Habis Kejari, Ramai Surat Kejati

16 Anggota Dewan 2014-2019 Dipanggil Jadi Saksi Korupsi

“Sebagian besar dari nama-nama itu sudah bukan anggota DPRD. Suratnya memang ada. Karena diminta bantuan, ya kami bantu semampunya.” M Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dinamika di Kabupaten Jember sepertinya masih cukup hangat. Eksekutif dan legislatif juga tak kunjung harmonis. Alhasil, apa pun yang dilakukan Bupati Jember dan DPRD, heboh dibahas banyak orang. Termasuk di media sosial.

IKLAN

Seperti kedatangan Bupati Faida di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Kamis (25/6), ramai diperbincangkan dengan serangkaian dugaan yang muncul. Ada yang menduga diperiksa, ada yang menyebut melihat tahanan, serta masih banyak lagi. Saat itu, bupati tidak memberi keterangan kepada sejumlah awak media.

Rupanya, kehebohan itu bersambung. Siang kemarin (26/6), juga ramai diperbincangkan terkait beredarnya surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD itu meminta bantuan sejumlah saksi dihadirkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2014-2015 lalu.

Dikonfirmasi terkait dua hal, Faida ke Kejari dan surat Kejati Jatim, yang cukup ramai diperbincangkan, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi sama-sama membenarkan keduanya. Menurutnya, selain Bupati Faida, dirinya juga sempat diundang oleh Kejari Jember. Demikian pula dengan surat tersebut, juga diterima olehnya di Kantor DPRD Jember.

Kaitan dengan yang terjadi di Kejari Jember, menurut Itqon, dirinya diminta hadir berdasar surat dari instruksi dari Jaksa Agung. Yaitu untuk dilakukan mediasi antara eksekutif dan legislatif terkait ketidakharmonisan bupati dan pimpinan DPRD.

“Kata Pak Kajari, diperintahkan oleh Jaksa Agung agar memediasi pertemuan karena pimpinan DPRD dan bupati tidak harmonis. Ya saya sampaikan, secara pribadi tidak ada masalah. Tetapi ini soal kebijakan. DPRD selama ini seperti tukang stempel. Jadi, karena soal APBD sudah deadlock, untuk apa saya datang. Nanti dianggap plinplan,” tegasnya.

Kedatangan Faida ke Kejari Jember itu pun seperti tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Kajari kepadanya. “Yang mau diobrolkan apa, pastinya tidak tahu. Tetapi, katanya ada instruksi agar dimediasi. Suratnya juga sempat diberitahu,” ulasnya.

Namun demikian, Itqon mengaku, perihal pembahasan APBD saat ini sudah dinyatakan buntu. Untuk itu, DPRD juga menunggu keputusan dari Mendagri. “Karena APBD sudah deadlock, apa lagi yang mau dibahas. Tunggu keputusan Mendagri saja,” jelasnya.

Sementara itu, disinggung terkait dengan surat dari Kejati Jatim yang sempat beredar, Itqon menyebut, itu berkaitan dengan dugaan korupsi hibah Bansos yang terjadi tahun 2014-2015 lalu. “Suratnya saya terima dan saya disposisi agar nama yang disebut bisa hadir ke Kejati,” jelasnya.

Itqon mengurai, dari belasan nama yang disebut dalam surat Kejati, yang meminta bantuan agar menghadirkan mereka menjadi saksi, sebagian besar sudah bukan anggota DPRD Jember lagi. “Sebagian besar dari nama-nama itu sudah bukan anggota DPRD. Suratnya memang ada. Karena diminta bantuan, ya kami bantu semampunya,” urainya.

Secara pribadi, apa yang menjadi permasalahan dalam surat Kejati tersebut, Itqon mengaku, tidak mengetahui secara pasti karena bukan terjadi di era sekarang. Tetapi, sebagai pimpinan DPRD, adanya surat tertanggal 24 Juni 2020 tersebut akan disampaikan kepada nama-nama yang disebut.

Surat dari Kejati yang beredar itu meminta Ketua DPRD Jember menghadirkan 16 orang anggota DPRD periode sebelumnya 2014-2019 untuk hadir di Kejati Jatim secara bertahap. Ada yang diminta hadir Selasa (30/6), Rabu (1/7), dan Kamis (2/7), pekan depan. Mereka yang kala itu menjabat anggota Badan Anggaran (Banggar) tersebut, bakal diminta keterangan sebagai saksi perkara korupsi dana hibah Bansos yang pengusulannya melalui DPRD Jember tahun anggaran 2015.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih