Endro, Mantan Sekda Lumajang yang Terjerat Korupsi KSO Pasir Dikabarkan Bebas 4 September

DOKUMENTASI RADAR BAKAL BEBAS: Endro Prapto Ariyadi mantan Sekda Lumajang dikabarkan segera menghirup udara bebas pada 4 September 2018 mendatang.

RADARJEMBER.ID – Proses Hukum yang menjerat sejumlah pejabat top Lumajang berkaitan dengan KSO pasir PT Mutiara Halim (PT MH) sudah dijalani. Bahkan, beredar kabar bahwa salah satunya, Endro Prapto Ariadi atau mantan Sekda bakal bebas. Namun, hingga kemarin denda Rp 200 juta belum dibayar.

IKLAN

Informasi bakal bebasnya Endro ini awalnya didapat dari medsos. Beredar screenshot akun medsos Endro yang bertuliskan permohonan doa restu. “Mohon doa restu, Insyaallah saya lulus hari Selasa, tanggal 4 September 2018 jam 10.00. Mohon doa restunya ya,” tulis Endro yang terekam dan beredar di medsos.

Kondisi ini menuntun sejumlah awak media untuk mengonfirmasi beberapa pihak. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang. Lilik Dwy Prasetio Kasi Pidsus menjelaskan, pihaknya memang tidak mendengar kabar yang beredar di medsos itu. Juga tidak kenal dan tidak menangani kasusnya. Baru kemudian dia membuka sejumlah data terkait Endro.

Jaksa alumni Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) 2005 ini menjelaskan jika Mantan Sekda Endro sudah inkrah sampai tingkat kasasi. Dengan pidana penjara 4 tahun dan denda 200 juta  subsidier 6 bulan kurungan. “Sudah inkrah dan sudah dieksekusi,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan jika mantan sekda yang hobi fotogrgafi itu memang divonis dengan disertai denda. Dengan senilai Rp 200 juta. Hukuman penjara 4 tahun.  “Sampai saat ini denda Rp 200 juta itu belum ada. Belum dibayar,” jelasnya.

Sekda kelahiran 13 Juli itu memang terjerat kasus korupsi. Dan dalam perkara korupsi tidak ada remisi. Kendati demikian, pemberlakuan tidak adanya remisi itu bukan berarti berlaku untuk Endro. Sebab, Endro divonis tahun 2014. Sementara pemberlakuan tidak adanya remisi itu pada tahun 2016. “Jadi masih memungkinkan,” jelasnya.

Namun, dia menerangkan  dalam ketentuan  Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Adapun syarat dari pemberian remisi dalam ketentuan tersebut, narapidana akan diberikan remisi jika bersedia bekerja sama sebagai “justice collaborator“.

Dan narapidana yang bersangkutan telah membayar lunas denda serta uang pengganti. Nah, untuk perkara ini, Lilik sapaan akrabnya belum mendapat data valid. Apakah terpidana sudah bayar denda atau memilih untuk menjalani pidana kurungan. Dan apakah sudah bayar uang pengganti atau belum. Dengan begitu, ada kemungkinan denda diganti dengan subsidier kurungan selama enam bulan.

Sementara itu, Martono SH, pembina Lapas kelas II  b Lumajang kemarin sempat dikonfirmasi. Bahwa Endro Prapto sudah tidak menghuni Lapas kelas IIb Lumajang. “Hanya beberapa bulan di Lumajang. Setelah itu dilimpahkan ke Lapas kelas I Surabaya, ditempatkan di Lapas Porong,” katanya.

Martono mengaku tidak mendapat kabar terkait kapan Endro bebas. “Saya belum dapat kabar juga ya. Sebab posisi sekarang di lapas kelas I Surabaya di Porong. Sekitar 3 tahunan yang lalu. Jadi, sudah bukan binaan lapas Lumajang lagi. Pembinaan dalam dan luarnya di lapas kelas 1 Surabaya di Porong. Ya di sana pembinaannya,” pungkasnya.

Reporter : Hafid Asnan
Editor : Narto
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :