alexametrics
24.4C
Jember
Tuesday, 19 January 2021
Mobile_AP_Top Banner

Pemakzulan di Tengah Pilkada, Mungkinkah?

Diam-Diam Berkas HMP Masuk MA

Desktop_AP_Leaderboard
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ajang pembuktian terhadap dugaan pelanggaran Bupati Jember nonaktif dr Faida MMR yang berujung pemakzulan oleh DPRD Jember akan segera dihelat. Pasalnya, berkas keputusan politik tersebut diam-diam sudah dimasukkan ke Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, mungkinkah MA akan memberi keputusan pada masa pilkada atau setelah pencoblosan 9 Desember 2020?

Dimasukkannya berkas hak menyatakan pendapat (HMP) berupa pemakzulan kepada Faida disampaikan Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (25/11). Saat ditanya terkait kabar masuknya berkas tersebut, Itqon tidak mengelak. “Iya benar, (berkas pemakzulan Bupati Faida, Red) sudah dimasukkan ke MA,” katanya.

Proses penyampaian berkas ke MA, menurutnya, dilakukan cukup lama. Yaitu pada tanggal 13 November atau 13 hari yang lalu. Dewan melakukannya secara diam-diam melalui kuasa hukumnya, yaitu Ahmad Holili. “Berkas yang sudah dimasukkan sudah teregister tanggal 13 yang lalu,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ditanya apakah proses di MA sudah berjalan atau belum, Itqon menjawab sebatas yang diketahuinya. Menurut politisi PKB ini, informasi dari MA sedang dalam proses. “Dari panitera MA, satu dari tiga berkas itu diregis (distempel, Red). Nah, salah satu dari tiga berkas itu nanti akan dikirim ke Bupati Jember nonaktif, Bu Faida,” paparnya. Disinggung apakah berkas pemakzulan sudah dikirim oleh MA atau belum, Itqon mengaku tidak mengetahuinya secara pasti.

Ahmad Holili, kuasa hukum DPRD, membenarkan berkas HMP pemakzulan DPRD kepada Faida telah diregister MA. Menurutnya, dewan dan kuasa hukum menunggu informasi dari MA apa saja yang harus dilakukan setelah berkas deregister. “Satu dari tiga berkas katanya akan diberikan ke bupati. Saya kira berkas sudah diberikan karena masuknya berkas HMP itu 13 November lalu. Sementara MA punya waktu maksimal 30 hari,” jelasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah melalui telepon seluler dan pesan singkat, Bupati Jember nonaktif Faida belum merespons terkait berkas yang dimasukkan dewan ke MA tersebut. Belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada Jawa Pos Radar Jember. Sementara itu, Juru Bicara Pemkab Jember Gatot Triyono mengaku belum mendengar dan tidak mengetahui berkas HMP sudah masuk ke MA. Menurutnya, dia belum mendapat informasi maupun surat terkait dengan hal itu. “Saya belum tahu informasi itu,” akunya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano juga mengaku belum mengetahui informasi yang dimaksud. Saat ditanya apakah Pemkab Jember sudah mendapat tembusan atau informasi terkait hal itu, Mirfano mengaku akan melakukan pengecekan. “Akan saya cek dulu,” ulasnya.

Pakar Hukum Tata Negara IAIN Jember, Abdul Jabbar memandang, berkas pemakzulan yang masuk ke MA perlu dibedakan dengan proses Pilkada Jember yang tengah berlangsung. Menurutnya, proses pemakzulan yang ditempuh legislatif di tengah pilkada menjadi polemik tersendiri yang harus dituntaskan.

“Dari sisi hukum, tidak ada penghalang bagi Faida untuk terus mencalonkan, karena secara normatif Faida tidak cacat hukum. Di sisi lain, DPRD tetap sah-sah saja menempuh jalur itu. Karena menilai, seakan-akan DPRD tidak ada harganya di mata eksekutif. Artinya, pencalonan Faida ini jalur lain, pemakzulan itu juga jalur lain,” ulasnya.

Masuknya berkas HMP pemakzulan yang dialamatkan ke Faida, menurutnya, sangat penting menjadi perhatian khusus MA. Apalagi dewan memasukkannya pada masa pilkada. Tentu, MA akan serius dalam mempertimbangkannya dan menghitung segala sesuatunya. “Berkas itu bisa diproses. Pemakzulan yang mengarah pada pemberhentian pasti akan dihitung apa konsekuensinya. Sebab, keputusan kesalahan politik, tidak ada konsekuensi pidananya,” papar Jabbar.

Ditanya terkait masuknya berkas HMP ke MA sudah 13 hari yang lalu, menurut Jabbar, masih tersisa waktu sekitar 17 hari. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka MA memiliki waktu 30 hari untuk memutuskannya. Artinya, palu sidang keputusan MA paling akhir harus dilakukan 12 Desember.

Jabbar tak menampik jika proses ini pasti berdampak pada Pilkada Jember yang tengah berlangsung. Untuk itu, dia berpendapat bahwa keputusan berkas pemakzulan akan sangat baik jika dilakukan MA sebelum pencoblosan Pilkada Jember dilakukan.

“Menurut saya, ini sangat mendesak sekali. Warga Jember membutuhkan kepastian tentang berkas pemakzulan tersebut. Warga Jember membutuhkan bagaimana melihat figur dari calon-calon pemimpin yang ada. Harus sesegera mungkin diputuskan,” tegasnya.

