Setoran PBB Masih Mbleset, Termin Pertama Baru Terealisasi 19 Persen

JEMBER KOTA – Terdapat sejuta lebih objek pajak yang berpotensi untuk pendapatan PBB. Jika ditotal, target PAD yang bersumber dari PBB, terhitung ada Rp 50,8 miliar. Namun, dari termin pembayaran pertama yang ditarget 30 persen pembayaran, rupanya masih mbleset.

IKLAN

Seperti yang diungkapkan Bupati Faida, target setoran PBB di termin pertama masih masuk sekitar 19 persen. Total duit yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember baru sekitar Rp 9,9 miliar. Sedangkan sisanya, masih ngendon di desa karena belum terbayar.

Membuat Faida geleng-geleng, karena ada 106 desa/keluarahan yang realisasi PBB-nya di bawah 10 persen. Bahkan, ada 25 desa dengan realisasi PBB di bawah 1 persen. “Tentu data ini mengkhawatirkan,” tuturnya.

Temuan tersebut akan dikaji serius oleh tim Pemkab Jember. Tujuannya, mengurai persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga, diharapkan akan ada solusi konkret. “Kami ingin tahu, apa penyebabnya,” tanya Faida, saat mengumpulkan para kepala desa (Kades).

Semisal Kades tetap malas-malasan menarik PBB sesuai objek pajak di desanya masing-masing, tentu akan dibalas dengan perhatian pembangunan yang malas-malasan pula oleh bupati. Sebab, seperti komitmennya, bupati akan adil memprioritaskan pembangunan bagi desa yang serius mendukung program pemerintah.

Faida berjanji, tak akan ragu menyetujui usulan program dari desa, jika kadesnya serius memungut pajak hingga lunas total. “Kami punya data konkret. Pasti ketahuan siapa saja yang lunas PBB-nya. Kades yang tak lunas PBB bakal merugi,” tegasnya.

Kades Kramat Sukoharjo, Kecamatan Tanggul Dwi Siswanto, salah satu kades yang desanya masuk kategori pelunasan terendah, menyanggah laporan yang disampaikan bupati. Sebab, diakuinya, desanya sudah menyetor hasil pungutan PBB warganya ke petugas kecamatan. “Bahkan, tahun kemarin desa kami dapat penghargaan desa lunas PBB,” akunya.

Namun, setelah dikonfirmasi ke petugas kecamatan, ternyata pihak kecamatan belum sempat membayarkan ke Bank Jatim karena alasan antre. “Kami para kades masih optimistis, pelunasan PBB akan semakin membaik. Karena bisa jadi, ada kasus yang sama dengan desa kami,” tegasnya. (rul/mgc/ras)

Reporter :

Fotografer :

Editor :