Dana APBD Pilkades Ditolak

RADAR JEMBER.ID – Surat penolakan terhadap bantuan dana pilkades yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember beredar di media sosial. Tulisan itu berkop surat Panitia Pilkades Desa/Kecamatan Sukowono. Di antara item yang ditolak yaitu bantuan untuk tenda, sound system, kursi, bantalan, tinta, serta beberapa item lain.

IKLAN

Dalam surat itu disebut, Panitia Pilkades Sukowono sudah melakukan proses penganggaran sesuai sosialisasi awal dari pemerintah. Yaitu menganggarkan seluruh kebutuhan pilkades kecuali beberapa hal. Seperti insentif panitia inti, panitia pembantu, baliho, bilik suara, kotak suara, dan papan penghitungan.

Nah, untuk kebutuhan lain yang dalam sosialisasi awal tidak disebut didanai APBD, langsung dikerjakan secara cepat dengan dianggarkan dari APBDes serta sumbangan pihak ketiga. Belakangan, pada 13 Agustus 2019, Pemkab Jember melakukan sosialisasi kepada panitia pilkades bahwa sudah selesai menganggarkan dana pilkades dan semuanya sudah tercukupi.

Dengan adanya sosialisasi itu, maka dana pilkades yang sudah cukup, masih ditambah lagi dengan dana dari APBD lantaran sosialisasinya terlambat. Alhasil, banyak item yang sesungguhnya sudah dianggarkan, ternyata juga dianggarkan di APBD.

Berdasar banyaknya item yang sudah dianggarkan panitia pilkades tingkat desa dan ternyata juga dianggarkan oleh APBD, panitia pun menolak bantuan dari APBD. Beberapa item bantuan yang ditolak yaitu untuk sewa tenda, sound system, meja, kursi, bantalan, dan tinta.

Dalam surat penolakan yang beredar itu dijelaskan, alasan penolakan karena beberapa item bantuan sudah dibayar lunas. Apabila bantuan diterima, maka akan terjadi dobel anggaran alias ganda.

“Panitia Pilkades Sukowono sudah melaksanakan kewajiban dan sudah mengatasi anggaran yang tidak didanai APBD. Selanjutnya agar tidak terjadi pertanggungjawaban ganda, maka panitia pilkades menolak distribusi barang dari pemkab,” kata sebagian kalimat dalam surat tersebut.

Dikonfirmasi terkait beredarnya surat penolakan tersebut, Plt Kepala Dins Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Edy Budi Susilo mengaku belum mengetahui suratnya secara de facto. “Memang di media sosial itu beredar. Tetapi, kita akan cek dulu,” ucapnya.

Edi Budi menyebut, pihaknya tidak bisa mengambil langkah dan memutuskan satu kebijakan karena suratnya hanya beredar di media sosial. “Kecuali nanti suratnya sudah saya ketahui secara persis. Jadi, masih kita cek dulu,” pungkasnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Bagus Supriadi