Minta Rombel Sekolah Negeri Ditambah

SAMPAIKAN ASPIRASI: Endro Jatmiko, salah satu wali murid menyampaikan aspirasi agar ada penambahan rombel pada sekolah negeri di DPRD

RADAR JEMBER.ID – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD dan SMP Negeri memang masih pro kontra. Peraturan zonasi membuat wali murid kecewa karena anaknya tidak diterima. Untuk itu, sejumlah perwakilan wali murid meminta agar Dispendik Jember menambah rombongan belajar (rombel) sekolah.

IKLAN

Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang di gelar di ruang Komisi D DPRD Jember, kemarin (26/6). Pada detik-detik akhir sebelum pengumuman PPDB hari ini, mereka ingin agar ada terobosan kebijakan pemerintah yang memberi ruang bagi siswa yang tertolak karena kebijakan zonasi.

Endro Jatmiko, salah satu perwakilan wali murid mengatakan, anak-anak yang tertolak di SDN atau SMPN, rata-rata masih belum mendaftar sekolah. Mereka belum memilih sekolah swasta sebagai alternatif. “Anak saya, daftar ke sekolah negeri yang paling dekat tertolak, karena pagunya sudah penuh. Sehingga tidak bisa masuk ke sekolah,” katanya.

Untuk itu, dia ingin ada terobosan kebijakan pemerintah menampung keluhan para wali murid. Mengenai hal itu, Jatmiko mengusulkan agar pagu rombel di sekolah negeri di tambah. Hal itu untuk menampung anak-anak yang tidak diterima di SDN maupun SMPN, sehingga bisa masuk ke lembaga negeri.

Aspirasi yang disampaikan wali murid direspons oleh Irwan Salus, Kepala Bidang SMP Dispendik Jember. Menurutnya, jumlah SMP negeri di Jember sebanyak 94 sekolah. Jumlah itu tak cukup menampung siswa lulusan SD yang mencapai sekitar 35 ribu.

Sementara itu, kapasitas pagu SMP yaitu hanya sekitar 15 ribu siswa. “Dalam penerapan PPDB ini memang sudah kami prediksi sebelumnya. Kemudian, penerimaan siswa (selain jalur prestasi, Red) melihat zonasi jarak terdekat, bukan nilai,” tegasnya.

Usulan penambahan rombel pada sekolah negeri akan disampaikan Irwan pada Kepala Dispendik Jember. “Usulan penambahan pagu rombel ini juga sempat disampaikan oleh dua sekolah negeri,” imbuhnya.

Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi meminta agar Dispendik Jember benar-benar menyampaikan usulan wali murid. Menurutnya, apabila ada penambahan pagu rombel pada sekolah negeri, bisa dirapatkan.

Harapannya, para wali murid yang anaknya tertolak di sekolah negeri terdekat bisa segera mendapat jawaban. “Segera rapatkan, kalau perlu hari ini ada jawaban,” jelasnya.

Dalam rapat dengar pendapat itu juga sempat terlontar usulan penundaan pengumuman hasil PPDB yang diumumkan hari ini. Usulan itu agar pemerintah mengambil kebijakan yang dapat menampung siswa yang tertolak dari sekolah negeri terdekatnya. Namun demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan apakah pagu rombel sekolah bisa ditambah atau tidak. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Bagus Supriadi