Silpa 2019 Capai Rp 681 Miliar

PKS Walk Out, Konsisten Tolak LKPJ Sesuai Hasil Angket

MEMPELAJARI LKPJ: Sejumlah anggota DPRD menyimak paparan Bupati Jember Faida dalam agenda rapat paripurna yang digelar di gedung dewan, kemarin (27/4).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2019 cukup mengejutkan. Betapa tidak, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)-nya mencapai Rp 681 miliar. Angka itu didasarkan pada APBD Jember tahun 2019 yang mencapai Rp 4,557 triliun, sementara realisasinya selama kurun waktu setahun hanya menyentuh angka Rp 3,876,1 triliun.

IKLAN

Besarnya Silpa tahun 2019 ini terungkap dalam rapat paripurna di DPRD Jember, kemarin (27/4). Dalam Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang dibacakan langsung oleh Bupati Jember dr Faida MMR juga sempat diwarnai aksi walk out (WO) dari Fraksi PKS. Kendati begitu, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Achmad Halim terus berjalan. Halim pun memberi kesempatan agar bupati menyampaikan pidato LKPj-nya

Bupati Faida menguraikan, pendapatan daerah tahun 2019 seluruhnya Rp 3,815 triliun. Angka tersebut didapat dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP), dan pendapatan lain-lain (PLL) yang sah. PAD Jember 2019 mencapai Rp 667,59 miliar, melebihi targetnya yakni Rp 662,48 miliar. DP Jember mencapai Rp 2,402 triliun, kurang dari total targetnya yang mencapai Rp 2,530 triliun. Sedangkan PLL Jember melebihi target yakni mencapai Rp 745,68 miliar dari angka yang dipatok sebesar 673,68 miliar.

Kendati demikian, target pendapatan masih minus. Target pendapatan seluruhnya yaitu Rp 3,815,27 triliun dari target yang dipatok sebesar Rp 3,865,16 triliun. “Total realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3,815 triliun,” kata Faida.

Pemasukan daerah tersebut, menurut Faida, bersumber atau didapat dari banyak sektor. Di antaranya dari pajak daerah dan retribusi-retribusi. Ada dari sinergisitas pendapatan antara daerah, provinsi, dan pusat. Ada pula dari dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.

Berkaitan dengan realisasi belanja daerah tahun 2019, Faida menjelaskan, masing-masing realisasi dan targetnya. Sayangnya, realisasi belanja daerah ini minus. Belanja tidak langsung ditarget sebesar Rp 2,147 triliun, tapi hanya mampu terserap sebesar Rp 2,000,1 triliun. Kondisi minus juga terjadi pada belanja langsung. Target belanja langsung yakni Rp 2,410 triliun, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp 1,876 triliun.

Dengan demikian, dari total target atau APBD Jember sebesar Rp 4,557 triliun, hanya dapat terealisasi sebesar Rp 3,876,1 triliun. Dengan kata lain terjadi Silpa yang mencapai sebesar Rp 681 miliar. “Total realisasi belanja daerah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3,876 triliun,” papar Faida.

Sementara itu, di sela-sela rapat paripurna tersebut, politisi PKS, Nur Hasan menyatakan, PKS WO dari paripurna penyampaian LKPj Jember tahun 2019 tersebut. Menurutnya, ada beberapa alasan kuat mengapa PKS WO dan tidak akan ikut dalam rapat-rapat lanjutan yang membahas LKPj yang sudah dibacakan Faida.

Dia menjelaskan, pertama karena DPRD Jember telah melakukan penyelidikan melalui panitia angket. Isi dari penyelidikan yang telah dituangkan menjadi rekomendasi-rekomendasi, menurutnya, tidak lepas dari realisasi APBD tahun 2019 lalu. “DPRD Jember telah membuat keputusan berdasar penyelidikan hak angket. Untuk itu, PKS konsisten dengan hasil angket yang telah melahirkan banyak rekomendasi. PKS WO karena materi angket juga berkaitan dengan realisasi APBD 2019,” urainya.

Dengan hasil angket yang telah merekomendasikan banyak hal, Nur Hasan menyebut, secara kelembagaan DPRD selayaknya menolak LKPj yang disampaikan Bupati Faida. Dengan dasar itu, maka PKS otomatis menolak LKPj 2019. Ini, kata dia, bagian dari konsistensi sikap PKS terhadap rekomendasi panitia angket yang telah dilayangkan ke sejumlah lembaga. “Untuk itu, PKS tidak akan mengikuti rapat-rapat lanjutan yang membahas LKPj,” tegas Nur Hasan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jember Achmad Halim menyampaikan, LKPj 2019 telah disampaikan Bupati Jember. Untuk itu, sebagai pimpinan sidang pihaknya langsung membahas panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPj tersebut. “Kami belum bisa memberi tanggapan. Karena LKPj itu masih akan kami bahas melalui pansus,” jelasnya.

Disinggung terkait sikap Fraksi PKS yang demikian, Halim mengaku menghormati apa yang disampaikan PKS, termasuk menghormati sikap WO saat paripurna digelar. “Pimpinan tetap menghormati apa yang dilakukan PKS. Akan tetapi, tadi rapat tetap dilanjutkan sampai selesai. Ke depan masih akan diagendakan rapat-rapat lanjutan mengenai LKPj ini,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Silpa APBD Jember tahun 2019 ini lebih sedikit dibanding Silpa APBD tahun 2018 lalu yang mencapai sebesar 700 miliar lebih. Akan tetapi, angka yang mencapai Rp 681 miliar tetap tergolong besar. Jika saja pada 2019 anggaran itu bisa terserap semuanya, akan banyak memberi manfaat bagi masyarakat karena anggaran sebesar itu bisa menopang agenda pemberdayaan dan pembangunan daerah.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih