Butuh Afirmasi Kebijakan

BEDAH FAKTA: Diskusi daring yang digelar sejumlah aktivis dan akademisi, Selasa (19/5) malam. Mereka membahas mengenai nasib buruh migran di tengah pandemi saat ini. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Nasib buruh migran asal Jember mendapat sorotan dari sejumlah pemerhati. Mereka menilai, saat wabah korona ini, nasib perantau yang mengadu nasib di negeri orang itu tak kalah memprihatinkan dari masyarakat kebanyakan.

IKLAN

Dalam dialog yang berlangsung secara daring itu, ada bahasan menarik. Salah satunya perencanaan progam strategis untuk pekerja migran dan keluarganya di masa Covid-19 di Malaysia. Karena mereka menilai, ada hak-hak pekerja migran yang terancam gagal diberikan saat kondisi sulit sekarang.

“Malaysia telah memperpanjang MCO (Movement Control Order, Red) sampai 9 Juli mendatang. Tentu kita menyikapinya dengan baik sesuai kaidah syar’i yang ada,” papar Abdul Rois, Ketua Pengurus Cabang Internasional Nahdlatul Ulama (PCINU) Malaysia, melalui webinar. Dia menambahkan, kebijakan pemerintah Malaysia itu tampak melonggarkan. Karena banyak rakyat di sana yang mematuhi kedisplinan yang diberlakukan itu.

Berkait dengan hal itu, melalui Ketua Pelaksana Progam Bantuan PCINU Malaysia, Mahfudz Budiono menjelaskan, setidaknya terdapat tiga opsi yang bisa dipertimbangkan untuk kesejahteraan masyarakat buruh migran di Malaysia. Mulai dari pemulangan, pemberian bantuan, dan pemberian izin tetap kerja. “Yang paling memungkinkan opsi kedua dan ketiga,” timpal Mahfudz.

Sebab, kata Mahfudz, opsi pemulangan terdapat prosedur yang sangat panjang. Bahkan semisal sakit dan sampai meninggal dunia, mereka terpaksa dimakamkan ke Malaysia.

Sementara itu, Ahmad Taufik, akademisi Universitas Jember menilai, penanganan pekerja migran itu dibutuhkan afirmasi kebijakan pemerintah. Jadi tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja migran saja, namun keluarganya di rumah.

Lebih jauh, dosen yang juga Ketua Pengurus Cabang Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Jember itu melihat, ada sinergisitas empat pihak. Negara Indonesia, Malaysia, pekerja migran di Malaysia, dan keluarga pekerja migran yang menggantung hidup ke pekerja di negeri jiran tersebut.

Sebab menurut data, dari total 2,7 juta pekerja migran di Malaysia, sebanyak 700 ribu di antaranya dengan dokumen resmi, sedang 2 juta tanpa dokumen resmi. Artinya, dari 2,7 juta tersebut, kalau setiap pekerja menanggung empat orang keluarga, dalam hitungan kasar, berarti ada 10,8 juta keluarga yang terdampak secara ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. “Ini menjadi pekerjaan serius untuk dirumuskan melalui program strategis,” tegas Taufiq.

Setidaknya, hasil dari diskusi webinar itu merumuskan tiga hal. Pertama, perhatian pemerintah RI melalui KBRI di Malaysia untuk menjamin hidup, tanpa melihat status legal dan tidak legalnya. Kedua, menyerukan kepada pemerintah daerah agar merespons warganya yang menjadi pekerja migran, berikut keluarganya. Dan ketiga, penanganan bersama yang bersifat kolaboratif yang melibatkan multipihak.

Sebagai informasi tambahan, dari data yang ada, terdapat 235 warga Jember sebagai pekerja migran yang melapor ke PCINU Malaysia dan grup media sosial yang membutuhkan bantuan segera dari pemerintah daerah dan pihak manapun.

Reporter : Maulana

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih