Usulkan yang Miskin, Adukan yang Kaya

Menguji Efektivitas Radar Bansos Pemkab Jember

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Aspirasi dan keluhan terhadap pemerintah terkait penyaluran bantuan tidak tepat sasaran acap kali terjadi. Fenomena warga miskin menonton orang mampu menerima bantuan sepertinya tak berkesudahan. Kini, partisipasi masyarakat dalam membenahi penyaluran data bantuan menjadi penting dilakukan. Caranya, usulkan tetangga yang miskin agar mendapat bantuan dan adukan tetangga yang mampu agar namanya dicoret dari daftar penerima bantuan.

IKLAN

Kini, aspirasi itu bisa disampaikan langsung secara daring menggunakan layanan terbaru bernama Radar Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Jember. Laman ini sejatinya merupakan situs yang memberi informasi terkait data penerima bantuan. Baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Provinsi Jawa Timur, maupun data penerima bantuan Pemerintah Kabupaten Jember sendiri. Kendati sebuah laman informasi, tetapi dalam layanan yang satu ini, orang bisa melapor dan mengusulkan terkait data penerima bantuan.

Kepala Bidang Pengembangan Smart City Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jember Rudi B Prakoso mengungkapkan, melalui laman https://sites.google.com/jemberkab.go.id/dtks2020,setiap warga bisa mengakses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada laman Radar Bansos itu pula, pemerintah desa/kelurahan atau warga Jember pada umumnya, dapat mengunduh dan mencetak daftar DTKS 2020. Baik data bantuan dari pusat maupun kabupaten. “Data penerima masih dalam proses pemetaan dan masih akan terus diperbarui, sesuai data penerima bantuan dari Pemkab Jember,” ungkap Rudi.

Selain data penerima bantuan, pada laman tersebut juga disediakan form pendaftaran yang bisa diakses. Gunanya untuk mengusulkan warga miskin yang belum tersentuh bantuan. Misalnya, warga terdampak Covid-19 yang jatuh miskin atau warga miskin yang belum mendapatkan bantuan pemerintah.“Persyaratan pengajuan bantuan sudah tercantum dilaman tersebut. Tentu, usulan atau pengajuan akan melalui proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember,” papar Rudi.

Sementara,bagi warga yang mengetahui ada tetangganya yang sudah mampu atau kaya, tetapi tetap mendapat bantuan, melalui Radar Bansos ini pula warga bisa melaporkan atau mengadukan temuan itu. “Form pengaduannya juga dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya, memberitahu warga yang dirasa sudah mampu dan tidak berhak mendapat bantuan sosial,” ujarnya.

Dikonfirmasi agar lebih jelas, apakah usulan dan pengaduan melalui laman Radar Bansos bisa mengubah DTKS,Kepala Diskominfo Pemkab Jember Gatot Triyono menegaskan, bisa dilakukan. Menurutnya, usulan agar warga miskin yang tidak tersentuh bantuan bisa ditindaklanjuti. Selain itu, apabila ada pengaduan terkait warga yang mampu, tetapi tetap mendapat bantuan juga dapat dicoret dari daftar penerima bantuan. “Fungsi layanan yang disediakan ini, selain menginformasikan data, juga menerima usulan dan pengaduan. Dengan demikian, data penerima bantuan bisa berubah setelah melalui proses verifikasi dan validasi,” tegasnya.

Adanya layanan baru berupa Radar Bansos itu mendapat apresiasi dari Bupati Jember dr Faida MMR. Untuk itu, Faida mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyampaikan usulan dan pengaduan terkait data warga miskin. Melalui partisipasi masyarakat, ke depan orang mampu yang diam-diam mengaku miskin dan menerima bantuan tidak akan terjadi lagi. Bantuan-bantuan pun diharapkan seluruhnya tepat sasaran terhadap warga yang benar-benar berhak mendapatkan.

“Semakin tinggi partisipasi masyarakat akan membuat data kemiskinan menjadi terbarukan. Tentu, dengan proses verifikasi dan validasi, pelaporan maupun pengajuan oleh warga bisa bermanfaat untuk pembangunan di Jember,” papar Faida.

Sekadar informasi, DTKS dalam Radar Bansos adalah data Kementerian Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS. Dilaman itu ada data Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 19.177 penerima dengan hak mendapat bantuan Rp 600 ribu. Ada data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perluasan sebanyak 84.687 penerima dengan nominal Rp 200 ribu perbulan. Ada juga data sisa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 13.882 penerima dengan bantuan Rp 200 ribu perbulan. (kl)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Grafis Reza

Editor : Mahrus Sholih