Produktivitas Terancam Menurun

Alsintan Tak Terjangkau, Pupuk Nonsubsidi Mahal

SAMPAIKAN ASPIRASI: Ketua KTNA Jember Sucipto memberikan keterangan terkait mahalnya alsintan yang belum dijangkau petani di gedung dewan, kemarin (25/2). Sementara, bantuan alsintan kerap ditolak pemerintah daerah.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dunia pertanian di Kabupaten Jember sepertinya akan semakin berat menghadapi tantangan zaman. Bukan hanya soal peralatan yang terbatas, tapi juga dihadapkan pada alokasi pupuk bersubsidi yang dipangkas. Jika hal itu terus terjadi, hasil produksi pertanian di Jember pada 2020 diprediksi bisa terjun bebas.

IKLAN

Prediksi tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Jember dengan perwakilan petani. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Jember kerap menolak atau tidak menerima bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan). Sementara yang terjadi di lapangan, petani belum mampu membeli peralatan modern seperti traktor pengolah lahan, alat pemotong padi, atau peralatan lain. Penyebabnya tidak lain harga alsintan tersebut tidak terjangkau.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sucipto mengatakan, peralatan pertanian berupa alat pemotong padi yang disewakan oleh dinas juga telah ditarik oleh dinas terkait. Yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. “Dulu kami sewa alat yang merupakan hadiah saat Jember surplus padi. Tapi, oleh dinas kemudian ditarik dan sampai sekarang tidak boleh pinjam lagi. Katanya, alat itu ditarik untuk penataan,” ucapnya.

Dengan mahalnya alat pengolah tanah serta alat potong padi, menurutnya, petani patut mendapat bantuan dari pemerintah. Namun demikian, pemerintah sudah beberapa kali menolak atau tidak menerima saat ada bantuan alsintan. Bahkan, di antara hibah alsintan dari pemerintah provinsi yang pernah ditolak Jember bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Kata Sucipto, beberapa alsintan yang ditolak yaitu transplanter atau alat tanam padi, pompa air, handtractor atau mesin bajak tanah, serta cultivator yang diketahui juga sebagai alat pengolah tanah. “Bantuan ditolak, sementara alat yang disewakan juga diambil. Kami bingung harus bagaimana,” ucapnya.

Selain urusan alsintan, dunia pertanian di Jember kini juga dihadapkan pada pemangkasan jatah pupuk bersubsidi hingga sekitar 50 persen dari tahun 2019 lalu. Salah satu yang menjadi perhatian petani, pupuk bersubsidi itu belum jelas teknis penyalurannya. Dikhawatirkan akan terjadi salah sasaran pada saat penyalurannya nanti.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro menjelaskan, dipangkasnya alokasi pupuk bersubsidi hingga 50 persen harus membuat pemerintah bangkit dan berupaya meminta lebih kepada pemerintah pusat. “Petani memang memiliki kartu tani. Tapi, penyalurannya di lapangan dikhawatirkan tidak tepat sasaran, teknisnya harus jelas,” ucapnya.

Jumantoro khawatir, petani yang memiliki lahan dua hektare akan mendapat bantuan, sementara petani yang hanya memiliki satu hektare sawah justru terlewati. Hal itu, menurutnya, bisa saja terjadi bila tidak ada pengawalan terkait teknis penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. “Yang saya takutkan, petani yang lebih kaya akan dapat bantuan, sementara yang lebih miskin terlewati. Dengan dipangkasnya pupuk bersubsidi, seharusnya pemerintah bisa menyuarakan aspirasi petani bahwa Jember adalah lumbung padi di Indonesia. Jangan hanya menerima begitu saja,” tuturnya.

Pria asal Arjasa itu mengungkapkan, dipangkasnya kuota pupuk bersubsidi akan berpengaruh pada hasil pertanian. Menurutnya, pupuk memang tidak akan langka, tapi jangkauan harganya belum tentu mampu dibeli oleh petani. Sebab, bila pupuk bersubsidi habis, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi. Celakanya, kata dia, harga pupuk nonsubsidi tiga kali lipat lebih mahal dari yang subsidi.

Dia pun mengandaikan, semisal petani yang biasa membeli pupuk bersubsidi tiga kuintal untuk satu hektare lahan, maka hanya akan mampu membeli pupuk nonsubsidi satu kuintal saja. Kalau sawah satu hektare yang biasa dipupuk tiga kuintal kemudian hanya dirabuk satu kuintal saja, maka dipastikan hasil produksinya akan menurun. “Itu sudah pasti akan menurunkan produktivitas hasil pertanian. Saya harap, pemerintah mampu membaca ini,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B Siswono menjelaskan, dalam rapat tersebut pihaknya juga mengundang dinas terkait untuk hadir. Namun demikian, tidak ada perwakilannya yang datang. “Tadi saya hubungi, katanya tidak bisa hadir karena ada pemeriksaan di dinasnya,” ungkapnya.

Kendati begitu, Siswono menegaskan agar pemerintah ke depan tidak lagi menolak bantuan alsintan. Apalagi, alsintan yang ditolak harganya sulit dijangkau oleh petani dan Pemkab Jember sendiri tidak mampu membelinya. “Untuk alat yang disewakan dan ditarik oleh dinas, nanti juga akan kami tanyakan,” ujar Siswono.

Sementara itu, berkaitan dengan pupuk bersubsidi yang dipangkas jatahnya hingga 50 persen juga akan dipertanyakan sistem distribusinya seperti apa. “Jangan sampai petani yang kaya dapat, sedangkan yang lebih miskin justru tidak dapat. Harus jelas, jangan asal melihat kartu tani,” bebernya.

Komisi B pun berencana untuk mengundang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Jember untuk membahas pertanian di kabupaten setempat. “KP3 serta beberapa lembaga terkait rencananya akan kami undang. Ini demi membahas dan menyelamatkan pertanian di Jember,” pungkas Siswono.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih