Karyawan yang Melapor Dijamin Kerahasiaannya

Telat Bayar THR Bakal Disanksi

Totok Haryanto

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Pembayaran tunjangan hari raya (THR) menjadi hak setiap tenaga kerja yang harus dibayarkan oleh penyedia tenaga kerja atau perusahaan. Pun pembayarannya ditentukan batas akhirnya. Yakni untuk hari raya Idul Fitri harus dibayar beberapa hari sebelum Lebaran.

IKLAN

“Sesuai surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur (Jatim), THR diberikan kepada karyawan, tujuh hari sebelum (H-7, Red) Lebaran Idul Fitri,” jelas Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Hubin dan Jamsosnaker) di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM, PTSP dan TK), Totok Haryanto, saat dikonfirmasi awak media.

Karena itu, perusahaan diimbau kepada perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Bondowoso untuk segera memberikan THR kepada karyawannya. Selambat-lambatnya H-7 Lebaran Idul Fitri 1440 H. Sebab, akan ada ancaman sanksi bagi keterlambatan, apalagi tidak dibayarnya THR.

“Jika ada perusahaan yang terlambat memberikan hak karyawan tersebut, bisa kena sanksi administrasi atau denda sebesar 5 persen dari THR yang akan diberikan. Kecuali, memang sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan karyawan,” jelas Totok.

Pelanggaran atas ketentuan ini, yakni jika ada karyawan atau pekerja yang belum diberi THR oleh perusahaannya sesuai dengan tenggang waktu yang ada di dalam SE Gubernur Jatim tersebut, bisa melaporkan kepada pihak Dinas PM, PTSP, dan TK Bondowoso.

“Sudah dibuat posko pengaduannya. Jika sudah membuat surat pengaduan yang diserahkan kepada kami, nanti ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas (Satgas) pemantau THR,” ungkap Totok.

Karyawan yang mengadu tidak perlu khawatir. Sebab, aparat berjanji akan merahasiakan identitas karyawan yang melapor kepada perusahaan yang melanggar ketentuan SE Gubernur itu. “Kami akan tetap merahasiakan identitas pengadu,” ujar Totok.

Terdapat prosedur pengaduan permasalahan ini. Yakni dengan menyertakan identitas dari si pengadu. “Si pengadu harus membuat surat pengaduan resmi disertai identitas lengkap. Itu wajib dilakukan agar ketika kami menindaklanjuti pengaduan tersebut tidak dianggap mengada-ada atau mecari kesalahan oleh perusahaan,” pungkas Totok.  (*)

Reporter : Adi Faizin

Fotografer : Adi Faizin

Editor : Narto