Perlu Belajar Politik Anggaran

RADAR JEMBER.ID – Dewan baru, kinerja baru yang lebih joss. Itulah yang dinanti masyarakat terhadap anggota DPRD Jember yang baru dilantik ini. 51 wakil rakyat itu  harus  menepati janjinya setelah mengumbar janji saat kampanye.

IKLAN

Untuk mewujudkan janjinya, para  anggota dewan, butuh pengetahuan tentang fungsi legislatif, termasuk anggaran agar tepat sasaran untuk kemaslahan bersama.

Dosen Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman mengatakan dewan yang baru dilantik  harus secepatnya memahami  peran dan tupoksinya. Termasuk memahami permasalan yang muncul dari publik.

Dia menjelaskan,  kesuksesan pembangunan sebuah daerah itu tidak lepas dari peran anggota dewan.  “Dewan  juga bagian dari Pemda, keberhasilan pembagunan pemerintah daerah itu tidak lepas dari  dewan dan eksekutif,” katanya.  Sebaiknya   kedepan  membangun kerja yang efektif antara eksekutif dan legislatif.

Anggota dewan saat ini, lanjut dia,  punya tantangan baru dan tugas baru.  Tahun  depan ada moment pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini setidaknya berpengaruh pada kinerja dewan karena hajatan politik Pilkada tersebut. “Sebaiknya kinerja dewan jangan sampai berpengaruh. Agar publik tidak jadi korbannya,” ujarnya.

Moment Pilkada tahun depan, kata dosen yang konsen terhadap keungan daerah tersebut, anggota dewan harus memahami betul terkait politik anggaran. Sayangnya, kata dia, tidak semua anggota dewan  memahaminya.

Hal itu terjadi karena  ada persepsi mengenai anggaran  domainnya eksekutif. “Legislatif lemah, karena informasi politik anggaran dikuasai eksekutif,” tuturnya. Dampaknya, kata dia, banyak terjadi anggaran tidak untuk kepentingan publik. “Kalau dewan tidak menguasai akan jadi alat stempel saja terhadap usulan anggaran eksekutif,” ujarnya.

Terkait anggaran, Hermanto menambahkan, fungsi cek dan balance antara legislatif dan eksekutif harus imbang. “Jangan hanya  Eksekutif yang kuat ataupun sebaliknya, terkait anggaran,” tambahnya.

Kontrol terhadap anggaran bisa dimaksimalkan. Sebab problem yang terjadi adalah  lemahnya persoalan anggaran. Dewan memiliki peran untuk memutuskan anggaran dari yang direncanakan  eksekutif.

Hermanto menegaskan, jika dewan tidak paham possi anggaran, kebijakan anggaran. Maka, wakil rakyat  bisa dikatakan mandul. “Jadi dewan itu tak cukup mengetahui persoalan di masyarakat.  Harus  mengetahui bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat yang bisa dieksekusi dengan anggaran yang tepat, termasuk juga bagaimana implementasi anggaran,” jelasnya.

Dia   anggota DPRD Jember yang baru dilantik tersebut juga kembali mencermati konsep pembangunan daerah, termasuk juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah digodok dan disepakati bersama.  “RPJMD itu tanggung hjawab bersama eksekutf dan legislatif,” pungkasnya. (*)

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Bagus Supriadi