Legislatif Tolak Jawaban Bupati

Ragukan Angket, Faida Dijadwal Khusus

MERAGUKAN ANGKET: Bupati Jember dr Faida MMR berjalaran di lorong gedung dewan usai bertemu panitia angket, di DPRD kemarin (20/1).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kedatangan Bupati Jember dr Faida MMR dalam panggilan panitia angket DPRD Jember, mengungkap sejumlah teka-teki yang selama ini terjadi. Salah satunya, para pejabat yang mangkir dua kali panggilan terjadi karena ada larangan bupati, yang masih meragukan keabsahan angket. Hal itu pun membuat panitia angket menolak jawaban bupati yang disampaikan secara tertulis, kemarin (20/1).

IKLAN

Agenda panitia angket kemarin sebenarnya memanggil sejumlah pejabat OPD termasuk belasan camat. Namun, karena pada pemanggilan sebelumnya tidak pernah ada yang hadir, undangan kali ini yang ditujukan terhadap pejabat yang belum pernah dipanggil, panitia angket meminta agar bupati mendampingi para pejabat supaya bisa datang.

Dalam undangan itu, bupati datang ke Kantor DPRD Jember bersama Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief. Dia juga datang bersama sejumlah pejabat pemkab seperti Kepala Dinas Pendidikan Edy Budi Susilo, Kepala BKPSDM Yuliana Harimurti, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ruslan Abdul Gani dan Kepala Disperindag Slamet Sugianto.

Bupati yang datang kemudian langsung masuk ke ruang Ketua DPRD Jember, M Itqon Syauqi yang saat itu tak berada di tempat karena sedang ada tugas lain. Bupati dan rombongannya akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim, serta sejumlah pimpinan panitia angket. Rapat pun digelar tertutup hingga selesai.

Usai bertemu panitia angket, Faida menjelaskan, kedatangannya bersama rombongan untuk menjelaskan terkait keraguan eksekutif terhadap hak angket. Selain itu pihaknya juga menyiapkan jawaban atas ketidakhadiran karena agenda yang padat. Termasuk menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan DPRD.

Secara eksplisit, Faida menerangkan bahwa pihaknya meragukan keabsahan panitia angket, tetapi kehadirannya di DPRD untuk menghormati dewan yang telah menyoroti kebijakan pemkab selama ini. “Kami datang untuk menyampaikan pandangan-pandangan kritis kami terhadap hak angket,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan tentang hal-hal yang sudah menjadi perhatian DPRD. “Meski kami telah mengambil kesimpulan tentang pandangan kritis kami terhadap pelaksanaan angket, kami menghargai atas hal-hal yang menjadi perhatian dewan agar tidak menjadikan keresahan masyarakat,” imbuhnya.

Faida menambahkan, pihaknya telah menyiapkan surat tertulis untuk menjawab beberapa pertanyaan DPRD. “Kami merasa jawaban itu layak untuk diterima dan bisa menjadi bahan pertimbangan DPRD. Kami di sini siap untuk membacakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, poin-poin yang menjadi perhatian, namun ternyata forumnya tidak siap,” paparnya.

Berkaitan dengan adanya sejumlah persoalan seperti hangusnya CPNS, rekomendasi Mendagri terhadap KSOTK, serta pengadaan barang dan jasa, menurut Faida, masalah itu sudah ditindaklanjuti. “Hal-hal yang dipertanyakan tersebut telah kami jawab, bahwa semua rekomendasi tersebut telah kami tindak lanjuti sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Jember,” jelasnya.

Saat disinggung mengapa pejabat OPD pada panggilan-panggilan sebelumnya tidak ada yang hadir, Faida menegaskan, tidak diperbolehkan hadir. Sementara, jika ada rencana pemanggilan selanjutnya, Faida bakal menimbang respons DPRD terlebih dahulu terhadap jawaban tertulis yang dia layangkan, sebelum mengambil keputusan apakah bawahannya boleh hadir atau tidak.

Untuk diketahui, surat tertulis yang disampaikan bupati kepada panitia angket yaitu berisi tentang keraguan atas keabsahan panitia angket. Selain itu, berisi tentang kronologis ketidakhadiran eksekutif mulai dari penggunaan hak interpelasi DPRD hingga hak angket ini.

Secara terpisah, pimpinan dan panitia angket melakukan jumpa pers di ruang Badan Musyawarah DPRD. Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang memimpin pertemuan memberi kesempatan terhadap sejumlah wartawan untuk mengajukan berbagai pertanyaan.

Beberapa wartawan mempertanyakan sikap panitia angket terkait kehadiran bupati. Langkah panitia angket pasca-hadirnya bupati dan persoalan lainnya. Termasuk, apakah ada kemungkinan panitia angket memanggil Bupati Jember secara khusus.

Menanggapi itu, Ketua Panitia Angket Tabroni menegaskan, seperti sikap awal, panitia angket menganggap surat yang menilai keabsahan tersebut sebagai sesuatu yang tidak penting. Selain itu, isi surat tentang kronologi ketidakhadiran sejumlah OPD juga dinilai tidak penting. “Surat itu tidak penting karena bupati masih meragukan keabsahan panitia angket. Di satu sisi, bupati mau menyampaikan jawaban terkait kepala OPD dan camat-camat yang dipanggil. Jadi, surat itu tidak penting,” tuturnya.

Surat pemanggilan terhadap OPD kemarin, menurut Tabroni, untuk memanggil sejumlah pimpinan OPD dan belasan camat. Namun, bupati juga diminta mendampingi, mengingat pemanggilan kepada sejumlah pejabat lain sebelumnya tidak ada yang hadir. “Bupati mau membacakan surat itu dalam forum, tapi kami tolak karena masih meragukan keabsahan panitia angket. Kalau mau memberikan jawaban, berarti mengakui,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Panitia Angket David Handoko Seto menjelaskan, sejauh ini panitia angket belum memanggil Bupati Faida secara khusus. Angket, menurutnya, masih sebatas memanggil mantan dan pimpinan OPD, termasuk camat-camat.

David mengaku, agenda panitia angket akan tetap jalan terus. Apabila waktunya tiba, maka panitia angket akan memanggil Bupati Faida secara khusus dengan jadwal khusus pula. Selama ini, pihaknya masih menyelidiki OPD serta sejumlah pejabat yang dinilai tahu atas dugaan pelanggaran undang-undang. “Pada akhir-akhir nanti, kami pastikan akan memanggil Bupati Jember untuk dimintai keterangannya,” ungkap David.

Hingga berita ini ditulis, kendati sudah ada pertemuan antara bupati dan panitia angket, belum ada benang merah dalam penyelidikan tersebut. Sebab, kedua belah pihak masih berselisih paham, utamanya soal keabsahan angket.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih