Warga Tolak Diskualifikasi Bacakades Panti

Tatib Lebih Sakti dari SK Bupati

RADAR JEMBER.ID – Ratusan warga menggeruduk Kantor Desa/Kecamatan Panti, (25/7) kemarin. Itu dilakukan karena bakal calon kepala desa (bacakades) atas nama Suroso didiskualifikasi oleh panitia pemilihan kepala desa (pilkades), Rabu (24/7). Warga meminta agar keputusan tersebut dicabut atau dibatalkan.

IKLAN

Aksi yang digelar sejak pukul 09.00 hingga sore kemarin itu belum menemukan benang merah. Bacakades Suroso dan pendukungnya sempat melakukan audiensi dengan panitia pilkades yang diketuai Muhammad Dimyati. Akan tetapi, musyawarah menemui jalan buntu, sehingga belum membuahkan hasil yang membuat semua pihak puas.

Dimyati mengatakan, warga yang mendaftar cakades hingga penutupan pendaftaran 19 Juli 2019 hanya diikuti oleh dua orang. Yaitu bacakades petahana, Ahmad Taufik, dan calon baru, Suroso. “Hanya dua orang pendaftar,” katanya.

Dua bacakades tersebut masing-masing dibebani biaya sumbangan pihak ketiga yang mencapai Rp 93 juta lebih per orang. Menurutnya, sumbangan untuk kekurangan pelaksanaan pilkades diatur dalam tata tertib (tatib) serta kesepakatan-kesepakatan. Dalam tatib dan kesepakatan itu disebutkan, dana sumbangan harus diserahkan paling akhir 24 Juli 2019.

Soal pendiskualifikasian Suroso, menurut Dimyati, itu dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan membayar uang Rp 93 juta lebih hingga batas waktu yang diatur dalam tatib serta kesepakatan bersama. “Dia didiskualifikasi karena tidak membayar sampai batas waktu yang ditentukan. Sudah ada tatib dan kesepakatan,” ucapnya.

Pembuatan tatib dan kesepakatan bersama di Panti ditengarai menabrak dan melangkahi Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 dan Surat Keputusan (Perbup dan SK) tentang Tahapan Pilkades. Pada Perbup dan SK Bupati ditegaskan, akhir perbaikan persyaratan yakni tanggal 25 Juli 2019. Sementara itu, tatib yang disebutnya dibuat paling akhir 24 Juli.

Ketika ditanya mengapa tatib yang dibuat panitia pilkades sampai menabrak Perbup dan SK, Dimyati mengaku, itu karena sudah disepakati bersama. Dia pun tetap mendiskualifikasi Suroso berdasar tatib yang dibuat di tingkat desa.

Praktis, pendiskualifikasian ini menyisakan satu orang, yakni calon petahana. Menurutnya, karena hanya satu orang, maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Tetapi anehnya, Dimyati menegaskan, Suroso tidak boleh mendaftar lagi karena sudah didiskualifikasi lantaran dinilai terlambat membayar dana sumbangan. “Kalau mengundurkan diri atau didiskualifikasi, maka sudah tidak boleh daftar lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Suroso memaparkan, pada Rabu 24 Juli 2019, dirinya sudah membawa dana sumbangan sebesar Rp 93 juta lebih sebagai syarat untuk bisa menjadi cakades Panti. Menurutnya, proses penyerahan dana tersebut justru ditolak oleh panitia pilkades dengan alasan akan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak kecamatan.

Pada Kamis siang, 25 Juli 2019, tiba-tiba panitia pilkades mengeluarkan surat keputusan diskualifikasi kepadanya. “Saya sudah mau membayar, tetapi ditolak. Katanya mau konsultasi ke kecamatan. Ternyata tanpa ada keputusan apa pun dikeluarkan surat diskualifikasi,” paparnya.

Keluarnya surat diskulifikasi itu membuat Suroso bersama ratusan pendukungnya menggeruduk Kantor Desa Panti. Dia menganggap, surat diskualifikasi cacat hukum karena didasarkan pada tatib dan kesepakatan di tingkat desa. “Saya tidak terlambat, tetapi saat mau membayar ditolak. Kemudian, yang lucu ini, surat diskualifikasi didasarkan pada tatib dan kesepakatan di desa. Sementara Perbup dan SK bupati ditabrak begitu saja,” ucap Suroso.

Suroso pun mendesak agar ada tindakan tegas dari panitia pilkades tingkat kabupaten. Selain itu, dia meminta surat diskulifikasi dicabut, dibatalkan, atau dinyatakan gugur demi hukum, karena menabrak Perbup dan SK Bupati Jember.

Dia menilai, panitia Pilkades Panti terlalu berani menabrak dan menginjak-injak martabat Bupati Jember karena tidak berpatokan pada Perbup dan SK bupati. “Masa iya, tatib yang dibuat menabrak Perbup dan SK Bupati Faida. Tatibnya terakhir tanggal 24 Juli, sementara Perbup dan SK bupati menegaskan terakhir perbaikan persyaratan tanggal 25 Juli 2019,” sesalnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes) Jember Muhammad Najib mengaku, pihaknya sudah mendengar permasalahan yang terjadi di Desa Panti. Namun demikian, menurutnya belum ada keputusan karena masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak. “Untuk keputusannya belum, masih dilakukan mediasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak,” ujarnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer :

Editor : Mahrus Sholih