Menguak Problem Klasik Perburuhan

Upah di Bawah UMK Bisa Dipidana

Kesejahteraan menjadi masalah klasik perburuhan di Jember. Salah satunya karena masih ada perusahaan yang menggaji di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Di sisi lain, perusahaan juga kerap mengeluhkan rendahnya kompetensi pekerja. Di sinilah seharusnya pemerintah memiliki peran kuat untuk menjembatani problem tersebut. Tapi faktanya?

GRAFIS: CECEP ARJIANSYAH/ RADAR JEMBER

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Permasalahan upah di dunia kerja, khususnya di Kabupaten Jember, tetap hangat diperbincangkan. Apalagi, masih banyak perusahaan yang terindikasi belum membayar upah pekerjanya sesuai ketentuan, alias di bawah standar UMK. Padahal, perusahaan yang membayar di luar ketentuan bisa terancam sanksi pidana.

IKLAN

Ketua Sarbumusi Jember Umar Faruk menjelaskan, permasalahan upah menjadi salah satu prioritas sorotan organisasi pekerja. Sebab, banyak orang yang tidak berani menuntut saat digaji dengan upah di bawah UMK, termasuk masih banyak perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMK.

“UMK itu menjadi salah satu ukuran bagi pekerja untuk kesejahteraannya. Sehingga tidak jauh dari harapan walaupun UMK itu sebenarnya sangat pas-pasan. Aturan tentang hal itu sudah jelas, tetapi praktiknya banyak perusahaan yang masih belum patuh,” papar Faruk.

Dari sebanyak kurang lebih 800 perusahaan yang ada di Jember, menurutnya ada sekitar 50 persen dari jumlah tersebut yang membayar gaji karyawannya di bawah UMK. Namun demikian, pemerintah yang mengetahui hal itu juga tidak memiliki taring saat ada perusahaan yang membayar upah karyawannya di bawah UMK.

“Untuk di Jember sendiri sebenarnya sekitar 50 persen perusahaan membayar upah pekerjanya masih di bawah UMK. Pemerintah bukan tidak tahu, tetapi lemah dalam menangani. Coba lihat, apa ada perusahaan yang menggaji di bawah UMK dipidana. Masih sangat minim, karena penerapan peraturannya lemah,” paparnya.

Kewajiban perusahaan membayar upah bagi yang mempekerjakan minimal sepuluh orang, menurutnya, diatur dalam pasal 90 Undang-Undang (uu) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika perusahaan tidak mampu, maka bisa mengajukan penangguhan kenaikan upah sesuai UMK. Namun demikian, dari ratusan perusahaan diduga hanya diam-diam, meski tidak membayar pekerjanya sesuai standar UMK.

Bagi perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK, menurut Faruk, telah diatur sanksinya secara jelas pada pasal 185. Namun demikian, praktiknya di lapangan, pemerintah masih sangat lemah menindak perusahaan nakal yang membayar upah karyawan di bawah UMK.

“Sanksinya itu di pasal 185. Pelanggaran tersebut (upah di bawah UMK, Red) merupakan tindak pidana kejahatan. Sanksi penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. Nah, di lapangan, saat pemerintah tahu, mereka tidak punya taring,” ucapnya.

Faruk berharap, pemerintah selayaknya bertindak apabila mengetahui ada perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah UMK. “Jangan menunggu orang sampai di-PHK dan sampai tidak dapat pesangon. Urusan upah saja, pemerintah belum bisa bergerak,” ucapnya.

Perusahaan-perusahaan yang membayar upah di bawah UMK di Jember, menurutnya, masih sangat banyak. Namun demikian, banyak pekerja orang yang takut melapor. “Sementara pemerintah yang tahu tidak bisa menindak. Terus pekerja harus ke mana lagi,” ucapnya.

Faruk mengaku, untuk urusan upah saja belum bisa terselesaikan. Padahal, dalam dunia kerja banyak hal yang harus dibahas. Misalnya, banyak kontrak kerja yang dibuat perusahaan melanggar peraturan, banyak pekerja yang mundur dan di-PHK, tetapi tidak dapat pesangon.

“Banyak persoalan. Itu bisa diselesaikan apabila pemerintah tegas. Tidak hanya menunggu laporan, tetapi turun langsung dan melakukan tindakan tegas. Selama ini, pemerintah kita bukan hanya di Jember, tetapi hampir di seluruh Indonesia lebih banyak menunggu laporan. Sementara untuk melapor, banyak pekerja yang takut,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Disnaker Jatim di Jember Supiyan Sauri mengakui, dalam permasalahan tenaga kerja, yang kerap kali terjadi di Jember adalah persoalan perut. “Rata-rata soal perut, yaitu gaji tak sesuai UMK, termasuk tidak dapat BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sayangnya, tambah dia, perusahaan yang mengajukan penangguhan upah tidak sesuai UMK hanya ada satu di Jember. “Hanya satu yang ajukan penangguhan upah, yaitu PDP Kahyangan,” jelasnya.

Supiyan menjelaskan, penangguhan upah bukan berarti perusahaan tidak memberikan gaji sesuai haknya. Gaji yang ditangguhkan tersebut akan diberikan ke karyawan sesuai dengan kemampuan perusahaan kapan bisa membayar penangguhan tersebut. Dia menambahkan, perusahaan yang mengajukan penangguhan gaji juga tidak sekadar mengajukan dan disetuji begitu saja. Lebih dari itu, harus diaudit eksternal terlebih dahulu. “Prosesnya panjang, ada audit,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri, Dwi Siswanto

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti