alexametrics
22.4 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Kuasa Hukum Terdakwa Sampai 15 Orang, Anggap Serang Psikis Nirina Zubir

Mobile_AP_Rectangle 1

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir kembali dipersidangkan. Di hadapan majelis hakim PN Jakarta Barat, Selasa (17/5), beberapa saksi lainnya menyampaikan kesaksian, dengan kapasitas sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

BACA JUGA : Syok! Pemeran Hantu Film KKN di Desa Penari Dibayar 75 Ribu

Kuasa hukum Nirina Zubir mengaku kecewa dengan persidangan yang dianggap bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang memberikan perhatian dan pembelaan kepada Nirina selaku saksi korban. Kuasa hukum menyebut Nirina Zubir seperti berjuang sendiri di pengadilan.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Mereka (saksi korban, Red) bertarung sendirian. Karena banyak pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa yang harusnya dinyatakan keberatan oleh JPU, tapi JPU tidak menyatakan keberatan. Misalnya sudah menjawab tapi diulang-ulang,” kata Ruben Siregar, pengacara Nirina Zubir ditemui bilangan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (18/5).

Di sisi lain, pengacara terdakwa disebut sangat banyak jumlahnya mencapai sekitar 15 orang. Nirina Zubir dan saksi dari pihak JPU pun seperti dikeroyok oleh tim kuasa hukum terdakwa. “Entah bagaimana pembagiannya, kemarin ada 15 kuasa hukum terdakwa. Apa nggak keramaian ruang sidang itu? Mereka enggak sadar bahwa itu menyerang psikis. Jadi mereka (saksi JPU) bilang, ‘bagai bertempur sendirian’. Ini pendapat kami ya sebagai praktisi,” katanya.

Selain pertanyaan yang diulang-ulang dan cenderung menyerang psikis Nirina Zubir dan saksi lain, ada sejumlah pertanyaan yang dinilai tidak relevan dengan kasus mafia tanah. Salah dua contoh yang diungkapkan pengacara Nirina Zubir yaitu terkait pertanyaan soal pembayaran pajak dan soal makanan.

“Mahasiswa hukum semester 3 juga tahu bahwa pembayaran pajak tidak ada kaitannya dengan kepemilikan. Jadi, pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan. Itu harusnya, kalau saya jadi Jaksa Penuntut Umum, saya akan mengajukan keberatan. Apa relevansinya bayar pajak dengan pemalsuan?” katanya.

“Hal yang nggak relevan lagi, ditanya ke klien kami, apakah klien kami sebagai saksi membelikan makanan buat terdakwa. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Apa hubungannya pemalsuan surat TPPU dengan klien kami pernah membelikan makanan. Tapi untung majelis hakim memotong,” imbuhnya.

- Advertisement -

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir kembali dipersidangkan. Di hadapan majelis hakim PN Jakarta Barat, Selasa (17/5), beberapa saksi lainnya menyampaikan kesaksian, dengan kapasitas sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

BACA JUGA : Syok! Pemeran Hantu Film KKN di Desa Penari Dibayar 75 Ribu

Kuasa hukum Nirina Zubir mengaku kecewa dengan persidangan yang dianggap bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang memberikan perhatian dan pembelaan kepada Nirina selaku saksi korban. Kuasa hukum menyebut Nirina Zubir seperti berjuang sendiri di pengadilan.

“Mereka (saksi korban, Red) bertarung sendirian. Karena banyak pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa yang harusnya dinyatakan keberatan oleh JPU, tapi JPU tidak menyatakan keberatan. Misalnya sudah menjawab tapi diulang-ulang,” kata Ruben Siregar, pengacara Nirina Zubir ditemui bilangan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (18/5).

