Telat Kena Denda, Tidak Bayar Ada Sanksi

“Kalau pemerintah mengatur selambat-lambatnya, tidak diatur secepat-cepatnya. Tetapi, Kalau sudah siap perusahaannya, semakin cepat semakin baik, silakan dikasih. Pemerintah mengaturnya jangan terlambat,” Faida (Bupati Jember)

RADAR JEMBER.ID – Pemerintah kabupaten mengingatkan seluruh perusahaan yang ada di Jember untuk mencairkan tunjangan hari raya (THR) tahun 2019. Kewajiban memberikan THR kepada pegawai sudah diatur secara berlapis. Mulai dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR, Surat Edaran (SE) Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang THR serta SE Gubernur Jawa Timur tentang THR.

IKLAN

Nah, untuk di kota Suwar-Suwir ini, Bupati Jember dr Faida MMR menegaskan agar seluruh perusahaan menyelesaikan kewajibannya yakni membayar THR kepada pegawainya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, tidak boleh ada satu pun perusahaan yang tidak mencairkan THR.

Pemerintah secara umum memang tidak mengatur agar perusahaan mencairkan THR dengan cepat. Akan tetapi, pemerintah secara tegas meminta seluruh perusahaan di Jember agar tidak terlambat membayarkan THR karyawannya.

Untuk itu, bagi perusahaan yang sudah siap mencairkan THR, lebih baik dicairkan lebih awal. Paling tidak, uang THR tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para karyawan yang bekerja dan mengabdi pada perusahaannya masing-masing.

“Kalau pemerintah mengatur selambat-lambatnya, tidak diatur secepat-cepatnya. Tetapi, Kalau sudah siap perusahaannya, semakin cepat semakin baik, silakan dikasih. Pemerintah mengaturnya jangan tetlambat,” tegas Faida kepada wartawan Radarjember.id.

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri dan SE Menteri Ketenagakerjaan, serta SE Gubernur Jatim, maka batas waktu pencairan THR paling akhir adalah H-7 Hari Raya Idul Fitri. Nah, bagi perusahaan yang terlambat membayar THR kepada karyawannya, maka akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang wajib dibayarkan.

Sementara itu, Bupati Faida juga menegaskan agar di Kabupaten Jember tidak ada perusahaan yang meleset membayar kewajibannya. Artinya, jangan sampai ada perusahaan yang tidak membayar THR. Jika yang demikian terjadi, maka sanksi sesuai peraturan hukum bisa diterapkan. Yaitu mulai teguran tertulis hingga yang terberat yaitu pembekuan kegiatan usaha. “Jangan tidak dikasih,” tegas Faida. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Jawa Pos

Editor : Hadi Sumarsono