Ketika Bisnis Transportasi Terbelit Pandemi

Segera Selamatkan Angkutan Publik

Angkutan umum menjadi salah satu sektor yang paling terpukul akibat pandemi korona. Pemerintah harus menyiapkan skema kebijakan agar angkutan publik tersebut tak sampai gulung tikar. Di sisi lain, pengusaha juga perlu memutar otak untuk mencari jalan keluar. Terlebih, ada banyak sopir yang bergantung hidup di sektor ini. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wabah korona begitu berdampak terhadap seluruh sektor ekonomi. Termasuk transportasi umum. Tentu ini bukan kondisi yang mudah untuk bangkit. Terlebih, berdasarkan prediksi para ahli, walau korona diperkirakan usai pada Juni mendatang. Namun, efek ikutannya bisa sampai enam bulan setelahnya atau hingga akhir tahun ini.

IKLAN

Kendati begitu, selalu ada jalan keluar dari kondisi sesulit apa pun. Inilah yang harus dipotret demi bangkitnya sektor transportasi publik. Para stake holder perlu menyusun strategi agar transportasi masal ini dapat bertahan di tengah situasi yang tidak menentu. Dengan demikian, bisnis transportasi umum tidak sampai mati. Sebab, selain lebih murah, transportasi publik juga lebih ramah lingkungan karena menghemat penggunaan energi fosil.

Di sisi lain, pemerintah di segala tingkatan, termasuk pemerintah daerah, juga perlu merumuskan regulasi yang menguntungkan sektor transportasi publik. Bisa melalui stimulus ekonomi, penyediaan akses modal ke perbankan, atau pengurangan bahkan penghapusan pajak. Sederhananya, pemerintah perlu menyiapkan skema kebijakan agar transportasi publik yang dikelola swasta tersebut tak sampai gulung tikar.

Sebab, dampaknya tak hanya ke pengusaha saja, tapi juga terhadap sekian orang dan keluarganya yang bergantung terhadap pekerjaan ini. Tak hanya itu, masyarakat yang biasanya mengandalkan transportasi publik juga harus mengeluarkan uang lebih banyak ketika menggunakan kendaraan pribadi. Di sisi lain, cadangan energi fosil juga akan cepat habis, karena semua orang membutuhkan bahan bakar sendiri untuk menggerakkan mesin kendaraan pribadi.

Hanya saja, sejauh ini, belum ada gebrakan yang menjanjikan untuk menyelamatkan sektor ini. Hanya program jaring pengaman yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov mengupayakan ada stimulus ekonomi bagi para sopir angkutan umum dalam wabah virus korona ini. Tujuannya agar para pekerja angkutan darat itu tak putus asa mencari rezeki. Sebab, sekarang ini memang lagi sepi-sepinya penumpang akibat wabah pandemi Covid-19. Namun, untuk pengurangan pajak maupun akses pinjaman ke perbankan, belum ada rumusan kebijakan.

Sementara itu, bantuan kepada para sopir itu nantinya bisa berupa sembako sampai uang tunai. Selain itu, masing-masing Dewan Pengurus Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) tingkat kabupaten/kota diminta menyetorkan nama dan data para sopir kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, pemerintah pusat juga hanya meminta pemberian bantuan jaring pengaman sosial atau social safety net bagi warga yang terdampak kebijakan pandemi virus korona ini. Sebab, stimulus ekonomi itu akan sangat membantu sekali dalam bertahan bagi para sopir pekerja angkutan di situasi sekarang ini.

Sementara itu, di Jember, DPC Organda sudah merekomendasikan 3.000 lebih awak angkutan darat agar mendapat social safety net tersebut. Mulai dari sopir hingga kernet bus, angkutan kota (angkot), taksi konvensional, lin, ojek pangkalan (opang), hingga ojek online (ojol).

“Kami sudah merekom 3.000 lebih agar semuanya mendapat social safety net dari Dishub Jawa Timur. Kami juga sudah bekerja sama dengan Dishub Jember,” tutur Sutikno, Ketua DPC Organda Jember. Pihaknya berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dapat mengakomodasi para pekerja angkutan darat tersebut untuk segera mendapatkan bantuan sosial.

Sebelumnya, DPC Organda Jember juga sudah menerima surat perihal data awak kendaraan dari Dishub Jawa Timur tanggal 6 April lalu. Isi surat tersebut terkait pelaksanaan program jaring pengaman sosial bagi awak kendaraan angkutan umum, baik penumpang maupun barang, yang terdampak wabah Covid-19 di Jawa Timur.

Masing-masing DPC Organda sudah mendata serta memverifikasi warga yang memang layak mendapat bantuan tersebut. Menurut Sutikno, pihaknya sudah mendata semua awak angkutan umum. Sebab, dalam surat tersebut, data hasil verifikasi dikirim ke Pemprov Jatim paling lambat 23 April kemarin.

“Sebenarnya kalau untuk ojol dan opang memang bukan anggota Organda. Tapi dalam program tersebut mereka tetap dapat. Social safety net itu disesuaikan dengan KTP domisili masing-masing untuk penerimanya. Tapi sampai sekarang bantuan itu belum turun,” lanjutnya.

Sementara itu, bus-bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sudah mulai berhenti beroperasi. Sutikno menyebut, bus AKAP jurusan Denpasar-Jember sudah berhenti sejak 25 April kemarin. Sedangkan untuk bus AKDP, jurusan Jember-Surabaya juga tak jalan. Lantaran, Surabaya dan Sidoarjo sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Surabaya sudah menerapkan PSBB. Otomatis, bus-bus ini tidak bisa melayani penumpang jurusan ke sana,” imbuhnya.

Bus tujuan lain pun sama. Seperti Jember-Malang juga sudah mulai berhenti. Ada satu atau dua bus yang mau keluar, tapi tidak ada penumpang. Sama dengan Jember-Banyuwangi, masih ada beberapa bus yang jalan. Hanya saja, kata dia, bukan mendapat untung, tapi justru merugi. “Pendapatannya buat nomboki solar, kalaupun sisa, hanya dapat Rp 100 ribu saja. Buat cost sudah minus,” jelas Sutikno.

Di sisi lain, beberapa perusahaan otobus (PO) di Jember, seperti PO Borobudur, mengalami penurunan drastis di masa pandemi ini. Sutikno, yang juga pemilik PO Borobudur, mengaku tekor dengan kondisi sekarang. “Karena tidak ada pemasukan. April ini saja saya sudah tekor banyak. Mulai bulan ketiga kemarin sudah langsung ada penurunan drastis dari segi pendapatan. Dari bus yang beroperasi normal 70 persen, sekarang terjun bebas,” kata pria asal Kecamatan Ambulu ini.

Dampak ikutannya, karyawan banyak yang dirumahkan. Termasuk sopir dan kernet bus. Namun, masih ada beberapa karyawan mekanik mesin yang bekerja. Namun, dengan konsekuensi dibayar separuh gaji. “Ya karena memang bus tidak beroperasi. Tidak mungkin kan kalau langsung di-PHK. Kami toleransi separuh gaji. PO Borobudur sudah mengeluarkan puluhan juta untuk menutupi biaya operasional lainnya,” ucapnya.

Padahal, tahun-tahun sebelumnya, masa Ramadan menjelang Lebaran seperti saat ini adalah masa panen bagi PO. Tapi lantaran situasinya seperti ini, mereka tak bisa berbuat banyak. “Ya, mau bagaimana lagi,” pungkas Sutikno.

Reporter : Muchammad Ainul Budi

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Mahrus Sholih