Jabbar menyebut, jangka waktu maksimal 30 hari seperti diatur dalam undang-undang adalah batas maksimal dan itu bersifat teknis. Apabila berkas HMP DPRD yang dimasukkan ke MA dapat diputus lebih cepat sebelum 9 Desember, maka akan sangat baik.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Ajang pembuktian terhadap dugaan pelanggaran Bupati Jember nonaktif dr Faida MMR yang berujung pemakzulan oleh DPRD Jember akan segera dihelat. Pasalnya, berkas keputusan politik tersebut diam-diam sudah dimasukkan ke Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, mungkinkah MA akan memberi keputusan pada masa pilkada atau setelah pencoblosan 9 Desember 2020?

Dimasukkannya berkas hak menyatakan pendapat (HMP) berupa pemakzulan kepada Faida disampaikan Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (25/11). Saat ditanya terkait kabar masuknya berkas tersebut, Itqon tidak mengelak. “Iya benar, (berkas pemakzulan Bupati Faida, Red) sudah dimasukkan ke MA,” katanya.

Proses penyampaian berkas ke MA, menurutnya, dilakukan cukup lama. Yaitu pada tanggal 13 November atau 13 hari yang lalu. Dewan melakukannya secara diam-diam melalui kuasa hukumnya, yaitu Ahmad Holili. “Berkas yang sudah dimasukkan sudah teregister tanggal 13 yang lalu,” paparnya.

Ditanya apakah proses di MA sudah berjalan atau belum, Itqon menjawab sebatas yang diketahuinya. Menurut politisi PKB ini, informasi dari MA sedang dalam proses. “Dari panitera MA, satu dari tiga berkas itu diregis (distempel, Red). Nah, salah satu dari tiga berkas itu nanti akan dikirim ke Bupati Jember nonaktif, Bu Faida,” paparnya. Disinggung apakah berkas pemakzulan sudah dikirim oleh MA atau belum, Itqon mengaku tidak mengetahuinya secara pasti.

Ahmad Holili, kuasa hukum DPRD, membenarkan berkas HMP pemakzulan DPRD kepada Faida telah diregister MA. Menurutnya, dewan dan kuasa hukum menunggu informasi dari MA apa saja yang harus dilakukan setelah berkas deregister. “Satu dari tiga berkas katanya akan diberikan ke bupati. Saya kira berkas sudah diberikan karena masuknya berkas HMP itu 13 November lalu. Sementara MA punya waktu maksimal 30 hari,” jelasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah melalui telepon seluler dan pesan singkat, Bupati Jember nonaktif Faida belum merespons terkait berkas yang dimasukkan dewan ke MA tersebut. Belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada Jawa Pos Radar Jember. Sementara itu, Juru Bicara Pemkab Jember Gatot Triyono mengaku belum mendengar dan tidak mengetahui berkas HMP sudah masuk ke MA. Menurutnya, dia belum mendapat informasi maupun surat terkait dengan hal itu. “Saya belum tahu informasi itu,” akunya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Mirfano juga mengaku belum mengetahui informasi yang dimaksud. Saat ditanya apakah Pemkab Jember sudah mendapat tembusan atau informasi terkait hal itu, Mirfano mengaku akan melakukan pengecekan. “Akan saya cek dulu,” ulasnya.

Pakar Hukum Tata Negara IAIN Jember, Abdul Jabbar memandang, berkas pemakzulan yang masuk ke MA perlu dibedakan dengan proses Pilkada Jember yang tengah berlangsung. Menurutnya, proses pemakzulan yang ditempuh legislatif di tengah pilkada menjadi polemik tersendiri yang harus dituntaskan.

“Dari sisi hukum, tidak ada penghalang bagi Faida untuk terus mencalonkan, karena secara normatif Faida tidak cacat hukum. Di sisi lain, DPRD tetap sah-sah saja menempuh jalur itu. Karena menilai, seakan-akan DPRD tidak ada harganya di mata eksekutif. Artinya, pencalonan Faida ini jalur lain, pemakzulan itu juga jalur lain,” ulasnya.

Masuknya berkas HMP pemakzulan yang dialamatkan ke Faida, menurutnya, sangat penting menjadi perhatian khusus MA. Apalagi dewan memasukkannya pada masa pilkada. Tentu, MA akan serius dalam mempertimbangkannya dan menghitung segala sesuatunya. “Berkas itu bisa diproses. Pemakzulan yang mengarah pada pemberhentian pasti akan dihitung apa konsekuensinya. Sebab, keputusan kesalahan politik, tidak ada konsekuensi pidananya,” papar Jabbar.

Ditanya terkait masuknya berkas HMP ke MA sudah 13 hari yang lalu, menurut Jabbar, masih tersisa waktu sekitar 17 hari. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka MA memiliki waktu 30 hari untuk memutuskannya. Artinya, palu sidang keputusan MA paling akhir harus dilakukan 12 Desember.

Jabbar tak menampik jika proses ini pasti berdampak pada Pilkada Jember yang tengah berlangsung. Untuk itu, dia berpendapat bahwa keputusan berkas pemakzulan akan sangat baik jika dilakukan MA sebelum pencoblosan Pilkada Jember dilakukan.

“Menurut saya, ini sangat mendesak sekali. Warga Jember membutuhkan kepastian tentang berkas pemakzulan tersebut. Warga Jember membutuhkan bagaimana melihat figur dari calon-calon pemimpin yang ada. Harus sesegera mungkin diputuskan,” tegasnya.

Jabbar menyebut, jangka waktu maksimal 30 hari seperti diatur dalam undang-undang adalah batas maksimal dan itu bersifat teknis. Apabila berkas HMP DPRD yang dimasukkan ke MA dapat diputus lebih cepat sebelum 9 Desember, maka akan sangat baik.

Mobile_AP_Half Page
Desktop_AP_Half Page

Berita Terbaru

Desktop_AP_Rectangle 1

Wajib Dibaca