Relokasi PKL Alun-Alun ke Pujasera Ki Ronggo Ditolak

BELUM TUNTAS: Permasalahan Pujasera Ki Ronggo, belum juga tuntas. Kemarin ada yang memasang banner menolak pembangunan.

BONDOWOSO RADARJEMBER.ID – Setelah beberapa kali tertunda, pemerintah berencana melakukan relokasi PKL Alun-alun (Depan Lapas), ke Pujasera Ki Ronggo. Rencananya pemindahan itu akan dilakukan 1 Januari 2020. Namun lagi-lagi muncul masalah baru. Ada banner penolakan warga atas pembangunan Pujasera Ki Ronggo.

IKLAN

Padahal, pembangunan sudah dilakukan 2017. Awal 2018, pembangunan Pujasera sudah selesai. Namun upaya Pemkab Bondowoso untuk merelokasi gagal terus. Sebab ada penolakan dari Paguyuban PKL Alun-alun.

Pertama, mereka menolak karena fasilitas tidak memadai. Sebab tempatnya lebih sempit dari alun-alun. Kedua Paguyuban PKL menganggap Pujasera Ki Ronggo tidak startegis. Sehingga PKL melakukan penolakan. Namun akhirnya Pemkab melunak pada 2018. Akhirnya ada kesepakatan-kesepakatan.

Salah satunya adalah penambahan luas dengan membongkar tembok pembatas, adanya penambahan musalla, adanya penambahan daya listrik dan beberapa hal lainnya. Namun ada masalah muncul lagi saat itu, sebagian tanah parkir mengalami ambles. Sebab memang lahan parkir adalah lahan urukan.

Terbaru, ada banner penolakan warga atas bangunan PKL. Banner itu muncul berbarengan dengan adanya Kunker Komisi II DPRD Bondowoso, kemarin. M Sinol anggota Komisi II DPRD mengatakan, pihaknya awalnya kaget. Setelah ditelusuri, ada hal-hal yang tidak ketemu antar masyarakat dengan pemerintah. “Jadi ini karena ada pergantian kepala saat itu, jadi ada kran komunikasi yang tidak nyambung,” tegasnya.

Berdasarkan keterangan Ketua RT setempat kepada M Sinol, ternyata ada komunikasi saat rencana awal dahulu. Tepatnya saat masih ada Dinas Bina Marga dan Cipta karya (BMCK). Saat perencanaan awal, dinas inilah yang merencanakan. Namun saat pembangunan, sudah berubah. Dinas BMCK tidak ada lagi. Kewenangannya digantikan Dinas PUPR. “Ini yang menjadi masyarakat putus komunikasi,” ungkapnya.

Menurut RT, ketika awal dahulu, jalan jembatan bukan bagian dari pembangunan. Menghadapnya ke jalan semua, jembatan awal tetap berfungsi. Berikutnya ada kompensasi Siskamling. Ternyata kesepatakan itu tidak tersalurkan karena ada pemecahan OPD. Karenanya pihaknya akan melakukan kajian.

Tentang alasan Komisi II turun lapangan, karena beberapa dinas yang bermitra meminta penambahan anggaran untuk pembangunan. Salah satunya pembangunan Pujasera Ki Ronggo. Namun melihat kenyataan dilapangan, Komisi II akan melakukan evaluasi rencana permintaan anggaran tersebut. “Harus diselesaikan ketika ada hal-hal yang menyangkut masyarakat. Jangan hanya meminta anggaran saja,” tegasnya.

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Hafid Asnan