa Layak Anak Jember. Sekaligus mempromosikan dua hal tersebut kepada publik,” terangnya.

Dalam acara tersebut, perwakilan dari forum anak desa juga diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Ini sebagai bentuk rekomendasi agar para pemangku kepentingan dapat menyusun kebijakan yang pro terhadap hak-hak anak. “Harapannya, melalui aspirasi yang dibacakan tadi, pemenuhan hak anak dapat diwujudkan,” ungkapnya.

Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut, target Jember menjadi kabupaten layak anak tak bisa dilakukan sekaligus. Harus ada langkah bertahap yang dilakukan multipihak. Salah satunya dengan memulai dari skala yang kecil terlebih dahulu, yakni tingkat desa kemudian kecamatan, hingga kabupaten.

“Ke depan, semua desa diharapkan memiliki kelembagaan untuk pemenuhan hak anak. Harapan terbesarnya adalah menghindarkan anak bekerja sebelum waktunya, putus sekolah, dan menekan angka pernikahan dini. Tak hanya itu, juga ada pemenuhan hak adminduk anak di Jember,” pungkasnya. (*)

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

SUKOWONO.RADARJEMBER.ID – Jember belum terbebas dari pekerja anak yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian hak-hak mereka menjadi terampas. Untuk itu, perlu kerjasama multipihak dalam mengembalikan hak-hak anak. Mulai dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil.

Isu pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan ini, menjadi pembahasan dalam kegiatan temu anak kabupaten di Balai Desa Dawuhan Mangli, Sukowono, Jember, Kamis (26/11). Acara itu mendorong forum anak sebagai pelopor upaya perlindungan anak di Kabupaten Jember.

Selain digelar secara langsung di Balai Desa Dawuhan Mangli, acara yang diprakarsai Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur ini, juga diikuti oleh perwakilan anak dari puluhan kecamatan, desa, dan kelurahan di Jember melalui sambungan telekonfensi.

Mobile_AP_Half Page

Fasilitator Daerah LPKP Jawa Timur di Kabupaten Jember Rizki Nurhaini menuturkan, pihaknya terus mendorong agar pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan tembakau bisa jauh berkurang. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi terbentuknya desa layak anak.

“Temu anak kabupaten ini bertujuan untuk mempertemukan forum anak desa yang ada di Jember dengan Gugus Tugas Desa Layak Anak Jember. Sekaligus mempromosikan dua hal tersebut kepada publik,” terangnya.

Dalam acara tersebut, perwakilan dari forum anak desa juga diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Ini sebagai bentuk rekomendasi agar para pemangku kepentingan dapat menyusun kebijakan yang pro terhadap hak-hak anak. “Harapannya, melalui aspirasi yang dibacakan tadi, pemenuhan hak anak dapat diwujudkan,” ungkapnya.

Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut, target Jember menjadi kabupaten layak anak tak bisa dilakukan sekaligus. Harus ada langkah bertahap yang dilakukan multipihak. Salah satunya dengan memulai dari skala yang kecil terlebih dahulu, yakni tingkat desa kemudian kecamatan, hingga kabupaten.

“Ke depan, semua desa diharapkan memiliki kelembagaan untuk pemenuhan hak anak. Harapan terbesarnya adalah menghindarkan anak bekerja sebelum waktunya, putus sekolah, dan menekan angka pernikahan dini. Tak hanya itu, juga ada pemenuhan hak adminduk anak di Jember,” pungkasnya. (*)

Desktop_AP_Leaderboard 1

SUKOWONO.RADARJEMBER.ID – Jember belum terbebas dari pekerja anak yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian hak-hak mereka menjadi terampas. Untuk itu, perlu kerjasama multipihak dalam mengembalikan hak-hak anak. Mulai dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil.

Isu pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan ini, menjadi pembahasan dalam kegiatan temu anak kabupaten di Balai Desa Dawuhan Mangli, Sukowono, Jember, Kamis (26/11). Acara itu mendorong forum anak sebagai pelopor upaya perlindungan anak di Kabupaten Jember.

Selain digelar secara langsung di Balai Desa Dawuhan Mangli, acara yang diprakarsai Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur ini, juga diikuti oleh perwakilan anak dari puluhan kecamatan, desa, dan kelurahan di Jember melalui sambungan telekonfensi.

Fasilitator Daerah LPKP Jawa Timur di Kabupaten Jember Rizki Nurhaini menuturkan, pihaknya terus mendorong agar pekerja anak di sektor pertanian dan perkebunan tembakau bisa jauh berkurang. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi terbentuknya desa layak anak.

“Temu anak kabupaten ini bertujuan untuk mempertemukan forum anak desa yang ada di Jember dengan Gugus Tugas Desa Layak Anak Jember. Sekaligus mempromosikan dua hal tersebut kepada publik,” terangnya.

Dalam acara tersebut, perwakilan dari forum anak desa juga diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Ini sebagai bentuk rekomendasi agar para pemangku kepentingan dapat menyusun kebijakan yang pro terhadap hak-hak anak. “Harapannya, melalui aspirasi yang dibacakan tadi, pemenuhan hak anak dapat diwujudkan,” ungkapnya.

Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut, target Jember menjadi kabupaten layak anak tak bisa dilakukan sekaligus. Harus ada langkah bertahap yang dilakukan multipihak. Salah satunya dengan memulai dari skala yang kecil terlebih dahulu, yakni tingkat desa kemudian kecamatan, hingga kabupaten.

“Ke depan, semua desa diharapkan memiliki kelembagaan untuk pemenuhan hak anak. Harapan terbesarnya adalah menghindarkan anak bekerja sebelum waktunya, putus sekolah, dan menekan angka pernikahan dini. Tak hanya itu, juga ada pemenuhan hak adminduk anak di Jember,” pungkasnya. (*)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2