Mahasiswa Sesalkan Kebijakan yang Menutup Akses Medsos

Desak MK Netral Putuskan PHPU

TURUN KE JALAN: Mahasiswa dari organisasi IMM, KAMMI, dan PII menuntut agar MK netral dalam memutuskan sengketa pemilu. Aksi itu dilakukan di bundaran DPRD Jember

RADAR JEMBER.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aktivis Jember mendatangi kantor DPRD, kemarin (28/5). Mereka menyoroti sejumlah insiden yang terjadi dalam serangkaian pemilihan umum 17 April 2019 lalu.

IKLAN

Mahasiswa tersebut kali pertama berkumpul di bundaran DPRD Jember. Mereka berorasi secara bergantian, mengecam sejumlah kejadian yang dinilai bermasalah. “Pemilu kali ini menjadi yang terburuk karena memakan banyak korban,” kata salah seorang orator.

Setelah cukup lama berorasi, massa yang membawa spanduk, pamflet, brosur, serta alat peraga aksi lain langsung merangsek ke depan pintu DPRD Jember. Tak lama kemudian, sepuluh perwakilan massa diperkenankan masuk untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketua IMM Cabang Jember Andi Saputra mengatakan, massa yang merupakan gabungan dari IMM, KAMMI, dan PII Jember turun aksi guna menyampaikan pernyataan sikapnya. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), khususnya pemilihan calon presiden dan wakil presiden, didesak agar memutuskan sidang secara adil dan netral.

“Kami tegaskan, kami bukan pendukung capres 01 atau 02, kami hadir di sini untuk mendesak MK agar memutuskan sidang sengketa pilpres secara netral. Jangan sampai diputuskan karena ada tekanan dari pihak mana pun,” ujar Andi.

Mahasiswa yang ditemui sejumlah Ketua Komisi A DPRD Jember Mashuri Hariyanto serta beberapa anggota dewan lainnya seperti Hafidi, David, serta lainnya, juga meminta agar DPRD ikut mendesak pengusutan kerusuhan aksi pada 22 Mei 2019.

“Kami sangat menyesalkan tindakan represif yang dilakukan aparat sehingga banyak jatuh korban. Kami ingin DPRD Jember serta Polres Jember ikut menyuarakan agar kerusuhan saat aksi diusut tuntas,” ungkap Andi.

Gabungan mahasiswa tersebut juga mendesak pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus meninggalnya petugas pemilu yang jumlahnya lebih dari 500 orang. Mereka juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang memutus akses media sosial selam tiga hari, beberapa hari yang lalu. “Kami mengecam kebijakan pemerintah yang menutup akses media sosial. Hal tersebut mencederai asas demokrasi serta bentuk pembungkaman terhadap kebebasan hak atas informasi yang besar,” tegasnya.

Aspirasi mahasiswa tersebut kemudian ditanggapi oleh sejumlah anggota DPRD Jember. Menurut Ketua Komisi A Mashuri, apa yang disampaikan oleh mahasiswa seluruhnya diterima. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diperjuangkan melalui masing-masing fraksi yang ada di DPRD.

“Kami sepakat agar sidang MK didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemudian untuk tindakan aparat saat di Jakarta, saya kira sudah melalui prosedur. Aspirasi lain juga akan kita perjuangkan secara kelembagaan,” tegas Mashuri di hadapan perwakilan mahasiswa.

Audiensi tersebut kemudian ditutup dan dilanjutkan dengan menemui ratusan mahasiswa yang ada di luar gedung DPRD. Mashuri pun menyampaikan dengan tegas apa yang menjadi aspirasi mahasiswa sejalan dengan yang diharapkan semua fraksi yang ada di DPRD Jember.

Sementara itu, pantauan Radarjember.id, aksi ratusan mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahkan, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengapresiasi aksi mahasiswa karena sejak awal hingga selesai dialog berjalan tertib.nur

“Saya berterima kasih kepada seluruh mahasiswa karena telah menjalankan aksi sesuai undang-undang. Dari awal tertib dan lancar, serta tidak mengganggu ketertiban umum,” tegasnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Hadi Sumarsono