Di sisi lain, pengacara terdakwa disebut sangat banyak jumlahnya mencapai sekitar 15 orang. Nirina Zubir dan saksi dari pihak JPU pun seperti dikeroyok oleh tim kuasa hukum terdakwa. “Entah bagaimana pembagiannya, kemarin ada 15 kuasa hukum terdakwa. Apa nggak keramaian ruang sidang itu? Mereka enggak sadar bahwa itu menyerang psikis. Jadi mereka (saksi JPU) bilang, ‘bagai bertempur sendirian’. Ini pendapat kami ya sebagai praktisi,” katanya.

Selain pertanyaan yang diulang-ulang dan cenderung menyerang psikis Nirina Zubir dan saksi lain, ada sejumlah pertanyaan yang dinilai tidak relevan dengan kasus mafia tanah. Salah dua contoh yang diungkapkan pengacara Nirina Zubir yaitu terkait pertanyaan soal pembayaran pajak dan soal makanan.

“Mahasiswa hukum semester 3 juga tahu bahwa pembayaran pajak tidak ada kaitannya dengan kepemilikan. Jadi, pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan. Itu harusnya, kalau saya jadi Jaksa Penuntut Umum, saya akan mengajukan keberatan. Apa relevansinya bayar pajak dengan pemalsuan?” katanya.

“Hal yang nggak relevan lagi, ditanya ke klien kami, apakah klien kami sebagai saksi membelikan makanan buat terdakwa. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Apa hubungannya pemalsuan surat TPPU dengan klien kami pernah membelikan makanan. Tapi untung majelis hakim memotong,” imbuhnya.

JAKARTA, RADARJEMBER.ID – Kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir kembali dipersidangkan. Di hadapan majelis hakim PN Jakarta Barat, Selasa (17/5), beberapa saksi lainnya menyampaikan kesaksian, dengan kapasitas sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

BACA JUGA : Syok! Pemeran Hantu Film KKN di Desa Penari Dibayar 75 Ribu

Kuasa hukum Nirina Zubir mengaku kecewa dengan persidangan yang dianggap bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang memberikan perhatian dan pembelaan kepada Nirina selaku saksi korban. Kuasa hukum menyebut Nirina Zubir seperti berjuang sendiri di pengadilan.

“Mereka (saksi korban, Red) bertarung sendirian. Karena banyak pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa yang harusnya dinyatakan keberatan oleh JPU, tapi JPU tidak menyatakan keberatan. Misalnya sudah menjawab tapi diulang-ulang,” kata Ruben Siregar, pengacara Nirina Zubir ditemui bilangan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (18/5).

Di sisi lain, pengacara terdakwa disebut sangat banyak jumlahnya mencapai sekitar 15 orang. Nirina Zubir dan saksi dari pihak JPU pun seperti dikeroyok oleh tim kuasa hukum terdakwa. “Entah bagaimana pembagiannya, kemarin ada 15 kuasa hukum terdakwa. Apa nggak keramaian ruang sidang itu? Mereka enggak sadar bahwa itu menyerang psikis. Jadi mereka (saksi JPU) bilang, ‘bagai bertempur sendirian’. Ini pendapat kami ya sebagai praktisi,” katanya.

Selain pertanyaan yang diulang-ulang dan cenderung menyerang psikis Nirina Zubir dan saksi lain, ada sejumlah pertanyaan yang dinilai tidak relevan dengan kasus mafia tanah. Salah dua contoh yang diungkapkan pengacara Nirina Zubir yaitu terkait pertanyaan soal pembayaran pajak dan soal makanan.

“Mahasiswa hukum semester 3 juga tahu bahwa pembayaran pajak tidak ada kaitannya dengan kepemilikan. Jadi, pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan. Itu harusnya, kalau saya jadi Jaksa Penuntut Umum, saya akan mengajukan keberatan. Apa relevansinya bayar pajak dengan pemalsuan?” katanya.

“Hal yang nggak relevan lagi, ditanya ke klien kami, apakah klien kami sebagai saksi membelikan makanan buat terdakwa. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Apa hubungannya pemalsuan surat TPPU dengan klien kami pernah membelikan makanan. Tapi untung majelis hakim memotong,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/