Diskualifikasi Suroso Batal demi Hukum

LOLOS: Bacakades Suroso yang sempat didiskualifikasi panitia Pilkades Panti akhirnya bisa melaju menjadi cakades.

RADAR JEMBER.ID – Pendiskualifikasian Suroso, bakal calon kepala desa (bacakades) Panti, Kecamatan Panti, akhirnya batal demi hukum. Suroso dipastikan melenggang ke tahap berikutnya, yakni penetapan cakades. Alhasil, pria yang sempat turun aksi bersama ratusan warga itu akan head to head dengan bacakades petahana, Akhmad Taufik.

IKLAN

Batalnya surat diskualifikasi yang ditandatangani Ketua Panitia Pilkades Panti, M Dimyati, disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes), Eko Heru Sunarso, kemarin (28/7). Menurutnya, panitia pilkades tidak boleh mengeluarkan surat diskualifikasi hanya karena persoalan dana sumbangan.

“Sabtu (28/7) kemarin, permasalahan pendaftaran Pilkades Panti sudah selesai. Diskualifikasi terhadap bacakades itu (Suroso, Red) sudah dibatalkan. Jadi, sudah bisa lolos dan masalahnya klir,” tegas Heru.

Dikatakannya, pembatalan surat diskualifikasi dilakukan setelah pihaknya memanggil panitia pilkades serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Dari hasil klarifikasi, diketahui terdapat kesepakatan bersama yang menyebut bahwa akhir pembayaran dana sumbangan Rp 96 juta lebih yaitu tanggal 24 Juli 2019. Akhir perbaikan administrasi juga disebut harus diselesaikan pada tanggal itu pula.

Lantaran surat pendiskualifikasian Suroso hanya berdasar tatib dan surat kesepakatan, maka panitia pilkades tingkat kabupaten membatalkan keputusan pendiskualifikasian tersebut. Heru menegaskan, terjadi kesalahan pada pembuatan tatib (tata tertib) dan kesepakatan, karena tidak berdasar dengan ketentuan seperti diatur di dalam pilbup serta SK bupati tentang tahapan pilkades.

“Pembuatan tatib dan surat kesepakatan itu salah, karena di dalam tahapan pilkades sesuai SK bupati yaitu akhir perbaikan administrasi yaitu tanggal 25 Juli 2019. Jadi, surat diskualifikasi itu batal karena ada kesalahan dalam proses pembuatan,” jelas Heru.

Dia menambahkan, mengenai dana sumbangan Rp 96 juta untuk biaya pilkades tidak ada kaitannya dengan persoalan administrasi. Dana itu merupakan dana sumbangan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat desa. Artinya, persoalan dana sumbangan masih bisa dilakukan musyawarah ulang sampai ada kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

“Bacakades itu tetap bisa mencalonkan, karena tidak cacat secara hukum. Makanya, untuk dana sumbangan, semestinya bisa dimusyawarahkan lagi. Karena itu tidak masuk dalam syarat administrasi. Tetapi yang jelas, untuk permasalahan diskualifikasi di Panti sudah selesai,” ulasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Bacakades Suroso mengaku puas dengan keputusan panitia pilkades tingkat kabupaten yang membatalkan surat diskualifikasi panitia Pilkades Panti. Dia ingin segala persoalan terkait tahapan pilkades hingga selesai nanti bisa dibicarakan dengan baik.

“Saya berterima kasih karena surat diskualifikasi sudah dibatalkan. Saya harap panitia pilkades tetap bekerja lebih baik lagi. Kalau ada persoalan terkait pilkades, setidaknya bisa dimusyawarahkan dengan baik juga,” katanya.

Suroso berharap, pilkades di desanya bisa berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Apalagi, pilkades tersebut juga digelar untuk kepentingan masyarakat Desa Panti. “Harapannyam semua tahapan pilkades nanti bisa lancar. Toh, pilkades ini juga untuk menata Desa Panti ke depan agar menjadi baik dan maju,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bacakades Suroso sempat didiskualifikasi oleh panitia pilkades hanya karena dinilai terlambat membayar tanggal 24 Juli 2019. Pendiskualifikasian hanya didasarkan pada tata tertib serta surat kesepakatan. Namun demikian, tatib dan surat kesepakatan itu diketahui menabrak Perbup dan SK Bupati Jember tentang tahapan pilkades yang menyebut perbaikan administrasi paling akhir tanggal 25 Juli 2019. Atas pendiskualifikasian itu, ratusan warga sempat menggeruduk kantor desa untuk mendesak surat itu dicabut atau dibatalkan. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Bagus Supriadi