262 CPNS Segera Terima SK

Tiap Tahun, 250 PNS Pensiun

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Sebanyak 262 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendapat undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, awal pekan nanti (27/5). Undangan itu terkait penyerahan SK CPNS formasi 2018.

IKLAN

Pj Sekda Bondowoso Agung Trihandono mengatakan, undangan itu merupakan tindak lanjut proses perekrutan CPNS 2018. Setelah perekrutan, Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya menerbitkan NIP CPNS. Selanjutnya, daerah menindaklanjuti dengan penyerahan SK tersebut. “Kami berikan SK Sekaligus pengarahan CPNS. Tempatnya di depan kantor pemkab,” jelasnya.

Dijelaskannya, sebanyak 262 CPNS itu selanjutnya akan mendapat instruksi lagi. Yakni mengenai kapan mereka akan mulai bekerja. Hal itu berdasarkan keputusan TMT CPNS. TMT adalah singkatan dari Terhitung Mulai Tanggal. Jadi itu patokan CPNS mulai bekerja dan pemerintah daerah (pemda) memiliki kewajiban menggaji mereka. “TMT-nya nanti menunggu keputusan berikutnya, apakah 1 Juni, 1 Juli, atau 1 September,” ujar Agung.

Perlu diketahui, formasi CPNS 2018 ada 296 formasi. Baik dari K2 maupun umum. Hanya saja, ada lowongan yang tidak ada satu pun pendaftar, sehingga yang terisi 262 tempat. Formasi yang tidak ada pendaftarnya di antaranya empat formasi kategori lulusan terbaik. Dua di antaranya ada dokter spesialis. Sementara sisanya kategori CPNS difabel.

Ketika ada CPNS baru akan bekerja, ternyata di Bondowoso banyak juga pegawai yang pensiun. Data BKD menunjukkan, per tahunnya PNS yang pensiun antara 200 s/d 250. Karenanya, berdasarkan hitungan, Bondowoso defisit pegawai. “Namun, karena ada moratorium pengadaan pegawai, kami tidak bisa melakukan rekrutmen,” jelasnya.

Menurut dia, langkah pengangkatan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan salah satu solusi. Namun, nyatanya para honorer K2 yang diberi kesempatan P3K, banyak yang tidak memenuhi passing grade tes P3K. “Passing grade sudah kami turunkan, yang lolos hanya sekitar 365 orang,” tegasnya. Artinya, ada sekitar 135 orang yang tidak lolos.

Keputusan pembuatan P3K bukan merupakan kebijakan daerah, melainkan kebijakan pusat. Agung menambahkan, saat ini di Bondowoso, khusus untuk guru SD saja ada kekurangan sekitar 1.200 guru. Karenanya pemkab memberdayakan guru honorer. (*)

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Narto