Tunggu Ketokan Palu MA

Pemakzulan Bupati Perlu Diuji secara Hukum

“Jadi, yang perlu dipahami, keabsahan pelaksanaan HMP lebih kepada syarat-syarat pengusulannya serta kuorum rapatnya, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jadi, kalau menilai cacat prosedur, gugat saja ke PTUN.” Hermanto Rohman, Pakar Administrasi Negara Fisip Unej.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – DPRD Jember telah mengambil keputusan memakzulkan Bupati Jember Faida. Bahkan, Ketua DPRD M Itqon Syauqi menyatakan, saat ini Faida tak lagi dianggap sebagai bupati secara politis. Pernyataan ini mengundang kontroversi di masyarakat. Sebab, secara hukum, hingga saat ini Faida tetap menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Jember.

Keputusan politik DPRD yang ditempuh melalui hak menyatakan pendapat (HMP) tersebut masih perlu diuji secara hukum di Mahkamah Agung (MA). Artinya, pemakzulan yang dilakukan DPRD kepada Bupati Faida harus dipastikan melalui palu sidang di MA.

Pakar Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman menjelaskan, keputusan DPRD yang memberhentikan Bupati Faida merupakan hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pendapat DPRD atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati, sehingga diambillah keputusan pemberhentian atau pemakzulan.

Namun, karena produk tersebut merupakan pendapat politik terhadap dugaan pelanggaran bupati, menurut Hermanto, maka perlu pengujian secara hukum. “Pengujiannya di mana? Di MA berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ucapnya.

Dengan demikian, keputusan pemakzulan harus dimasukkan terlebih dahulu ke MA. Dari sidang MA itu nanti, dilakukan uji materi secara hukum. Apakah pemakzulan yang dilakukan DPRD atas dugaan pelanggaran terhadap sumpah dan janji jabatan benar-benar dilanggar oleh Bupati Faida atau justru sebaliknya. “Keputusan MA bersifat final. Jadi, sebelum ada keputusan pemberhentian dari MA, maka Bupati Faida tetap menjadi Bupati Jember, walaupun secara politis telah dimakzulkan DPRD,” tegas Hermanto.

Hermanto melanjutkan, keputusan pemakzulan DPRD terhadap bupati bisa digunakan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk mengambil keputusan tanpa harus menunggu keputusan MA. “Tetapi, apa mungkin Mendagri berani melakukan pemberhentian atas dasar alasan-alasan yang ada dalam usulan pemakzulan. Yang paling pas dan tidak mengundang perbedaan pendapat atas pemakzulan itu adalah keputusan hakim di MA,” paparnya.

 

Bisa Gugat ke PTUN

Bupati Faida sempat mengirimkan tanggapan. Dia menilai, ada cacat prosedur dalam proses menuju HMP karena tidak dilampirkannya dokumen usulan HMP. Argumentasinya merujuk pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Terkait hal itu, Hermanto menyebut, dokumen yang dimaksud bukan ditujukan kepada bupati. Akan tetapi, dokumen usulan HMP dari pengusul kepada pimpinan DPRD. “Kalau tidak ada dokumen, pimpinan DPRD bisa menolak usulan HMP. Jadi, dokumen usulan bukan diserahkan ke bupati, tetapi kepada pimpinan DPRD,” jelasnya.

Kendati begitu, Hermanto menyebut, penilaian yang menyebut HMP cacat prosedur tetap sah dilakukan bupati. Meski penilaian keabsahan tersebut tidak sampai membuat paripurna HMP dan hasilnya menjadi gugur.

Hermanto memaparkan, ada jalur tersendiri untuk menguji keabsahan jalannya HMP. Yaitu menggugat keabsahannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Jadi, yang perlu dipahami, keabsahan pelaksanaan HMP lebih kepada syarat-syarat pengusulannya serta kuorum rapatnya, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jadi, kalau menilai cacat prosedur, gugat saja ke PTUN,” sarannya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unej, Adam Muhsi, juga memberi pendapat yang tak jauh berbeda dengan Hermanto. Adam menegaskan, keputusan HMP yang memakzulkan bupati atas dugaan pelanggaran tersebut perlu diuji secara hukum di MA.

Menurutnya, penggunaan HMP boleh dilakukan DPRD sekalipun berujung pada pemakzulan. Tetapi, masih membutuhkan pengujian terhadap pendapat yang diputuskan DPRD. “Keputusan pemakzulan DPRD ini perlu diuji secara hukum di MA. Keputusan MA itulah yang bersifat final,” terangnya.

Menurutnya, pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pendapat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan bupati dan diputuskan secara kelembagaan DPRD. Dengan demikian, perlu pengujian terhadap keputusan DPDR tersebut. Apakah alasan dugaan pelanggaran benar-benar bisa dibuktikan atau tidak. “Pemberhentian baru bisa dilakukan setelah ada keputusan MA,” tegasnya.

Adakah batasan waktu pengajuan hasil keputusan HMP ke MA? Adam menegaskan, tidak menemukan dasar hukum mengenai tenggat waktu tersebut. Karena itu, keputusan HMP itu bisa dimasukkan ke MA kapan pun. Bisa hari ini, seminggu lagi, atau bahkan tahun depan. “Batasan memasukkan hasil HMP pemakzulan ke MA, sejauh ini belum saya temukan. Tetapi yang jelas, dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, MA memiliki waktu paling lama 30 hari sejak berkas HMP masuk ke MA,” tetasnya.

Adam juga menanggapi penilaian bupati yang menganggap HMP cacat prosedur. Kata dia, bupati tidak memiliki kapasitas dalam hal itu. Adam menyebut, apabila meragukan keabsahan HMP, maka jalurnya harus menggugat ke PTUN. “Kalau meragukan keabsahan HMP atau menilainya cacat prosedur, maka bisa digugat ke PTUN,” jelasnya.

 

Puncak Disharmoni Bupati-DPRD

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Unej, Muhammad Iqbal mengatakan, kondisi yang terjadi dengan munculnya HMP ini menunjukan bahwa tiadanya komunikasi politik yang baik antara Bupati dan DPRD Jember. Menurutnya, rentetan panjang ketidakharmonisan antara keduanya membuat kerenggangan politik semakin memuncak.

Menurut dia, terjadinya HMP sudah merupakan puncak komunikasi politik yang buntu. Sementara, surat yang dilayangkan Faida kepada DPRD, dinilainya sebagai bagian dari pembelaan karena ada gelombang politik. “Eksistensi bupati di mata DPRD yang notabene juga representasi rakyat sudah tidak ada. Tentu ini ada latar belakang yang panjang,” ungkapnya.

Iqbal menyebut, buntunya komunikasi politik antara bupati dan DPRD sudah bukan lagi menjadi rahasia. Dia berkata, ketiadaan komunikasi yang baik dalam hal pembangunan sampai kepada pengelolaan keuangan antara kedua lembaga membuat puncak, sehingga HMP dilakukan.

“Partai politik bersatu membangun frekuensi agar bupati bisa dipagari untuk tidak menggunakan anggaran fasilitas negara seenaknya,” tuturnya, yang juga menyebut hal ini juga merupakan pembatasan oleh DPRD, karena bupati juga mencalonkan Pilkada 2020. Namun demikian, dirinya cukup menyayangkan proses pemakzulan yang dinilainya sedikit terlambat. Yakni sudah bercampur dengan nuansa politik, karena dilakukan saat tahapan pilkada berlangsung.

 

Editor: Mahrus Sholih
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Grafis Reza