Kawal Korban sampai Pengadilan

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perspektif perlindungan korban dalam kasus pemerkosaan di Kecamatan Jenggawah wajib diperhatikan. Apalagi, korban tergolong anak-anak, karena saat peristiwa terjadi, usianya masih 15 tahun. Terlepas apa pun dalih yang disampaikan para pelaku, yang jelas apa yang mereka lakukan tetap dikategorikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Nur Cahyohadi menjelaskan, melalui Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pihaknya sudah mendampingi korban sejak kasus pemerkosaan itu mencuat. “Korban adalah anak-anak. Jadi, kami lakukan pendampingan setelah memperoleh surat dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (23/10).

Setelah perkara ini ditangani kepolisian, pihaknya sudah melakukan pendampingan visum et repertum. Yakni visum seksualitas terhadap anak. Tak berhenti di situ, dalam proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) nanti, pihaknya juga tetap akan melakukan pendampingan. “Itu sudah rutin kami lakukan,” beber pejabat yang tinggal di Ambulu ini.

Lebih jauh, Cahyo memaparkan, kemarin (23/10), pihaknya sudah menyusun laporan terkait perkembangan kasus itu kepada pimpinan. “Korban sudah kami dampingi ketika visum di RSD dr Soebandi,” lanjut pria yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter gigi ini.

Apa korban akan didampingi psikiater ketika proses hukum berlangsung? Mengenai hal itu, Cahyo menjelaskan, ada dua kemungkinan. Jika korban mengalami kondisi psikologis tidak stabil dan pihak PPA Polres Jember mengusulkan psikolog, maka pihaknya akan mendampingi. “Tapi sepanjang belum ada kondisi spesifik yang mengarah pada gangguan psikologis, kami belum memberikan pendampingan psikolog,” paparnya.

Sementara ini, kata dia, DP3AKB melakukan pendampingan berkaitan dengan kekerasan seksualitas dan proses hukum lanjutannya. Sebab, menurutnya, prinsip perlindungan anak ada dua. Yakni pencegahan dan penanganan. Langkah pencegahan biasanya fokus pada pemenuhan hak anak. Namun, jika sudah ada kasus seperti yang terjadi di Jenggawah, maka sudah masuk perlindungan khusus anak. “Dalam kasus Jenggawah ini, yang digunakan adalah perlindungan khusus,” pungkas mantan Direktur RSD Balung tersebut.

Sosialisasi Perlu Dimasifkan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jenggawah ini menjadi sorotan publik. Sebab, kasus serupa juga kerap terjadi di lain waktu dan tempat berbeda. Lalu kenapa selalu ada pengulangan peristiwa? Apakah karena pelaku kejahatan tersebut tidak mendapatkan hukuman setimpal? Untuk itu, banyak pihak yang mendesak agar kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak menjadi perhatian semua pihak. Tak hanya pemerintah, tapi juga aparat penegak hukum (APH).

Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember (Unej), Fanny Tanuwijaya mengatakan, salah satu musabab masih terjadinya kasus kejahatan seksual itu karena sosialisasi tentang undang-undang perlindungan perempuan dan anak masih minim. Dia pun menekankan agar kampanye tentang hal itu lebih masif. “Harus lebih disosialisasikan. Baik dari peran akademisi maupun pemerintah. Sosialisasi bisa melalui ibu-ibu PKK, arisan, hingga gerakan-gerakan lainnya,” jelasnya.

Sosialisasi itu juga tak melulu ditekankan kepada perempuan saja. Tapi juga perlu kepada para lelaki sebagai upaya pencegahan dan pengobatan perilakunya. Dengan sosialisasi, kaum perempuan dan anak diyakini bisa lebih terjaga, karena tidak gampang mengenal orang dan keluar rumah. “Sosialisasi juga penting kepada para orang tua,” kata dosen hukum pidana ini.

Sejatinya, kata dia, regulasi tentang perlindungan anak sudah ada. Yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut juga dapat dijelaskan mengenai jenis-jenis perbuatan dan pidananya. Hukuman bagi pelaku yang telah dewasa jauh lebih berat. “Mereka para pelaku yang sudah dewasa tentu ada pemberatnya. Ini yang menurut saya kurang sosialisasi,” jelas Fanny.

Di sisi lain, Fanny memaparkan, perlu juga memberikan contoh pemeriksaan perkara tentang proses hukum yang ada, hingga menjelaskan kondisi lapas atau rumah tahanan. “Langkah ini supaya mereka paham dan tahu, kalau melakukan tindak pidana akibatnya seperti apa,” bebernya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Terlebih, para pelaku kejahatan perempuan dan anak ini rata-rata berasal dari kalangan ekonomi bawah, bahkan terkadang adalah orang yang dikenal dekat, hingga keluarga. “Poin selanjutnya adalah agama. Pendidikan moral sangat berpengaruh. Ajaran Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar juga. Termasuk etika sopan santun dan pendidikan mental,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada pada Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut berbunyi, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama 15 tahun, dan paling singkat tiga tahun degan denda paling banyak Rp 300 juta.

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Muchammad Ainul Budi
Fotografer: Muchammad Ainul Budi