alexametrics
20.9C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Perlu Regulasi dan Prosedur Sertifikasi Halal

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ketua Dewan Pembina Madani Halal Center Dr H Edi Purwanto STP MM mengungkapkan, Presiden RI mengesahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2014. Lalu, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014. Pada tanggal 17 Oktober 2019, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

KOMPAK: Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR KPwBI Jember Soelistyawati (kiri) dan LinkAJa Pras (tengah) saat melakukan sosialisasi terkait dengan QRIS.

Menurut Edi Purwanto, dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, terdapat pasal 1 yang berbunyi: produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, pada pasal 26, lanjutnya, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya,” tegasnya.

Menurut dia, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal. Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, bertugas mengawasi proses produk halal (PPH) di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor lembaga pemeriksa halal (LPH) pada saat pemeriksaan. “Penyelia halal harus memenuhi persyaratan, yakni beragama Islam serta memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan,” pungkasnya.

Dalam hal kehalalan, Edi menuturkan bahwa barang diklasifikasikan dalam bentuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, jasa diklasifikasikan dalam bentuk penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

LUGAS: Salah seorang petugas saat menjelaskan terkait dengan tata cara penggunaan LinkAja. Seperti kita ketahui, LinkAja merupakan layanan keuangan digital dari Telkomsel dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa uang elektronik, yang berfungsi layaknya rekening bank yang fleksibel dan tanpa adanya bunga.

Bagi yang berkenan untuk mengajukan berkas sertifikasi halal, dia menerangkan bahwa ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yakni formulir pendaftaran, salinan surat izin usaha, salinan surat penetapan penyelia halal, nama dan jenis produk, daftar nama produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk berupa alur proses produksi, serta dokumen sistem jaminan halal (SJH).

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ketua Dewan Pembina Madani Halal Center Dr H Edi Purwanto STP MM mengungkapkan, Presiden RI mengesahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2014. Lalu, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014. Pada tanggal 17 Oktober 2019, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

KOMPAK: Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR KPwBI Jember Soelistyawati (kiri) dan LinkAJa Pras (tengah) saat melakukan sosialisasi terkait dengan QRIS.

Menurut Edi Purwanto, dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, terdapat pasal 1 yang berbunyi: produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Mobile_AP_Half Page

Sementara itu, pada pasal 26, lanjutnya, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya,” tegasnya.

Menurut dia, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal. Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, bertugas mengawasi proses produk halal (PPH) di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor lembaga pemeriksa halal (LPH) pada saat pemeriksaan. “Penyelia halal harus memenuhi persyaratan, yakni beragama Islam serta memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan,” pungkasnya.

Dalam hal kehalalan, Edi menuturkan bahwa barang diklasifikasikan dalam bentuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, jasa diklasifikasikan dalam bentuk penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

LUGAS: Salah seorang petugas saat menjelaskan terkait dengan tata cara penggunaan LinkAja. Seperti kita ketahui, LinkAja merupakan layanan keuangan digital dari Telkomsel dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa uang elektronik, yang berfungsi layaknya rekening bank yang fleksibel dan tanpa adanya bunga.

Bagi yang berkenan untuk mengajukan berkas sertifikasi halal, dia menerangkan bahwa ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yakni formulir pendaftaran, salinan surat izin usaha, salinan surat penetapan penyelia halal, nama dan jenis produk, daftar nama produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk berupa alur proses produksi, serta dokumen sistem jaminan halal (SJH).

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ketua Dewan Pembina Madani Halal Center Dr H Edi Purwanto STP MM mengungkapkan, Presiden RI mengesahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2014. Lalu, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014. Pada tanggal 17 Oktober 2019, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

KOMPAK: Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP-PUR KPwBI Jember Soelistyawati (kiri) dan LinkAJa Pras (tengah) saat melakukan sosialisasi terkait dengan QRIS.

Menurut Edi Purwanto, dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, terdapat pasal 1 yang berbunyi: produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Sementara itu, pada pasal 26, lanjutnya, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya,” tegasnya.

Menurut dia, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal. Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c, bertugas mengawasi proses produk halal (PPH) di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor lembaga pemeriksa halal (LPH) pada saat pemeriksaan. “Penyelia halal harus memenuhi persyaratan, yakni beragama Islam serta memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan,” pungkasnya.

Dalam hal kehalalan, Edi menuturkan bahwa barang diklasifikasikan dalam bentuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, jasa diklasifikasikan dalam bentuk penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

LUGAS: Salah seorang petugas saat menjelaskan terkait dengan tata cara penggunaan LinkAja. Seperti kita ketahui, LinkAja merupakan layanan keuangan digital dari Telkomsel dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa uang elektronik, yang berfungsi layaknya rekening bank yang fleksibel dan tanpa adanya bunga.

Bagi yang berkenan untuk mengajukan berkas sertifikasi halal, dia menerangkan bahwa ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yakni formulir pendaftaran, salinan surat izin usaha, salinan surat penetapan penyelia halal, nama dan jenis produk, daftar nama produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk berupa alur proses produksi, serta dokumen sistem jaminan halal (SJH).

 

 

 

Jurnalis : Isnein Purnomo
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran