Sepakat, Pelaksanaan Pilkada 9 Desember

KPU Jember Tunggu Surat Resmi

“Hasil RDP KPU dengan Bawaslu, pemerintah, dan DPR RI, opsi Desember 2020 menguat.”M Syai’in, Ketua KPU Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember sempat dimulai, namun harus tertunda akibat wabah korona. Nah, kini muncul kabar terbaru tentang jadwal pelaksanaannya yang telah mengerucut. Sejumlah pihak bersepakat, pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember serta sejumlah kabupaten kota lain bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

IKLAN

Penentuan pilkada yang direncanakan tanggal 9 Desember tersebut berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) sejumlah pihak terkait. Seperti Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu, Komisi II DPR RI, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta pihak-pihak lain. Ketua KPU Jember M Syai’in menuturkan, kesepakatan KPU RI bersama sejumlah pihak tersebut sudah dimonitor olehnya.

Menurutnya, dari tiga opsi penundaan yang sebelumnya telah diputuskan (ditunda tiga bulan, enam bulan, atau setahun), dipilih opsi yang tercepat, yakni penundaan tiga bulan. Dengan begitu, Pilkada Jember rencananya bakal dihelat Desember mendatang. “Hasil RDP KPU dengan Bawaslu, pemerintah dan DPR RI, opsi Desember 2020 menguat,” ucap Syai’in kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (28/5).

Kendati sudah ada hasil RDP dan rencana tanggal perhelatan muncul, Syai’in mengaku, KPU Jember tetap menunggu hitam di atas putih. Hal ini sebelum mengambil langkah persiapan perhelatan pilkada yang sampai saat ini masih ditunda. “Kita tunggu instruksi resmi dari KPU RI terkait kepastian berlanjutnya pilkada,” paparnya.

Sekadar informasi, imbas wabah korona banyak membuat sejumlah kegiatan di Jember dan Indonesia harus ditunda. Termasuk jadwal pelaksanaan pemilihan calon bupati ikut ditunda. Jika sebelumnya pemilihan serentak rencananya digelar 23 September, kali ini semakin mengerucut pelaksanaannya ditunda hingga Desember mendatang.

Penundaan dan rencana ini didasarkan pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Dwi Siswanto