Sempat Gaduh, Awas Terulang!

PERSIAPAN: Kepala Dispemasdes Heru Sunarso mengungkap rencana pilkades akan digelar setelah bupati terpilih dilantik.
  • Polemik Dana Pilkades
  • Digelar Setelah Bupati Terpilih Dilantik

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Jember 2019 lalu layak dievaluasi. Tujuannya agar ada perbaikan, sehingga pilkades mendatang lebih sempurna. Paling tidak, kegaduhan pendanaan yang sempat terjadi tidak terulang lagi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember Heru Sunarso menyampaikan, ada sebanyak 59 desa yang akan menggelar pilkades. “Dari 59 desa rata-rata jabatan kadesnya selesai Desember 2020. Hanya ada satu, yaitu Desa Cangkring, yang masa jabatan kadesnya habis Januari 2021. Untuk itu, persiapan pilkades mulai dilakukan,” kata Heru.

Sejumlah desa yang masa jabatan kadesnya akan habis, akan disiapkan penjabat (Pj) kades untuk mengisi kekosongan pimpinan di tingkat desa. Hal itu pula dilakukan untuk memuluskan pelaksanaan pilkades. “Kalau jabatannya sudah habis, sementara akan diisi oleh Pj. Kemudian untuk pelaksanaan pilkades segera dilakukan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih dilantik,” ungkapnya.

Ditanya mengenai adanya polemik yang memberatkan pihak ketiga pada pilkades 2019, menurut Heru, perlu mekanisme pendanaan yang lebih efektif. Sehingga pendanaan pilkades rencananya akan diambilkan dari anggaran dana desa (ADD).

Insyaallah pendanaan pilkades langsung dari ADD. Bukan lagi berbentuk barang, tetapi langsung berupa uang. Jadi, panitia mengajukan dan membelanjakan kebutuhannya,” papar Heru, yang baru sepekan terakhir menuntaskan tugasnya sebagai Plt di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Jember.

Kaitan dengan nilai dana yang disiapkan dari ADD untuk kepentingan pilkades, menurutnya, rencana anggaran tersebut mencapai Rp 150 juta. Angka sebesar itu dipandang cukup untuk desa dengan jumlah warga yang besar sekalipun. “Tetapi kalau acara pilkades dibuat sangat meriah, bisa saja itu kurang. Sumbangan pihak ketiga tidak masalah, tetapi tidak sampai seperti yang kemarin,” paparnya.

Menjelang pilkada di Jember ini, dirinya meminta seluruh kepala desa tetap harus menjaga netralitasnya dan menjalankan dengan baik. “Imbauan sudah sering dilakukan Pemkab Jember, kades dan perangkat desa harus netral. Setelah bupati terpilih dilantik nanti, pilkades akan digelar,” paparnya.

Sekadar informasi, pilkada Jember akan digelar pada 9 Desember mendatang. Akan tetapi, bupati terpilihnya baru akan dilantik pada Februari 2021. Setelah dilakukan sejumlah pertimbangan, Dispemasdes merencanakan pilkades setelah bupati terpilih dilantik. “Yang melantik kades adalah bupati terpilih yang sudah dilantik nanti,” pungkas Heru.

Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
Reporter: Nur Hariri
Fotografer: Nur Hariri